Editorial Lingkaralam.com
Di dalam negara demokrasi, pers tidak lahir untuk memperoleh legitimasi dari kekuasaan, melainkan untuk menjalankan fungsi konstitusional sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan publik, sekaligus ruang dialektika masyarakat. Karena itu, ukuran utama keberadaan pers bukan semata status administratif, tetapi sejauh mana ia menjalankan tanggung jawab etik, intelektual, dan hukum.
Belakangan ini muncul fenomena yang patut menjadi perhatian. Tidak sedikit wartawan yang ketika menjalankan tugas jurnalistik justru dihadapkan pada pertanyaan mengenai status verifikasi perusahaan pers di Dewan Pers maupun kepemilikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dalam sejumlah kasus, pertanyaan tersebut bahkan berubah menjadi instrumen untuk menolak konfirmasi, menghambat peliputan, hingga mendeligitimasi kerja jurnalistik.
Fenomena demikian sesungguhnya memperlihatkan adanya kekeliruan dalam memahami ekosistem pers nasional.
Verifikasi perusahaan pers dan UKW merupakan instrumen penting dalam mendorong profesionalisme. Tidak ada alasan untuk menafikan manfaat keduanya. Verifikasi memperkuat tata kelola perusahaan pers, sedangkan UKW menjadi sarana pengembangan kompetensi wartawan agar semakin memahami etika, hukum, dan teknik jurnalistik.
Namun persoalan muncul ketika kedua instrumen tersebut diposisikan sebagai ukuran tunggal yang menentukan sah atau tidaknya aktivitas jurnalistik. Padahal, konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak meletakkan verifikasi maupun UKW sebagai syarat konstitutif bagi lahirnya kemerdekaan pers.
Secara filosofis, kemerdekaan pers merupakan hak yang melekat pada prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Negara kemudian membangun mekanisme etik melalui Dewan Pers untuk menjaga kualitas pers, bukan menciptakan rezim perizinan baru yang menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menjalankan fungsi jurnalistik.
Kesalahan memahami posisi tersebut berpotensi melahirkan apa yang dalam kajian demokrasi disebut administrative suppression, yaitu penggunaan instrumen administratif untuk membatasi ruang kebebasan yang sesungguhnya dijamin oleh undang-undang. Pembatasan semacam ini mungkin tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi dapat menghasilkan efek yang sama: tumbuhnya rasa takut, penyempitan ruang kritik, dan melemahnya fungsi kontrol sosial.
Padahal, kualitas jurnalistik tidak pernah ditentukan hanya oleh sertifikat yang dimiliki seseorang. Sejarah pers, baik di Indonesia maupun di berbagai negara demokrasi, menunjukkan bahwa kredibilitas media selalu dibangun melalui konsistensi dalam melakukan verifikasi fakta, keberanian menyampaikan kebenaran, independensi terhadap kekuasaan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap informasi kepada publik.
Sebaliknya, media yang telah memenuhi berbagai persyaratan administratif sekalipun tidak otomatis kebal dari pelanggaran etika apabila mengabaikan prinsip keberimbangan, akurasi, dan hak jawab.
Di sinilah letak substansi yang sering terabaikan. Pers tidak boleh diukur hanya melalui legalitas administratif, tetapi melalui kualitas epistemologis dari produk jurnalistiknya. Apakah berita tersebut lahir dari proses verifikasi? Apakah data diuji? Apakah semua pihak memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan? Apakah kepentingan publik menjadi orientasi utama? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya menjadi parameter profesionalisme.
Sudah saatnya ruang publik berhenti memandang verifikasi Dewan Pers dan UKW sebagai alat untuk mendiskreditkan wartawan. Keduanya adalah instrumen peningkatan mutu, bukan instrumen untuk membatasi kemerdekaan pers. Kritik terhadap wartawan seharusnya diarahkan pada kualitas karya jurnalistiknya, bukan semata status administratifnya.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan pers yang hanya sibuk mengejar pengakuan formal. Demokrasi membutuhkan pers yang berintegritas, berpikir kritis, menjunjung etika, serta memiliki keberanian intelektual untuk mengungkap fakta tanpa tunduk pada tekanan apa pun.
Sebab sejarah membuktikan, kemerdekaan pers tidak pernah dijaga oleh sertifikat semata. Ia bertahan karena keberanian, integritas, dan komitmen untuk menempatkan kepentingan publik di atas segala kepentingan lainnya.
