Tuban, Lingkaralam.com — Tata kelola retribusi fasilitas publik milik Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi sorotan. Berdasarkan hasil penelusuran Lingkaralam.com, terindikasi adanya dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari operasional Stadion Bumi Wali yang berada di kawasan Tuban Sport Center (TSC), Kecamatan Semanding. Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan indikasi bahwa tidak seluruh kegiatan komersial yang berlangsung di kawasan stadion tercatat dalam pelaporan penerimaan retribusi daerah.
Stadion Bumi Wali merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut.
Megaproyek Puluhan Miliar dengan Potensi PAD Besar
Kawasan Tuban Sport Center dibangun sebagai pusat olahraga terpadu dengan nilai investasi APBD yang diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar. Stadion Bumi Wali dilengkapi tribun berkapasitas sekitar 25.000 penonton, lapangan berumput berkualitas, lintasan atletik, serta area parkir yang luas.
Sebagai aset daerah, stadion ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan komersial melalui mekanisme retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Potensi penerimaan daerah berasal dari penyewaan stadion untuk kampanye politik, pertandingan sepak bola, konser musik, pameran, festival budaya, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
Tarif retribusi untuk kegiatan tertentu, seperti kampanye atau rapat akbar, bahkan mencapai puluhan juta per kegiatan. Selain itu, stadion ini juga pernah dimanfaatkan maupun dilirik sebagai kandang alternatif klub sepak bola profesional, serta menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai pertandingan dan kegiatan berskala besar.
Aktivitas Lapangan Diduga Tak Sepenuhnya Tercermin dalam Laporan
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun Lingkaralam.com, intensitas pemanfaatan Stadion Bumi Wali tergolong tinggi. Dalam satu pekan, stadion disebut dapat digunakan hingga beberapa agenda kegiatan.
Selain pertandingan sepak bola dan turnamen lokal, kawasan stadion juga kerap dimanfaatkan untuk even publik seperti pengajian akbar hingga kegiatan komunitas yang bersifat komersial.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, tidak seluruh kegiatan tersebut diduga tercermin dalam laporan administrasi penerimaan retribusi. Pada periode tertentu, laporan yang masuk ke pencatatan resmi disebut hanya berkisar tiga hingga empat kegiatan.
Selisih antara aktivitas riil di lapangan dengan data administrasi tersebut memunculkan dugaan adanya penerimaan retribusi yang belum seluruhnya tercatat sebagai PAD. Dugaan ini masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola serta pembuktian melalui audit oleh instansi yang berwenang.
Desakan Audit Investigatif
Indikasi adanya dugaan ketidaksesuaian antara aktivitas lapangan dan laporan administrasi mendorong munculnya desakan agar Inspektorat maupun lembaga pengawas lainnya melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap tata kelola retribusi Stadion Bumi Wali.
Audit dinilai penting untuk memastikan seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset daerah telah disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan, sekaligus menutup ruang apabila terdapat potensi penyimpangan dalam pengelolaan retribusi.
Masyarakat berharap aset publik bernilai puluhan miliar rupiah yang dibangun menggunakan APBD benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Lingkaralam.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari Kepala Disbudporapar Kabupaten Tuban terkait dugaan ketidaksesuaian pelaporan retribusi di Stadion Bumi Wali. Apabila telah diperoleh, penjelasan resmi tersebut akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Oleh: M. Zainuddin
