TUBAN, Lingkaralam.com – Dugaan lemahnya pengawasan proyek infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Tuban. Kali ini sorotan tertuju pada Proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Banjarwo–Kumpulrejo–Gemulung, Kecamatan Bangilan, yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp3 miliar.
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah, kondisi di lapangan justru menimbulkan tanda tanya. Sejumlah saluran U-Ditch yang menjadi bagian pekerjaan proyek ditemukan dipenuhi tanah. Lebih memprihatinkan lagi, beberapa unit beton U-Ditch terlihat mengalami retak hingga pecah meski usia pekerjaan belum genap satu tahun.
Hasil pemantauan di lokasi menunjukkan bagian dalam saluran yang seharusnya berfungsi mengalirkan air justru tertutup material tanah. Padahal, saluran drainase tersebut merupakan elemen penting untuk menjaga badan jalan dari genangan maupun kerusakan akibat aliran air permukaan.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Jika pekerjaan belum lama selesai dikerjakan, mengapa kondisi saluran sudah tidak dapat berfungsi secara optimal? Di mana peran dinas teknis yang seharusnya memastikan setiap item pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi teknis?
Berdasarkan data pengadaan pemerintah, proyek tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Kabupaten Tuban. Paket pekerjaan dimenangkan oleh PT Jaya Sentosa Group dengan nilai kontrak sebesar Rp2.974.092.792,59.
Dalam dokumen pekerjaan tercantum pemasangan saluran U-Ditch ukuran 40 x 60 sentimeter sebanyak 200 unit atau setara kurang lebih 800 meter panjang saluran. Dengan volume pekerjaan yang cukup besar, publik menilai semestinya terdapat pengawasan berlapis mulai dari dinas terkait.
Namun kondisi yang ditemukan di lapangan justru mengindikasikan adanya persoalan yang tidak boleh dianggap biasa. Saluran yang dipenuhi tanah bukan hanya mengurangi fungsi drainase, tetapi juga berpotensi menjadikan keberadaan U-Ditch sekadar pelengkap proyek tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kerusakan pada beberapa unit U-Ditch juga menjadi perhatian tersendiri. Dalam pekerjaan konstruksi, retak maupun pecah pada beton dapat mengindikasikan berbagai faktor, mulai dari kualitas material, metode pemasangan, proses distribusi material, hingga lemahnya pengendalian mutu selama pelaksanaan pekerjaan.
Jika kerusakan tersebut dibiarkan tanpa tindakan perbaikan atau penggantian sesuai ketentuan teknis, maka bukan tidak mungkin umur layanan bangunan akan jauh lebih pendek dibandingkan yang direncanakan.
Besarnya anggaran yang digunakan membuat publik semakin kritis. Sebab setiap proyek yang dibiayai APBD pada hakikatnya menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang berkualitas.
“Kalau salurannya sudah tertutup tanah dan ada yang pecah padahal proyeknya belum lama dikerjakan, tentu masyarakat berhak bertanya bagaimana pengawasannya,” ujar salah seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut menjadi alarm bagi Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya diperlukan terhadap hasil pekerjaan, tetapi juga terhadap efektivitas sistem pengawasan.
Publik menilai pengawasan tidak cukup hanya dituangkan dalam laporan administrasi. Pengawasan harus benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan setiap item pekerjaan sesuai spesifikasi dan tidak menyisakan persoalan kualitas sejak dini.
Apabila temuan kerusakan dan saluran yang tertimbun tanah benar terjadi saat pekerjaan masih berada dalam masa pelaksanaan maupun masa pemeliharaan, maka langkah korektif dari penyedia jasa menjadi kewajiban yang harus segera dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban belum memberikan keterangan resmi terkait temuan U-Ditch yang dipenuhi tanah dan mengalami kerusakan di lokasi pekerjaan.
Redaksi Lingkaralam.com akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait guna memastikan kualitas penggunaan anggaran daerah dalam proyek tersebut.
Oleh; Jejaring Redaksi
