TUBAN, Lingkaralam.com – Keluhan warga Dusun Goreng, Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, terkait serbuan lalat yang diduga berasal dari aktivitas kandang ayam terus menjadi perhatian masyarakat. Setelah warga dan pelaku usaha warung makan menyampaikan keresahannya, kini tokoh masyarakat setempat mendesak pemerintah desa dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan peninjauan lapangan.
Menurut tokoh masyarakat setempat, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai gangguan biasa karena telah menyentuh aspek kesehatan lingkungan, kenyamanan masyarakat, serta aktivitas ekonomi warga yang terdampak.
“Kami meminta Pemerintah Desa Bulurejo segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk menjawab keresahan yang berkembang. Jangan sampai keluhan warga berlarut-larut tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Ia juga meminta instansi teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi guna memastikan sumber permasalahan dan tingkat dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.
Menurutnya, peninjauan lapangan penting dilakukan agar penanganan persoalan didasarkan pada data dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, apabila ditemukan adanya persoalan dalam pengelolaan kandang maupun sanitasi lingkungan, langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
Selain aspek kesehatan dan lingkungan, tokoh masyarakat tersebut juga menyoroti legalitas operasional kandang ayam yang menjadi sorotan warga. Ia menilai pemerintah perlu memastikan seluruh perizinan usaha telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlu ada keterbukaan mengenai status perizinan kandang tersebut. Apakah seluruh prosedur administrasi dan persyaratan lingkungan sudah dipenuhi atau belum. Ini penting karena menyangkut legalitas usaha sekaligus kontribusinya terhadap daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan usaha peternakan pada prinsipnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah. Namun manfaat tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta tanggung jawab dalam mengendalikan dampak lingkungan yang muncul.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, sementara aspek legalitas dan pengawasannya tidak jelas. Karena itu pemerintah perlu hadir untuk memberikan kepastian kepada warga,” tambahnya.
Menurutnya, apabila seluruh aspek perizinan, pengelolaan lingkungan, dan pengendalian dampak telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini ditulis, warga masih berharap adanya respons dari pemerintah desa maupun instansi terkait guna memastikan sumber permasalahan serta langkah penanganan yang akan ditempuh. Warga menilai penyelesaian persoalan ini penting agar aktivitas usaha dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan nyaman.
Oleh : M. Zainuddin
