TUBAN, Lingkaralam.com — Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban menjadi perhatian. Keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) hingga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan dinilai penting untuk memastikan distribusi pupuk benar-benar sesuai ketentuan.
Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi dari distributor maupun kios pengecer. Diperlukan pemeriksaan langsung terhadap kesesuaian alokasi pupuk dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), jumlah penebusan, ketersediaan stok, hingga pupuk yang benar-benar diterima petani.
Persoalan tersebut penting dicermati karena pupuk bersubsidi merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlangsungan usaha tani. Ketidaksesuaian antara data alokasi dan realisasi di lapangan berpotensi merugikan petani yang berhak menerima.
Dalam sistem pengawasan, KP3 memiliki peran koordinasi lintas instansi untuk memantau peredaran pupuk dan pestisida. Sementara DKP2P Kabupaten Tuban, penyuluh pertanian, serta BPP kecamatan perlu memastikan pelaksanaan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
BPP juga memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kelompok tani dan petani penerima pupuk bersubsidi. Dengan demikian, pengawasan semestinya tidak berhenti pada pencocokan dokumen, tetapi juga menguji kondisi riil di lapangan.
Sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, mulai dari kesesuaian alokasi e-RDKK, ketersediaan pupuk di kios, harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga ketepatan penerima berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, laporan petani mengenai kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan faktual. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar evaluasi dan langkah pembinaan maupun penindakan sesuai kewenangan.
Pemerintah Kabupaten Tuban sebelumnya juga menyampaikan bahwa KP3 melakukan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, efektivitas pengawasan tersebut perlu dilihat dari hasil pemeriksaan, tindak lanjut pengaduan, serta kesesuaian antara data administrasi dan realisasi distribusi.
Uji Kinerja Pengawasan
Dalam konteks tata kelola pertanian, pengawasan pupuk bersubsidi semestinya menjadi ukuran kinerja kelembagaan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
KP3 dan DKP2P perlu memastikan adanya pengawasan berjenjang yang melibatkan BPP di setiap kecamatan. Hasil monitoring seharusnya dapat menjelaskan berapa alokasi pupuk yang tersedia, berapa yang telah ditebus, kelompok tani yang menerima, serta kendala distribusi yang ditemukan.
Transparansi hasil pengawasan juga penting agar petani memperoleh kepastian bahwa hak atas pupuk bersubsidi dilindungi dan distribusinya dapat dipertanggungjawabkan.
Publik memandang, evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban perlu diarahkan pada pengujian menyeluruh, mulai dari distributor, kios pengecer, kelompok tani, hingga petani penerima.
Sebab, keberhasilan program pupuk bersubsidi bukan diukur dari lengkapnya laporan penyaluran, melainkan dari ketepatan distribusi dan manfaat yang benar-benar dirasakan petani.
Hak jawab dan konfirmasi
Redaksi perlu meminta penjelasan dari KP3 Kabupaten Tuban, DKP2P, serta BPP kecamatan mengenai mekanisme pengawasan, frekuensi inspeksi lapangan, hasil evaluasi distribusi, dan tindak lanjut atas pengaduan petani.
Keterangan dari pihak terkait diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban.
Tim Investigasi Lingkaralam.com
