TUBAN, Lingkaralam.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban tengah melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi cek dam Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Tahun Anggaran 2024.
Perkembangan tersebut terungkap melalui surat panggilan saksi yang diterbitkan Kejari Tuban dengan Nomor: B-2368/M.5.33.4/Fd.2/10/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, Kejari Tuban menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 08.30 WIB, bertempat di Ruang Pemeriksaan Seksi Pidana Khusus Kejari Tuban.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi cek dam Desa Tluwe. Saksi juga diminta membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Pemanggilan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor: PRINT-1437/M.5.33/Fd.2/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Menelusuri Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Masuknya perkara ini ke tahap penyidikan menjadi perhatian publik. Sebab, pekerjaan rehabilitasi cek dam merupakan kegiatan infrastruktur yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, penggunaan anggaran, maupun kualitas hasil pekerjaan.
Sejumlah aspek penting perlu ditelusuri, mulai dari perencanaan kegiatan, nilai anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian volume, hingga spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
Apakah pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan perencanaan dan nilai anggaran yang dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan fisik pekerjaan, serta penelusuran aliran pertanggungjawaban keuangan.
Publik Menunggu Transparansi Penyidikan
Kejaksaan Negeri Tuban diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut. Penanganan penyidikan perlu memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, apabila ditemukan bukti keterlibatan berdasarkan hukum.
Transparansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu mengungkap fakta pelaksanaan pekerjaan dan potensi kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan saksi maupun perkembangan lebih lanjut penyidikan perkara tersebut.
Lingkaralam.com akan terus menelusuri perkembangan kasus ini, termasuk mengupayakan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Tuban dan instansi terkait.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Proses penyidikan merupakan bagian dari upaya mengungkap dugaan tindak pidana, bukan penetapan kesalahan seseorang.
Tim Investigasi lingkaralam.com
