TUBAN, Lingkaralam.com — Distribusi pupuk bersubsidi bukan sekadar persoalan penyaluran barang dari distributor kepada kelompok tani, kemudian diterima petani. Di dalamnya terdapat tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa fasilitas subsidi benar-benar diberikan sesuai peruntukannya.

Persoalan ini menjadi relevan ketika muncul informasi mengenai pengelolaan tanaman tebu dalam skala ratusan hektare oleh seorang penggarap di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

Besarnya skala pengelolaan tersebut menghadirkan pertanyaan yang tidak semestinya diabaikan oleh pemerintah daerah: bagaimana kebutuhan pupuk dipenuhi, dari mana sumber pengadaannya, dan sejauh mana Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pelaku usaha pertanian. Justru sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan subsidi yang menggunakan sumber daya negara.

Pengawasan Bukan Sekadar Validasi Data

Dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel, keberadaan data administratif tidak otomatis menjamin ketepatan distribusi.

Data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), misalnya, harus menjadi instrumen verifikasi yang mencerminkan kebutuhan riil petani, bukan sekadar daftar nama penerima untuk memenuhi prosedur administratif.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan harus mampu menjawab beberapa persoalan mendasar: apakah identitas penerima sesuai, apakah luas lahan dapat dibuktikan, apakah komoditas yang diusahakan memenuhi persyaratan, serta apakah jumlah pupuk yang ditebus sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

Jika pengawasan hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi tanpa pemeriksaan lapangan, maka efektivitas kebijakan subsidi patut dievaluasi.

Ratusan Hektare dan Persoalan Akuntabilitas Pupuk

Pengelolaan tanaman tebu dalam skala ratusan hektare tentu memiliki kebutuhan sarana produksi yang harus diperhitungkan secara rasional.

Karena itu, informasi mengenai sumber pupuk menjadi bagian penting yang perlu dibuka dan diverifikasi.

Apabila menggunakan pupuk nonsubsidi, mekanisme pengadaan dapat ditelusuri melalui pemasok dan dokumen transaksi. Namun, apabila menggunakan pupuk bersubsidi, pemerintah harus memastikan kesesuaian penerima dengan persyaratan yang berlaku.

Ketentuan penerima pupuk bersubsidi mengatur batas maksimal luas lahan dua hektare per petani untuk komoditas yang memenuhi persyaratan, termasuk tebu.

Ketentuan tersebut perlu dipahami secara tepat. Pengelolaan lahan ratusan hektare oleh satu penggarap tidak otomatis berarti seluruh lahan tersebut berhak menerima pupuk bersubsidi atas nama penggarap. Pemerintah perlu membedakan kepemilikan lahan, penggarapan, identitas petani penerima, dan mekanisme penebusan.

Di sinilah pentingnya verifikasi yang menyeluruh, bukan penilaian berdasarkan asumsi.

Jangan Sampai Petani Kecil Menjadi Satu-satunya Objek Pengawasan

Keadilan distribusi pupuk bersubsidi harus berlaku tanpa diskriminasi.

Petani kecil selama ini dihadapkan pada berbagai persyaratan administrasi, pendataan kelompok tani, dan mekanisme penebusan. Maka, tidak boleh muncul kesan bahwa pengawasan hanya ketat terhadap petani kecil, sementara kegiatan pertanian berskala besar tidak memperoleh pemeriksaan yang sepadan.

Pemerintah harus menerapkan standar pengawasan yang sama kepada seluruh pihak yang memanfaatkan fasilitas subsidi negara.

Keadilan kebijakan tidak diukur dari siapa yang paling mudah diperiksa, melainkan dari konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan.

Dinas Pertanian Harus Membuktikan Efektivitas Pengawasan

Masyarakat memandang perlu adanya langkah konkret dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.

Setidaknya terdapat lima indikator yang perlu diuji:

•  Validitas penerima: Apakah data petani dalam e-RDKK sesuai dengan identitas dan kondisi faktual di lapangan?
•  Kesesuaian lahan: Apakah luas lahan dan komoditas yang diusahakan memenuhi persyaratan penerima subsidi?
• . Ketepatan penyaluran: Apakah jumlah pupuk yang ditebus sesuai alokasi dan diterima oleh pihak yang berhak?
•  Transparansi rantai distribusi: Apakah distributor dan pengecer resmi menjalankan penyaluran sesuai ketentuan?
•  Tindak lanjut pengawasan: Apakah dinas melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian?
• Hasil pengawasan tersebut perlu memiliki dasar dokumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
• Subsidi Negara Tidak Boleh Kehilangan Tujuan

Pupuk bersubsidi merupakan instrumen kebijakan untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan membantu petani yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, distribusinya tidak boleh kehilangan orientasi utama: ketepatan sasaran dan keadilan pemanfaatan.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa penyaluran telah berjalan sesuai prosedur. Pemerintah juga harus mampu membuktikan melalui data, pemeriksaan, dan evaluasi bahwa prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan pupuk bersubsidi di Kecamatan Parengan seharusnya menjadi momentum untuk menguji kualitas pengawasan pemerintah daerah.

Informasi mengenai pengelolaan tanaman tebu ratusan hektare harus ditindaklanjuti melalui verifikasi objektif, terutama untuk memastikan sumber pupuk dan kesesuaian penggunaan fasilitas subsidi apabila memang terdapat pupuk bersubsidi yang digunakan.

Lingkaralam.com berpandangan bahwa transparansi bukan ancaman bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara benar. Sebaliknya, keterbukaan justru menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik.

Dinas Pertanian tidak boleh hanya hadir ketika persoalan muncul. Pengawasan harus berjalan sejak pendataan, penetapan alokasi, penyaluran, hingga evaluasi realisasi di lapangan.

Negara tidak boleh hanya menghitung berapa banyak pupuk yang disalurkan. Negara juga wajib memastikan kepada siapa pupuk itu diberikan, atas dasar apa penerima ditetapkan, dan apakah subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Sebab, keadilan distribusi tidak cukup tertulis dalam regulasi. Ia harus dibuktikan melalui pengawasan yang konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.

Tim Investigasi lingkaralam.com