TUBAN, Lingkaralam.com — Tata kelola program bantuan sektor pertanian di Kabupaten Tuban perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari penyaluran benih padi, benih jagung, bantuan sarana dan prasarana pertanian, hingga distribusi pupuk bersubsidi, seluruhnya membutuhkan pengawasan yang tidak hanya bertumpu pada laporan administrasi, tetapi juga pembuktian faktual di lapangan.
Persoalan ini mencuat seiring adanya keluhan petani mengenai sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi serta munculnya pertanyaan tentang transparansi penyaluran bantuan benih padi dan jagung.
Program yang semestinya menjadi instrumen peningkatan produktivitas pertanian justru perlu diuji kembali kesesuaian antara perencanaan, pengajuan, penetapan alokasi, dan realisasi kepada kelompok tani maupun petani penerima manfaat.
Dalam mekanisme pelaksanaan program, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan memiliki posisi strategis. Lembaga ini menjadi salah satu pintu pengumpulan data, pengusulan kebutuhan, pendampingan kelompok tani, serta penyampaian kondisi pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
Namun, efektivitas mekanisme tersebut patut dievaluasi apabila laporan yang disampaikan belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan riil petani.
Keluhan Pupuk Subsidi Jangan Berhenti di Meja Administrasi
Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan petani adalah kekurangan pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut perlu dicocokkan dengan data kebutuhan, alokasi, penebusan, dan distribusi di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, kewajaran angka kebutuhan pupuk dalam laporan juga perlu diperiksa. Apabila terdapat pencatatan atau pengajuan kebutuhan pupuk yang melebihi standar teknis pemupukan, harus diketahui dasar perhitungannya.
Kebutuhan pupuk semestinya mengacu pada luas lahan, jenis komoditas, pola tanam, serta rekomendasi teknis pemupukan. Dengan demikian, data yang disampaikan tidak sekadar menjadi angka administratif, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pertanian.
Jangan sampai terjadi kesenjangan antara laporan yang menunjukkan kebutuhan atau penyaluran pupuk dalam jumlah tertentu dengan kenyataan petani yang masih mengeluhkan kekurangan pupuk di lapangan.
Dinas Pertanian Tuban perlu melakukan pemeriksaan silang terhadap data e-RDKK, alokasi pupuk bersubsidi, transaksi penebusan, dan pengakuan petani penerima.
Transparansi Bantuan Benih Padi dan Jagung Dipertanyakan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan informasi penyaluran bantuan benih padi dan jagung.
Muncul dugaan bahwa proses penyaluran bantuan tersebut belum sepenuhnya transparan. Informasi mengenai kelompok tani penerima, luas lahan, jumlah benih yang diajukan, volume yang disetujui, hingga jumlah yang benar-benar diterima petani perlu dibuka secara jelas.
Sebab, transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban program pemerintah. Petani berhak mengetahui dasar penetapan bantuan yang dialokasikan kepada kelompoknya.
Salah satu informasi yang perlu ditelusuri menyangkut pengajuan bantuan benih padi dengan volume pengajuan mencapai puluhan ton yang kemudian direalisasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
Informasi tersebut perlu diuji melalui dokumen pengajuan, keputusan alokasi, berita acara serah terima, serta kondisi lahan penerima.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah volume benih yang diajukan dan direalisasikan sudah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan luas lahan dan standar teknis penanaman?
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah benih benar-benar diterima kelompok tani sesuai volume yang tercatat dalam administrasi.
Hal serupa berlaku untuk bantuan benih jagung. Data penerima, luas lahan, volume bantuan, serta realisasi distribusinya perlu dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
BPP Jangan Hanya Menjadi Pengumpul Proposal
BPP memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung ketepatan program pertanian. Perannya tidak seharusnya berhenti pada pengumpulan proposal dan penyampaian laporan kepada dinas.
Verifikasi langsung terhadap kondisi lahan, jumlah petani penerima, kebutuhan benih, dan kebutuhan pupuk merupakan bagian penting dalam memastikan ketepatan data.
Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program perlu memastikan bahwa setiap usulan telah melalui proses pemeriksaan yang memadai.
Evaluasi kinerja BPP juga perlu diarahkan pada hasil pendampingan dan ketepatan data, bukan hanya kelengkapan dokumen administrasi.
Jika ditemukan perbedaan antara laporan dengan kondisi lapangan, pemerintah daerah perlu menelusuri penyebabnya dan melakukan perbaikan.
Uji Kinerja Berbasis Fakta, Bukan Sekadar Laporan
Program bantuan pertanian pada dasarnya menggunakan sumber daya publik untuk mendukung kepentingan masyarakat petani. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan ketepatan sasaran.
Evaluasi setidaknya mencakup empat aspek utama, yakni kesesuaian data penerima dengan kondisi lahan, kewajaran volume bantuan, ketepatan distribusi, serta manfaat yang benar-benar dirasakan petani.
Pemerintah Kabupaten Tuban juga perlu memastikan adanya keterbukaan informasi mengenai penyaluran benih padi dan jagung, sekaligus melakukan evaluasi terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
Jangan sampai keberhasilan program hanya terlihat dari laporan yang tersusun rapi, sementara persoalan petani mengenai ketersediaan pupuk dan kepastian penerimaan bantuan belum terjawab.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak diukur dari banyaknya proposal yang disetujui ataupun laporan yang dinyatakan selesai. Ukurannya adalah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, ketepatan sasaran, serta manfaat nyata bagi petani.
Dinas Pertanian Kabupaten Tuban perlu membuktikan bahwa setiap program bantuan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Sebab, administrasi dapat mencatat penyaluran, tetapi fakta lapangan yang menentukan apakah bantuan tersebut benar-benar sampai dan bermanfaat bagi petani.
Tim Investigasi Lingkaralam.com
