TUBAN, Lingkaralam.com — Penertiban menara telekomunikasi di Kabupaten Tuban memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan bangunan dan tempat usaha. Ketika tower yang belum memenuhi persyaratan perizinan dapat dihentikan hingga disegel, bagaimana dengan bangunan usaha lain yang status legalitasnya belum jelas?
Dalam sejumlah kasus, Satpol PP dan Damkar melakukan penghentian maupun penyegelan tower karena persoalan perizinan. Di sisi lain, terdapat banyak bangunan dan tempat usaha yang status PBG, SLF, kesesuaian tata ruang maupun persyaratan lainnya masih perlu diverifikasi.
Pengusaha Tower: Perlakuan Harus Jelas
Seorang pelaku usaha tower menilai kepatuhan terhadap aturan pada prinsipnya bukan persoalan. Namun, penerapan ketentuan perlu dilakukan secara jelas dan konsisten.
“Kalau memang ada persyaratan yang belum dipenuhi, tentu harus dilengkapi. Tetapi prosedur dan perlakuannya juga harus jelas dan konsisten,” ujarnya.
Menurutnya, standar pengawasan semestinya berlaku terhadap seluruh bangunan yang memiliki kewajiban hukum sesuai karakter dan peruntukannya.
Kandang Ayam Juga Perlu Diperiksa
Sorotan serupa patut diarahkan pada keberadaan kandang ayam yang tersebar di sejumlah wilayah Tuban. Informasi yang dihimpun menyebutkan jumlahnya mencapai ratusan dan rata-rata berada di lahan sawah.
Kondisi tersebut perlu diuji dari sisi status dan peruntukan lahan, kesesuaian tata ruang, legalitas bangunan, serta persyaratan usaha peternakan. Persoalannya bukan semata-mata keberadaan usaha, tetapi apakah seluruh objek tersebut telah terdata dan diverifikasi pemerintah.
Seperti halnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, misalnya, terdapat informasi mengenai kandang ayam yang berdiri di atas lahan yang disebut sebagai lahan BBWS. Jika informasi tersebut benar, persoalannya menjadi lebih luas karena menyangkut dasar pemanfaatan lahan yang berada dalam kewenangan pengelola sumber daya air.
Pemkab Tuban bersama instansi terkait dan BBWS Bengawan Solo perlu memastikan status lahan, pihak yang menggunakan, dasar pemanfaatannya, serta kesesuaian bangunan dan kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
Data dan Pola Pengawasan
Pemkab Tuban perlu membuka dan memperbarui data bangunan serta tempat usaha, termasuk yang telah memiliki PBG dan SLF, masih dalam proses, maupun yang perlu mendapatkan pembinaan atau penertiban.
Tidak setiap bangunan yang belum memiliki PBG otomatis harus disegel. Statusnya harus dilihat secara administratif dan faktual. Namun, harus ada tahapan pengawasan yang jelas, mulai dari pendataan, pemeriksaan, pembinaan, teguran, penghentian hingga penertiban apabila memang ditemukan pelanggaran.
Pertanyaan pentingnya, apakah pengawasan selama ini dilakukan secara aktif berbasis data dan risiko, atau lebih banyak menunggu laporan masyarakat?
Mengapa Tower Cepat Ditindak?
Jika tower yang proses pemenuhan persyaratannya belum selesai dapat dihentikan atau disegel, sementara bangunan usaha lain yang legalitasnya perlu diperiksa belum mendapatkan perlakuan serupa, Pemkab Tuban perlu menjelaskan dasar perbedaannya.
Apakah terdapat perbedaan karakteristik izin, tahapan pelanggaran, kewenangan atau mekanisme pengawasan? Penjelasan ini penting agar persoalan tidak berhenti pada persepsi mengenai perbedaan perlakuan, tetapi dapat diuji berdasarkan data dan ketentuan hukum.
Kewenangan dan Regulasi
PP Nomor 16 Tahun 2021 menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung melalui instrumen seperti PBG, inspeksi, SLF, SBKBG dan RTB. Karena itu, pembagian peran antara DPMPTSP, perangkat teknis dan Satpol PP/Damkar perlu jelas, mulai dari pendataan, verifikasi, pembinaan hingga penertiban.
Aspek legalitas bangunan juga berkaitan dengan tata kelola daerah. Tertib administrasi dan data bangunan serta tempat usaha penting agar kewajiban yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat diidentifikasi dan diawasi secara optimal.
Bupati Diminta Memastikan Kesetaraan
Bupati Tuban perlu mengambil langkah evaluatif untuk memastikan pengawasan dan penertiban bangunan berjalan konsisten.
Prinsipnya, objek dengan kewajiban hukum yang sejenis perlu ditangani berdasarkan standar dan prosedur yang jelas. Jika terdapat perbedaan perlakuan, harus ada dasar hukum dan alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar berapa tower yang disegel atau berapa bangunan yang ditertibkan. Yang lebih penting adalah apakah sistem pengawasan pemerintah daerah mampu menjangkau seluruh objek secara adil, terukur, berbasis data dan konsisten.
Media membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bupati Tuban, Pemkab Tuban, DPMPTSP, perangkat teknis terkait, Satpol PP/Damkar, BBWS Bengawan Solo, serta pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini.
Oleh : M. Zainuddin

