Jumat, November 20, 2026
spot_img

Bupati Tuban Diharapkan Bertindak, Bantuan Benih Diduga Salah Sasaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Bermasalah (Jilid 5)

TUBAN, Lingkaralam.com — Persoalan bantuan benih pertanian di Kabupaten Tuban kembali memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran, pertanggungjawaban anggaran, dan efektivitas pengawasan pemerintah. Setelah sebelumnya muncul dugaan persoalan dalam penyaluran bantuan benih jagung, kini bantuan benih padi juga dilaporkan tidak sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Salah satu temuan lapangan yang perlu ditelusuri adalah penyaluran bantuan benih padi sebanyak 35 kilogram kepada seseorang yang dilaporkan tidak memiliki maupun menggarap lahan sawah. Karena tidak memiliki lahan untuk ditanami, benih tersebut kemudian dibawa ke tempat penggilingan padi atau selep. Dari 35 kilogram benih itu, disebutkan menghasilkan sekitar 23 kilogram beras dengan kandungan beras patah atau menir yang cukup banyak.

Informasi tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada penerima dan pihak terkait. Namun, apabila benar terjadi, peristiwa itu memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana proses verifikasi calon penerima dilakukan hingga bantuan yang semestinya digunakan untuk kegiatan budidaya justru tidak ditanam?

Dalam program bantuan pertanian, penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) merupakan tahapan penting. Validasi tidak cukup hanya berdasarkan nama dalam daftar kelompok tani, tetapi harus memastikan penerima benar-benar menjalankan usaha tani, memiliki atau menggarap lahan, serta menerima benih sesuai kebutuhan dan ketentuan program.

Kepemilikan lahan memang bukan satu-satunya ukuran kelayakan karena petani penggarap juga dapat memenuhi persyaratan. Namun, aktivitas usaha tani dan kesesuaian penerima dengan kriteria program tetap harus dibuktikan.

Persoalan ini juga perlu ditelusuri dari sisi pengadaan dan distribusi. Dinas Pertanian sebagai leading sector perlu membuka informasi mengenai sumber anggaran, penyedia benih, spesifikasi dan varietas, sertifikasi, volume pengadaan, daftar penerima, hingga berita acara serah terima. Kesesuaian antara jumlah benih yang dibeli, disalurkan, dan diterima petani menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban program.

Seorang akademisi yang juga mantan aktivis menilai, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas kesalahan administratif dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, setiap program yang menggunakan keuangan negara wajib memiliki pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari perencanaan hingga hasil pelaksanaannya.

“Penggunaan keuangan negara tidak boleh dijalankan semaunya sendiri. Ada tanggung jawab yang melekat pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penetapan penerima, pengadaan, distribusi, realisasi hingga pelaporan. Seluruhnya harus memiliki dasar yang jelas dan bukti pertanggungjawaban yang dapat diuji,” katanya, Kamis (19/11/2026).

Ia menekankan, tanggung jawab tersebut tidak hanya menyangkut laporan penyerapan anggaran, tetapi juga validitas data penerima, kebenaran realisasi penyaluran, kesesuaian volume bantuan, serta efektivitas dan efisiensi program.

“Jangan sampai secara administratif dinyatakan selesai dan anggaran telah direalisasikan, tetapi manfaat program justru tidak sampai kepada petani yang berhak. Leading sector harus mampu mempertanggungjawabkan siapa penerimanya, berapa jumlah bantuan yang disalurkan, apakah sesuai kebutuhan, dan bagaimana hasilnya. Jika tujuan program tidak tercapai, harus ada evaluasi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar salah seorang dosen di PTS yang namanya enggan dipublikasikan ini.

Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak benih yang dibeli dan dibagikan. Pemerintah harus dapat menjelaskan apakah bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan tanam, apakah meningkatkan produktivitas, dan apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

“CPCL bukan formalitas untuk melengkapi dokumen penyaluran. Di dalamnya ada tanggung jawab atas penggunaan uang negara. Siapa yang mengusulkan, memverifikasi, menyetujui, menyalurkan, dan mengawasi harus jelas. Jangan sampai ketika muncul persoalan, masing-masing pihak justru saling melempar tanggung jawab,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Bupati memiliki tanggung jawab memastikan perangkat daerah bekerja sesuai kewenangannya. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tugas kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Bupati tidak cukup hanya menerima laporan bahwa program sudah berjalan. Harus ada evaluasi terhadap realisasi dan manfaatnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Inspektorat harus melakukan pemeriksaan dan memastikan tindak lanjut. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi perkara hukum baru dilakukan pembenahan,” ujarnya menambahkan.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Pengendalian internal seharusnya menjadi instrumen pencegahan, memastikan kepatuhan, serta menjaga agar pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan akuntabel.

Karena itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky diharapkan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan benih pertanian. Inspektorat perlu melakukan pemeriksaan dan uji petik terhadap data CPCL, luas lahan, volume benih, penyedia, kualitas, bukti distribusi, serta pertanggungjawaban realisasi anggaran.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus menjelaskan penyebab dan memastikan perbaikannya. Jika terdapat indikasi manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara, penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum. Namun, salah sasaran dan lemahnya pengawasan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana korupsi tanpa terpenuhinya unsur hukum.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban program bantuan benih harus menjawab tiga hal mendasar: apakah anggaran digunakan sesuai ketentuan, apakah bantuan diterima oleh pihak yang berhak, dan apakah tujuan program benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

Sebab, keuangan negara bukan sekadar angka dalam laporan realisasi. Setiap anggaran membawa mandat publik yang harus diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh ; Redaksi Lingkaralam.com 

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!