Jumat, November 20, 2026
spot_img

Diduga Digelapkan Secara Tersistem, Mobil L300 Warga Sugihwaras Bojonegoro Terlacak hingga ke Lumajang (Jilid 2)

BOJONEGORO, Lingkaralam.com – Seperti diketahui, kasus dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor berkedok pinjaman dana tunai yang menimpa Syaiful, warga asal Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, terus mengungkap fakta baru yang mengarah pada dugaan praktik kejahatan terorganisir. Mobil pikap Mitsubishi L300 miliknya yang semula dijadikan jaminan pinjaman di Kecamatan Kapas, kini terlacak telah berpindah tangan secara berantai lintas kabupaten hingga ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Berdasarkan kronologi kejadian yang disusun untuk pelaporan resmi ke kepolisian, peristiwa ini bermula ketika Syaiful membutuhkan dana pinjaman sebesar Rp30 juta dengan menjaminkan satu unit mobil pikap Mitsubishi L300 miliknya. Proses transaksi beserta penyerahan unit jaminan berlangsung di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dengan melibatkan dua orang berinisial I dan L.

Dalam kesepakatan awal tersebut, Syaiful menerima pencairan dana tunai sebesar Rp27 juta—terpotong di muka sebesar Rp3 juta—dengan perjanjian pelunasan utuh sebesar Rp30 juta dalam jangka waktu satu minggu atau tujuh hari.

Namun, baru berjalan tiga hari dari kesepakatan atau empat hari sebelum masa jatuh tempo berakhir, Syaiful bermaksud melunasi pinjaman tersebut dan mengambil kembali mobilnya. Betapa terkejutnya ia saat mendapati mobil L300 miliknya sudah tidak berada di tangan pihak pemegang jaminan maupun diketahui keberadaannya.

“Kesepakatan awalnya jelas, jatuh temponya satu minggu dan saya harus kembalikan utuh Rp30 juta. Ini baru tiga hari, uang sudah saya siapkan untuk melunasi, tapi saat saya mau ambil unitnya, mobil saya malah sudah tidak ada,” ujar Syaiful saat menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Kamis (19/11/2026).

Ironisnya, saat dimintai pertanggungjawaban terkait keberadaan kendaraan tersebut, pihak berinisial I dan L terkesan saling lempar tanggung jawab dan seolah “cuci tangan”. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, I dan L berdalih bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi di Kapas tersebut dan mengaku tidak mengetahui keberadaan mobil saat ini.

“Dulu waktu proses transaksi pinjaman di Kapas, inisial I dan L ini yang berperan aktif menjembatani dan meyakinkan saya. Sekarang pas mobilnya hilang, mereka berdalih cuma perantara dan mendadak mengaku tidak tahu,” keluh Syaiful.

Perkembangan terbaru dari penelusuran di lapangan justru mengungkap alur perpindahan kendaraan yang sangat cepat dan diduga sudah tersistem.

Pasca-diserahkan sebagai jaminan di Kecamatan Kapas, i formasi terbaru menyebutkan, bahwa unit L300 tersebut langsung “dilempar” atau dibeli oleh pihak asal Kabupaten Kediri. Tidak berhenti di situ, dari Kediri unit tersebut kembali dijual kepada pihak asal Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, sebelum akhirnya kembali berpindah tangan dan saat ini terlacak dikuasai oleh pihak asal Kabupaten Lumajang. Bahkan, pelat nomor asli kendaraan dikabarkan telah dicopot dan diganti untuk mengaburkan jejak kepemilikan.

Seperti diketahui, secara hukum, alur pengalihan kendaraan tanpa seizin pemilik sah tersebut—terlebih masa jatuh tempo pinjaman belum berakhir dan pemilik sudah beritikad baik melunasi—bukan lagi sekadar sengketa utang-piutang perdata, melainkan tindak pidana murni yang dapat menjerat seluruh mata rantai transaksi.

Pihak penerima jaminan yang pertama kali menjual atau mengalihkan unit dari Kapas berpotensi kuat dijerat Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan maupun Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jika sejak awal terdapat tipu muslihat berencana, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Selain itu, apabila unit L300 tersebut masih berstatus kredit atau objek jaminan fidusia, pengalihan unit tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan juga melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sementara itu, dalih inisial I dan L yang mengaku hanya sebatas perantara serta tidak mengetahui keberadaan unit tidak serta-merta membebaskan keduanya dari jerat hukum. Jika penyelidikan kepolisian membuktikan keduanya berperan aktif memfasilitasi penyerahan unit kepada pembeli pertama di Kediri atau sengaja menutupi identitas pelaku utama, mereka dapat dijerat Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai pihak yang turut serta maupun membantu melakukan kejahatan.

Lebih jauh lagi, seluruh pihak penerima berantai, mulai dari pihak di Kediri, pihak di Kecamatan Gayam Bojonegoro, hingga pemegang unit terakhir di Lumajang yang membeli atau menguasai mobil tanpa dilengkapi dokumen sah BPKB dan STNK asli (terlebih disertai penggantian pelat nomor) dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Merasa dirugikan secara materiil dan menjadi korban dugaan sindikat penggelapan tersistem, Syaiful menegaskan akan segera melaporkan kasus ini secara resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bojonegoro. Ia telah menyiapkan sejumlah alat bukti kuat, mulai dari dokumen asli kepemilikan kendaraan (BPKB/STNK), bukti transaksi penerimaan dana di Kapas, tangkapan layar riwayat komunikasi dengan para pihak terlibat, hingga daftar saksi yang mengetahui proses penyerahan unit.

“Melihat alur perpindahannya yang sangat cepat dari Kapas ke Kediri, balik ke Gayam, sampai sekarang terlacak di Lumajang, ini patut diduga sudah tersistem. Saya punya itikad baik melunasi lebih cepat dari tempo, tapi unit saya justru diperjualbelikan. Semua bukti dan kronologi sudah saya siapkan untuk segera saya laporkan secara resmi ke Polres Bojonegoro agar seluruh jaringan yang terlibat diproses hukum,” tegas Syaiful.(Red)

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!