Jumat, November 20, 2026
spot_img

Carut-marut Bantuan Benih Padi Tuban: Realisasi Disinyalir Melampaui Luas Sawah, Benih Justru Digiling Jadi Beras (Jilid 6)

TUBAN,Lingkaralam.com – Penyaluran bantuan benih padi di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2026 menyisakan sejumlah persoalan serius terkait akurasi data penerima, ketepatan alokasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Di salah satu desa, realisasi bantuan benih tercatat untuk luasan mencapai 200 hektare. Padahal, berdasarkan penelusuran lapangan, luas sawah riil di desa tersebut diperkirakan hanya sekitar 62 hektare.

Terdapat selisih 138 hektare atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan luas sawah yang tersedia.

Persoalan semakin mengemuka setelah ditemukan indikasi bahwa benih bantuan yang diterima sejumlah warga justru tidak digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian. Benih tersebut dibawa ke tempat penggilingan padi (selep) dan diproses menjadi beras untuk konsumsi.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana bantuan benih bisa direalisasikan melebihi tiga kali luas lahan yang tersedia? Siapa yang melakukan verifikasi calon penerima? Bagaimana bantuan tersebut dipertanggungjawabkan setelah disalurkan?

Disparitas Data dan Kelebihan Alokasi

Merujuk Petunjuk Operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2026, alokasi bantuan benih padi inbrida ditetapkan sebesar 25–40 kilogram per hektare.

Dengan asumsi realisasi 200 hektare, kebutuhan benih yang dialokasikan mencapai 5–8 ton. Sementara itu, jika luas sawah riil hanya 62 hektare, kebutuhan berdasarkan standar alokasi tersebut berkisar 1,55–2,48 ton.

Artinya, terdapat potensi selisih alokasi sekitar 3,45–5,52 ton benih.

Perhitungan tersebut masih memerlukan pencocokan dengan dokumen distribusi, luas tanam aktual, serta varietas dan dosis benih yang digunakan. Namun, disparitas angka tersebut cukup menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Sebab, bantuan benih merupakan program pemerintah yang harus didasarkan pada kebutuhan riil petani dan luas lahan garapan. Penetapan penerimanya tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan kuota administratif.

Benih Bantuan Justru Masuk Penggilingan

Persoalan berikutnya menyangkut pemanfaatan bantuan setelah diterima masyarakat.

Hasil penelusuran lapangan menunjukkan adanya praktik benih bantuan yang langsung dibawa ke tempat penggilingan padi untuk dijadikan beras konsumsi.

Salah satu kasus ditemukan pada warga yang disebut tidak memiliki lahan sawah, tetapi memperoleh bantuan benih sebanyak 35 kilogram.

Karena tidak mempunyai lahan untuk melakukan penanaman, benih tersebut kemudian diselep dan menghasilkan sekitar 23 kilogram beras. Hasil penggilingan dilaporkan memiliki tingkat bulir patah atau menir yang cukup tinggi.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang tidak berhenti pada akurasi data penerima. Lebih jauh, terdapat indikasi bantuan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan program.

Apabila benih tersebut merupakan benih yang mendapatkan perlakuan kimia atau seed treatment, penggilingan untuk konsumsi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Status perlakuan benih dan petunjuk penggunaannya perlu diperiksa lebih lanjut.

Di sisi lain, penerimaan bantuan oleh warga yang tidak memiliki lahan garapan aktif perlu ditelusuri melalui dokumen Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) serta berita acara serah terima.

Verifikasi CPCL dan Pertanggungjawaban Dipertanyakan

Dalam tata kelola bantuan pemerintah, data CPCL menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, perbedaan antara luas sawah riil 62 hektare dan realisasi bantuan untuk 200 hektare harus dijelaskan melalui proses verifikasi berjenjang.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada sumber data pengajuan, daftar kelompok tani, identitas penerima, luas lahan garapan, rekomendasi penyuluh pertanian lapangan (PPL), hingga dokumen distribusi melalui sistem eBanper.

Pertanyaan lainnya, apakah data luas lahan telah diverifikasi berdasarkan kondisi faktual atau hanya mengandalkan usulan kelompok tani?

Lebih jauh, persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sebab, bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah bukan sekadar barang yang selesai dipertanggungjawabkan setelah diserahkan kepada masyarakat.

Mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, harus terdapat kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, penetapan penerima, volume bantuan, realisasi penyaluran, hingga bukti pertanggungjawabannya.

Jika sumber anggaran berasal dari APBD, mekanisme pengelolaannya juga harus mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta ketentuan teknis yang relevan.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa benih telah didistribusikan. Harus dapat dibuktikan bahwa penerima memenuhi persyaratan, jumlah bantuan sesuai kebutuhan, penyaluran memiliki dasar yang sah, dan realisasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Akademisi: Jangan Berhenti pada Realisasi Penyaluran

Seorang akademisi sekaligus tokoh masyarakat Tuban yang namanya enggan dipublikasikan menilai, persoalan bantuan benih padi tersebut tidak cukup dilihat dari aspek ketepatan sasaran maupun keberhasilan program pertanian. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana seluruh proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, setiap program yang menggunakan anggaran negara harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, dasar penetapan penerima, volume bantuan, realisasi penyaluran, dan bukti pertanggungjawabannya.

“Persoalannya bukan sekadar benih sudah disalurkan atau belum. Harus ada kesesuaian antara perencanaan, data penerima, volume bantuan, realisasi fisik, dan pertanggungjawaban keuangannya. Kalau luas lahan riil hanya 62 hektare, sementara realisasi bantuan tercatat untuk 200 hektare, tentu harus ada penjelasan berdasarkan dokumen dan hasil verifikasi faktual,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan bantuan diterima warga yang tidak memiliki lahan garapan dan kemudian benih justru digiling menjadi beras, pemerintah tidak boleh berhenti pada evaluasi administratif.

Harus ditelusuri bagaimana penerima tersebut masuk dalam daftar CPCL, siapa yang mengusulkan dan memverifikasi, bagaimana mekanisme penyalurannya, serta bagaimana pertanggungjawaban atas bantuan yang telah direalisasikan.

“Uang negara tidak cukup dipertanggungjawabkan dengan bukti bahwa barang sudah diserahkan. Harus dapat dibuktikan bahwa prosesnya sesuai ketentuan, penerimanya memenuhi persyaratan, volumenya benar, dan tujuan pemberian bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, harus ditelusuri letak persoalan dan pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Inspektorat Perlu Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Dengan adanya selisih luas lahan dan indikasi penyimpangan pemanfaatan benih, Inspektorat Kabupaten Tuban perlu melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan rantai pengelolaan bantuan.

Pemeriksaan setidaknya mencakup dokumen perencanaan dan penganggaran, usulan CPCL, hasil verifikasi, penetapan penerima, dokumen pengadaan apabila relevan, berita acara serah terima (BAST), bukti distribusi, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban.

Pemeriksaan juga perlu mencocokkan data luas lahan dengan kondisi faktual serta menelusuri penggunaan benih setelah diterima masyarakat.

Dinas Pertanian sebagai perangkat daerah terkait harus menjelaskan dasar penetapan alokasi 200 hektare, sementara luas lahan yang teridentifikasi di lapangan hanya sekitar 62 hektare.

Jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi, pemerintah perlu menelusuri penyebab dan memastikan tindak lanjut sesuai ketentuan. Apabila terdapat indikasi kerugian keuangan negara atau perbuatan melawan hukum, penanganannya harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan kewenangan aparat terkait.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai selisih angka 62 hektare dan 200 hektare. Lebih mendasar, publik membutuhkan kepastian bahwa bantuan pertanian benar-benar disalurkan berdasarkan data yang dapat diverifikasi dan seluruh penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, ketika benih yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan budidaya justru berakhir menjadi beras konsumsi, sementara luas lahan dalam dokumen bantuan jauh melampaui kondisi faktual, pemerintah daerah perlu menjelaskan bukan hanya ke mana bantuan disalurkan, tetapi juga bagaimana seluruh proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya dilaksanakan.

Pada akhirnya, persoalan bantuan benih padi di Tuban bukan sekadar ketidaksesuaian data dan dugaan salah sasaran, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap regulasi serta pertanggungjawaban keuangan negara. Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, setiap penggunaan anggaran wajib dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Inspektorat perlu menguji kesesuaian data penerima, realisasi penyaluran, pemanfaatan bantuan, serta pertanggungjawabannya agar program negara tidak berhenti pada serapan anggaran, tetapi benar-benar sesuai peruntukan.

Oleh : Redaksi Lingkaralam.com 

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!