BOJONEGORO, Lingkaralam.com – Realisasi pembayaran upah yang tertunda pada proyek Pembangunan Jalan Beton Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Teleng, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, mulai memicu dampak sosial bagi para pekerja di tingkat bawah.
Merasa aspirasinya buntu di tingkat desa, para buruh bangunan setempat kini menaruh harapan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membantu menyelesaikan hak-hak mereka yang belum terbayar.
Para pekerja secara khusus berharap adanya perhatian langsung dari Wakil Bupati Bojonegoro yang dikenal kerap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai proyek infrastruktur desa.
Mereka berharap fungsi pengawasan dari eksekutif daerah tersebut dapat menekan pihak pelaksana proyek atau Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) desa agar segera mencairkan sisa upah kelompok kerja sebesar Rp14.000.000 dari total pagu upah Rp63.000.000.
Perwakilan tenaga kerja proyek tersebut menjelaskan, ketidakpastian pelunasan sisa upah selama berbulan-bulan ini telah menempatkan kondisi perekonomian keluarga para pekerja dalam situasi yang sulit. Ketiadaan modal kerja penunjang akibat kemacetan upah ini berimbas langsung pada pemenuhan kebutuhan pokok harian mereka.
“Kami ini hanya wong cilik, buruh kasar yang mengandalkan upah harian dari memeras keringat di proyek. Apalagi saat pekerjaan sepi seperti ini, kebutuhan hidup menjadi sangat berat bagi keluarga kami. Jangankan untuk memikirkan kebutuhan esok hari, untuk mencukupi kebutuhan makan hari ini saja kami sering kali bingung harus mencari dari mana,” kata salah satu buruh dengan nada sedih, Jumat (05/06/2026).
Dirinya menambahkan, kehadiran figur pimpinan daerah di lapangan sangat dinantikan untuk melihat langsung kondisi riil para pekerja yang haknya tertahan, meskipun status pencairan anggaran BKKD 2025 dari kas daerah ke desa dilaporkan sudah rampung 100 persen.
“Kami sangat berharap Pak Wahono atau Bu Nurul membantu kami. Apalagi Bu Nurul selama ini kami dengar sering turun ke bawah melihat proyek-proyek BKKD. Kami mohon dibantu agar pihak desa mau melunasi sisa upah kami bersama teman-teman pekerja lainnya,” imbuhnya.
Hingga saat ini, akumulasi tanggakan kewajiban pembiayaan pada proyek Jalan Beton Desa Teleng yang belum terselesaikan telah mencapai sekitar Rp63.850.000, yang terbagi atas sisa belanja material supplier sebesar Rp49.850.000 dan sisa upah tenaga kerja sebesar Rp14.000.000.
Hingga berita jilid ketiga ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Teleng maupun Ketua Timlak pelaksana proyek jalan beton setempat masih belum memberikan keterangan resmi atau konfirmasi terkait kendala operasional yang menyebabkan tertundanya pelunasan hak-hak para pekerja lokal tersebut.
Sementara phak penyedia (supplier) material juga sangat berharap pimpinan daerah untuk turun tangan agar kemacetan dana di tingkat desa ini tidak mematikan usaha mereka.
“Kami sangat berharap Ibu Wakil Bupati membantu menyelesaikan persolaan ini. Aanggaran BKKD dari kabupaten sudah cair seratus persen, tetapi hak kami malah digantung seperti ini,” kata perwakilan supplier material, Sabtu (06/06/2026).
Seperti diketahui, Program BKKD 2025 Pemkab Bojonegoro dilaksanakan dengan pola swakelola berbasis padat karya. Program ini dirancang agar anggaran pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur desa, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pengadaan material dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel guna menjaga efisiensi penggunaan anggaran.
Program BKKD diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur desa sekaligus menambah pendapatan warga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, keberhasilan BKKD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat desa.
Oleh : M. Zainuddin
