TUBAN, Lingkaralam.com — Penertiban aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi perizinan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Tuban. Kali ini, aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Tambakboyo dilaporkan digerebek aparat penegak hukum (APH).

Penindakan tersebut menyusul langkah aparat sebelumnya di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dua lokasi berbeda ini memperlihatkan bahwa aktivitas pertambangan yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan mulai mendapat perhatian serius dari aparat.

Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi, terlihat sejumlah kendaraan roda empat berada di sekitar lokasi kegiatan tambang. Sebuah alat berat jenis excavator juga tampak berada di area pengerukan tanah.

Namun, dokumentasi visual tersebut belum cukup untuk memastikan status perizinan, identitas pengelola, maupun hasil penindakan aparat di lokasi.

Penertiban terhadap aktivitas tambang yang tidak memiliki izin pada prinsipnya harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu lokasi, sementara aktivitas serupa di wilayah lain luput dari pengawasan.

Penertiban Harus Diikuti Penelusuran Perizinan

Persoalan pertambangan bukan semata-mata menyangkut aktivitas pengerukan material. Ada aspek legalitas usaha, kesesuaian lokasi, dokumen lingkungan, kewajiban reklamasi, hingga potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang harus diperiksa.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai jenis kegiatan dan kewenangan yang berlaku.

Karena itu, apabila ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, aparat dan instansi berwenang perlu menelusuri pihak pengelola, pemilik kegiatan, asal-usul material, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Ujian Konsistensi Penegakan Hukum

Munculnya penertiban di Tambakboyo setelah sebelumnya di Menilo juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan pertambangan dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Tuban.

Apakah penindakan tersebut telah disertai pemeriksaan dokumen perizinan dan penelusuran pihak yang bertanggung jawab? Apakah seluruh aktivitas tambang yang diduga tidak berizin akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama?

Publik juga berhak mengetahui hasil pemeriksaan aparat, termasuk apakah kegiatan tambang dihentikan, alat berat diamankan, atau ditemukan unsur pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai identitas pengelola tambang di Tambakboyo maupun hasil pemeriksaan aparat di lokasi.

Lingkaralam.com memandang bahwa penertiban tambang tidak cukup hanya melalui kedatangan aparat ke lokasi. Penegakan hukum harus dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi, penelusuran tanggung jawab pengelola, serta transparansi hasil penindakan.

Sebab, konsistensi penegakan hukum menjadi ukuran penting agar persoalan pertambangan tanpa izin tidak terus berulang di wilayah Kabupaten Tuban.

Tim Investigasi Lingkaralam.com