BOJONEGORO, Lingkaralam.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp103.017.763,38 pada tiga paket pekerjaan Bangunan Air di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023.
Angka tersebut merupakan bagian dari temuan BPK atas 34 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas PU SDA. Dari keseluruhan temuan sebesar Rp1.972.927.185,21, bagian Dinas PU SDA tercatat sebesar Rp103.017.763,38 pada tiga paket pekerjaan.
Tiga pekerjaan yang secara khusus dicantumkan BPK dalam lampiran hasil pemeriksaan adalah:
- Pembangunan Pelindung Tebing Sungai/Kali Desa Pengkol, Kecamatan Tambakrejo;
- Pembangunan Pelindung Tebing Sungai/Kali Desa Karangdayu, Kecamatan Baureno; dan
- Pembangunan Tanggul Sungai/Kali Kerjo Desa Baureno, Kecamatan Baureno.
BPK mencantumkan temuan tersebut dalam bagian “Kekurangan Volume Pekerjaan atas 34 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan”. Dengan demikian, Rp103,01 juta tersebut merupakan nilai kekurangan volume yang ditemukan melalui pemeriksaan BPK, bukan sekadar estimasi atau pertanyaan administratif.
Rp7,03 Juta Sudah Disetor, Rp95,98 Juta Masih Tersisa
Dalam tabel rincian penyetoran yang dimuat BPK, dari nilai kekurangan volume Dinas PU SDA sebesar Rp103.017.763,38, baru Rp7.035.000 yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
Artinya, pada saat data tindak lanjut tersebut dicatat, masih terdapat Rp95.982.763,38 kelebihan pembayaran yang belum disetor.
BPK kemudian merekomendasikan kepada Bupati Bojonegoro agar memerintahkan Kepala Dinas PU SDA meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
BPK juga merekomendasikan agar PPK pekerjaan terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memproses kelebihan pembayaran yang masih harus diselesaikan.
Mengapa Baru Ditemukan BPK?
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai proses pengawasan sebelum pembayaran pekerjaan dilakukan.
Jika pembayaran pekerjaan didasarkan pada volume pekerjaan yang telah dilaksanakan, bagaimana proses pengukuran dan verifikasi volume dilakukan oleh Dinas PU SDA sebelum pembayaran kepada penyedia diproses?
Lebih jauh, mengapa kekurangan volume senilai Rp103.017.763,38 baru teridentifikasi dalam pemeriksaan BPK?
Pertanyaan ini bukan untuk menyimpulkan adanya kesengajaan, melainkan untuk menguji efektivitas mekanisme pengendalian yang berjalan sebelum pemeriksaan BPK.
Siapa yang melakukan pengukuran pekerjaan? Bagaimana PPK memverifikasi hasil pengukuran tersebut? Apakah volume yang menjadi dasar pembayaran telah dibandingkan secara memadai dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan?
Jika seluruh tahapan pemeriksaan dan pengukuran sebelum pembayaran telah dilakukan, maka perlu dijelaskan pada titik mana selisih volume tersebut tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan internal hingga kemudian ditemukan BPK.
Temuan BPK Bukan Hanya Soal Pengembalian Uang
Dalam konteks ini, penyelesaian Rp95,98 juta yang masih tersisa memang menjadi bagian penting dari tindak lanjut. Namun, rekomendasi BPK juga secara eksplisit meminta peningkatan pengawasan dan pengendalian.
Artinya, tindak lanjut tidak semata mengenai pengembalian kelebihan pembayaran, tetapi juga bagaimana mekanisme pengawasan diperbaiki agar pembayaran pekerjaan benar-benar didasarkan pada volume yang terealisasi.
Bagi publik, pertanyaan utamanya sederhana: sebelum uang daerah dibayarkan, siapa yang memastikan pekerjaan telah benar-benar terpasang sesuai volume yang dibayar?
Temuan BPK terhadap tiga paket pekerjaan Dinas PU SDA tersebut memberikan dasar untuk menguji pertanyaan itu secara lebih jauh.
Lingkaralam.com akan menelusuri masing-masing paket pekerjaan, termasuk nilai kontrak, penyedia, hasil pemeriksaan volume oleh BPK, serta proses pengawasan dan pembayaran sebelum temuan tersebut muncul.
