TUBAN, Lingkaralam.com — Persoalan PNM Mekaar di wilayah Kecamatan Rengel tidak hanya berkaitan dengan pola penagihan. Di salah satu desa, seorang warga mengaku menghadapi persoalan berbeda setelah menyatakan telah melunasi seluruh kewajibannya.
Warga tersebut mengaku sudah menyelesaikan pinjaman PNM Mekaar. Namun, ketika hendak mengajukan pembiayaan di perbankan, pengajuan tersebut terkendala karena dalam riwayat informasi kreditnya masih tercatat adanya tunggakan pada PNM Mekaar.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan akurasi pencatatan dan pembaruan data nasabah setelah kewajiban pembiayaan dinyatakan lunas.
“Sudah merasa lunas, tetapi ketika mengajukan pinjaman di bank, ternyata masih tercatat ada tunggakan di PNM Mekaar,” ungkap warga tersebut, Rabu (12/8/2026).
Persoalan itu kemudian dikroscek kepada pihak PNM Mekaar. Dari penelusuran internal, warga tersebut mendapat penjelasan bahwa data nasabah diduga pernah digunakan oleh petugas PNM Mekaar. Petugas yang bersangkutan disebut sudah tidak lagi bekerja di PNM.
Jika informasi tersebut benar, persoalannya tidak berhenti pada status satu nasabah. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme monitoring, verifikasi, pengawasan, dan evaluasi data nasabah di tingkat unit maupun manajemen PNM Mekaar.
Terlebih, status pelunasan pembiayaan berkaitan langsung dengan rekam informasi kredit seseorang. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi merugikan nasabah apabila membuat yang bersangkutan mengalami hambatan ketika mengakses layanan pembiayaan di lembaga keuangan.
Kasus ini sekaligus menjadi pertanyaan bagi manajemen PNM Mekaar: bagaimana mekanisme pengawasan terhadap petugas lapangan setelah mereka tidak lagi bekerja? Bagaimana proses verifikasi ketika nasabah telah melunasi kewajibannya? Dan bagaimana memastikan tidak ada data nasabah yang tetap tercatat memiliki tunggakan apabila kewajibannya sebenarnya telah diselesaikan?
Benang Merah dengan Persoalan Penagihan
Persoalan pada Jilid 1 dan Jilid 2 menunjukkan bahwa masalah yang muncul tidak semata-mata mengenai tunggakan atau kewajiban nasabah membayar cicilan. Persoalan berkembang pada aspek perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pengawasan, hingga tata kelola data nasabah.
Pada Jilid 1, warga Desa Pekuwon mempersoalkan pola penagihan yang dinilai menimbulkan tekanan psikologis, dilakukan secara berkelompok pada malam hari, serta adanya dugaan tindakan terhadap fasilitas rumah tangga milik nasabah. Warga bahkan mewacanakan pengaduan kolektif kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta pemeriksaan terhadap praktik penagihan tersebut.
Sementara pada Jilid 2, muncul persoalan berbeda yang menyentuh administrasi dan tata kelola data. Pengakuan warga yang telah melunasi kewajiban tetapi masih tercatat memiliki tunggakan dalam riwayat informasi kredit menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi data, sistem pengawasan petugas lapangan, serta mekanisme evaluasi internal perusahaan.
Dua persoalan tersebut memiliki satu benang merah: seberapa kuat sistem monitoring dan evaluasi PNM Mekaar dalam mengawasi aktivitas petugas sekaligus memastikan hak-hak nasabah terlindungi?
Lembaga pembiayaan tidak hanya dituntut menjaga tingkat pengembalian pinjaman, tetapi juga memastikan proses penagihan, administrasi, pencatatan pelunasan, dan pengelolaan data nasabah berjalan sesuai ketentuan.
Jika pengawasan internal berjalan optimal, potensi persoalan di lapangan seharusnya dapat diminimalkan sejak awal. Sebaliknya, lemahnya pengawasan berpotensi melahirkan persoalan baru, mulai dari keluhan atas cara penagihan hingga kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada akses pembiayaan nasabah.
Karena itu, masyarakat berharap manajemen PNM Mekaar tidak hanya mengevaluasi perilaku petugas lapangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem administrasi dan validitas data nasabah.
Publik kini menunggu penjelasan PNM Mekaar mengenai bagaimana mekanisme pengawasan terhadap petugas, bagaimana data nasabah dilindungi setelah petugas berhenti bekerja, serta bagaimana prosedur koreksi dilakukan apabila terdapat nasabah yang sebenarnya telah melunasi kewajibannya tetapi masih tercatat memiliki tunggakan.
Persoalan ini penting dijawab secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan tetap terjaga dan setiap nasabah memperoleh perlindungan serta kepastian atas status pembiayaannya.
