TUBAN, Lingkaralam.com – Carut-marut distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Tuban kembali memantik keluhan warga. Di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, harga gas melon dilaporkan tembus hingga Rp24 ribu per tabung di tingkat pengecer, jauh dari semangat subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil.
Fakta di lapangan ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana sebenarnya alur distribusi LPG subsidi berjalan, jika di tingkat masyarakat barangnya sulit dicari namun harganya justru melonjak liar?
Sejumlah warga mengaku dalam beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram. Tak sedikit yang harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain, namun berujung pulang dengan tangan kosong.
“Di beberapa pangkalan sudah banyak yang kosong. Kalau pun ada, harganya sampai Rp24 ribu di toko atau pengecer,” ujar seorang warga Desa Sokosari kepada awak media, Jumat (3/4/2026).
Warga tersebut mengaku akhirnya memperoleh LPG 3 kilogram setelah mencari hingga ke wilayah Dusun Losari. Sebelumnya, ia sudah menelusuri sejumlah pangkalan dan pengecer di sekitar wilayahnya, namun stok disebut minim bahkan kosong.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan kelangkaan biasa. Sebab, LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang peruntukannya jelas: untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan situasi barang sulit dicari, harga makin tinggi, dan pengawasan seolah tak terasa.
“Kalau harga segitu jelas memberatkan. Namanya gas 3 kilo itu untuk rakyat kecil, yang seharusnya sesuai HET dari pangkalan ke masyarakat, tapi kenyataannya sekarang susah dicari dan mahal,” keluh warga.
Lonjakan harga di tingkat pengecer ini memperlihatkan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi. Jika pasokan di level bawah mulai seret, sementara harga terus merangkak naik, maka publik wajar mempertanyakan apakah distribusi LPG subsidi benar-benar berjalan sesuai aturan.
Keluhan warga Sokosari menambah daftar panjang persoalan LPG subsidi di wilayah Kecamatan Soko. Fenomena serupa disebut bukan kali pertama terjadi. Pola yang berulang stok tipis, pangkalan kosong, harga melonjak di pengecer mengindikasikan persoalan distribusi yang tak kunjung beres.
Situasi ini patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi pengawas. Sebab, ketika barang subsidi tak lagi mudah diakses masyarakat kecil, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal harga, tetapi juga fungsi negara dalam menjamin distribusi energi bersubsidi tepat sasaran.
Publik juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Sebab dalam praktiknya, LPG subsidi kerap menjadi komoditas yang rawan diselewengkan, dimainkan harganya, hingga beredar tak sesuai jalur distribusi yang semestinya.
Warga mendesak Pemkab Tuban, dinas terkait, aparat pengawas, serta pihak distribusi LPG untuk turun langsung ke lapangan. Mereka meminta dilakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari agen, pangkalan, hingga rantai penjualan di tingkat pengecer.
Langkah ini dinilai penting agar persoalan tidak terus berulang dan masyarakat kecil tidak lagi menjadi korban permainan distribusi yang berujung pada mahalnya harga gas subsidi.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram berpotensi terus menghantam dapur rumah tangga warga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sangat bergantung pada gas melon.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pangkalan maupun instansi terkait mengenai penyebab tingginya harga dan sulitnya LPG 3 kilogram diperoleh warga di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
Lingkaralam.com masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk menelusuri lebih jauh penyebab tersendatnya distribusi LPG subsidi di wilayah tersebut.(Red).
