EDITORIAL
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sebagai fondasi pembangunan SDM. Meski secara konsep program menjanjikan intervensi langsung terhadap stunting dan ketimpangan gizi, pelaksanaan di tingkat kabupaten menunjukkan sejumlah celah dan risiko nyata.
Di Tuban, terdapat 101 SPPG yang beroperasi, dengan 12 di antaranya masih dalam proses pemenuhan persyaratan SLHS. Fokus pengawasan berada pada Dinas Kesehatan Tuban, yang bertugas memastikan standar higiene, sanitasi, dan sertifikasi dapur terpenuhi. Namun, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pengawasan daerah menghadapi tantangan serius:
Di level kabupaten, potensi mark up bahan baku, pemotongan nilai makanan, hingga konflik kepentingan dalam pemilihan penyedia lokal masih mengintai. Mekanisme pengadaan di tingkat SPPG sering menghadapi keterbatasan pengawasan internal, sehingga KPK menekankan perlunya mitigasi risiko sejak awal. Tanpa audit daerah yang konsisten, celah administratif ini dapat berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial.
Sementara pengawasan daerah bertanggung jawab memastikan kualitas bahan baku dan keamanan makanan. Namun, inspeksi SPPG masih terbatas, sementara kasus keracunan atau kualitas makanan tidak konsisten pernah muncul. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian mutu di tingkat kabupaten, padahal standar higiene sanitasi seharusnya menjadi benteng utama perlindungan anak-anak.
Begitupula distribusi makanan di Tuban menghadapi masalah klasik: ketepatan waktu pengiriman, penyimpanan memadai, dan pengendalian suhu. SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan membutuhkan koordinasi logistik yang disiplin, tetapi implementasi di lapangan sering terhambat kapasitas daerah. Kelemahan ini berpotensi menurunkan kualitas makanan sebelum sampai ke sekolah dan anak-anak penerima manfaat.
SLHS sebagai alat pengawasan di daerah dilakukan melalui Labkesda Tuban. Pemeriksaan meliputi :
- Uji kualitas air dan bahan baku
- Inspeksi dapur dan sarana prasarana
- Evaluasi kebersihan dan pengelolaan limbah
Namun, sinkronisasi data dan pengawasan antar instansi kabupaten belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga potensi celah administratif muncul, mulai dari dapur yang belum layak hingga pelaporan yang tidak akurat.
Keberhasilan MBG di Tuban sangat bergantung pada ketegasan pengawasan daerah, audit rutin, dan transparansi operasional SPPG. Dinas Kesehatan harus berperan aktif memastikan setiap dapur memenuhi standar, sementara Badan Gizi Nasional memberi dukungan pengendalian program. Publik juga perlu akses informasi mengenai status dapur, standar higienitas, dan mekanisme pengaduan.
Kesimpulan: MBG tetap strategis bagi anak-anak Tuban, tetapi efektivitasnya di kabupaten sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan daerah, integritas pelaksana lokal, dan transparansi sistem. Tanpa itu, potensi penyimpangan dan risiko teknis akan terus membayangi manfaat program ini.
Oleh : Tim Redaksi
