Tuban, Lingkaralam.com – Istilah penerima manfaat dalam pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, hingga kini belum ada kajian empiris maupun audit terbuka yang benar-benar memastikan bahwa manfaat program tersebut dirasakan secara optimal oleh masyarakat sasaran.
Sejumlah kalangan menilai, tanpa transparansi dan evaluasi menyeluruh, klaim keberhasilan program hanya akan menjadi formalitas administratif. Kondisi ini memunculkan keraguan apakah para penerima benar-benar mendapatkan manfaat sesuai tujuan program, atau justru hanya tercatat dalam laporan di atas kertas.
“Kalau seperti ini, bagaimana bisa disebut penerima manfaat benar-benar mendapatkan manfaat? Yang dibutuhkan sekarang adalah keterbukaan dan pembahasan bersama,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Tuban.
Menurutnya, perbaikan tata kelola program hanya bisa dilakukan jika seluruh komponen pemangku kepentingan duduk bersama dalam forum resmi. Salah satu mekanisme yang dinilai tepat adalah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pemerintah daerah, pelaksana program, pengawas, serta unsur masyarakat.
Dorongan pelaksanaan RDP dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, belum ada penelitian empiris yang mengukur berapa banyak SPPG yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan.
Di sisi lain, berbagai pemberitaan yang beredar di media sosial mulai memunculkan indikasi persoalan yang disebut sebagai fenomena “gunung es” — yakni masalah yang hanya terlihat sebagian di permukaan, sementara persoalan yang lebih besar diduga masih tersembunyi.
Pengamat menilai, jika kondisi ini dibiarkan tanpa evaluasi terbuka, maka tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpotensi tidak tercapai secara maksimal.
“Daerah ini bisa menjadi lebih baik jika semua pihak mau berbicara bersama dengan baik. Transparansi dan evaluasi terbuka adalah kuncinya,” tambahnya.
Sejumlah pihak kini mendorong agar pemerintah daerah segera memfasilitasi forum bersama guna mengkaji pelaksanaan program secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi laporan administratif semata.
Oleh: Redaksi
