Lingkaralam.com — Program pengadaan bantuan benih padi untuk kawasan cetak sawah tahun anggaran 2026 di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi perhatian. Pasalnya, paket pengadaan dengan pagu mencapai Rp168 miliar tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari identitas penyedia, nilai transaksi, produsen benih, hingga mekanisme distribusinya kepada petani.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang ditampilkan melalui situs TenderID, paket bernama Bantuan Benih (40 kg/ha) Kawasan Padi Cetak Sawah 2026 tercatat dengan kode RUP 62667387.
Paket tersebut berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, dengan kode kegiatan 1762.RAI.621.051.D. Adapun metode pemilihan penyedia tercantum menggunakan E-Purchasing.
Pagu Rp168 miliar merupakan nilai rencana pengadaan, bukan otomatis nilai kontrak ataupun realisasi pembayaran. Karena itu, diperlukan penelusuran terhadap dokumen transaksi untuk mengetahui nilai pengadaan yang benar-benar direalisasikan beserta perusahaan yang terlibat.
Kemasan Benih Si Bibit Super Jumbo Cantumkan Bantuan Kementan 2026
Di tengah besarnya alokasi anggaran tersebut, dokumentasi kemasan benih padi merek Si Bibit Super Jumbo menunjukkan sejumlah keterangan yang membutuhkan klarifikasi.
Pada kemasan terlihat varietas Inpari 32 dengan nama produsen yang terbaca sebagai CV Putra Jaya Mandiri. Kemasan itu juga mencantumkan keterangan bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2026, disertai tulisan larangan untuk diperjualbelikan.
Informasi tersebut menjadi salah satu petunjuk awal untuk menelusuri rantai produksi dan distribusi bantuan benih pemerintah.
Namun, pencantuman nama CV Putra Jaya Mandiri pada kemasan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut merupakan penyedia langsung dalam paket RUP 62667387 senilai Rp168 miliar.
Perlu dibedakan antara produsen, penyedia dalam transaksi pengadaan, distributor, dan pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran. Masing-masing memiliki kedudukan berbeda dalam rantai pengadaan barang pemerintah.
Karena itu, hubungan antara CV Putra Jaya Mandiri dengan program bantuan tersebut perlu diuji melalui dokumen pengadaan, surat pesanan E-Purchasing, identitas penyedia, dokumen produksi, serta berita acara distribusi dan serah terima benih.
Pagu Rp168 Miliar, Transparansi E-Purchasing Perlu Dibuka
Penggunaan metode E-Purchasing melalui katalog elektronik bukan berarti proses pengadaan terbebas dari kewajiban transparansi, efisiensi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Dalam konteks paket tersebut, informasi mengenai nama penyedia, harga satuan benih per kilogram, volume pengadaan, spesifikasi varietas, hingga wilayah penyaluran menjadi penting untuk diketahui publik.
Terlebih, alokasi bantuan ditetapkan sebesar 40 kilogram per hektare. Dengan demikian, luas kawasan cetak sawah yang menjadi sasaran harus dapat dicocokkan dengan jumlah benih yang diadakan.
Kesesuaian antara kebutuhan, volume pembelian, dan realisasi distribusi merupakan bagian penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran.
Aspek mutu juga tidak boleh diabaikan. Benih yang disalurkan kepada petani harus memiliki identitas varietas yang jelas, memenuhi persyaratan mutu dan sertifikasi, serta sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam pengadaan.
Jangan sampai program dengan nilai anggaran besar hanya terukur dari terserapnya anggaran dan terpenuhinya administrasi, sementara kepastian mutu serta ketepatan penerima bantuan tidak dapat dibuktikan secara terbuka.
CV Putra Jaya Mandiri Perlu Memberikan Klarifikasi
Keterkaitan nama CV Putra Jaya Mandiri dengan kemasan benih yang mencantumkan bantuan Kementerian Pertanian 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Apakah perusahaan tersebut hanya bertindak sebagai produsen benih, atau juga tercatat sebagai penyedia dalam transaksi pengadaan melalui E-Purchasing?
Apabila perusahaan terlibat dalam produksi maupun distribusi, berapa volume benih Inpari 32 yang diproduksi, siapa pihak pemesan, dan ke wilayah mana saja benih tersebut disalurkan?
Selain itu, perlu dipastikan apakah benih yang diproduksi telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan standar mutu yang berlaku serta sesuai dengan spesifikasi bantuan pemerintah.
Penelusuran identitas badan usaha, alamat produksi, legalitas usaha perbenihan, dan rekam jejak pengadaan juga penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan program dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan persyaratan sesuai ketentuan.
Ditjen Tanaman Pangan dan BRMP Perlu Memberikan Penjelasan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian perlu membuka informasi mengenai pelaksanaan paket RUP 62667387, termasuk daftar penyedia, nilai transaksi aktual, volume pengadaan, harga satuan, dan lokasi distribusi bantuan.
Sementara itu, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) terkait perlu memberikan penjelasan mengenai aspek teknis perbenihan, khususnya identitas varietas, sertifikasi, serta kesesuaian mutu benih yang beredar dengan ketentuan perbenihan.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan kedudukan CV Putra Jaya Mandiri dalam rantai penyediaan benih bantuan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai nama perusahaan yang tercantum pada kemasan. Substansi yang lebih penting ialah memastikan keterbukaan penggunaan anggaran negara, kepastian asal-usul benih, kesesuaian spesifikasi, serta pertanggungjawaban distribusi kepada petani.
Hingga dokumen transaksi dan daftar penyedia belum diperoleh, keterlibatan CV Putra Jaya Mandiri dalam paket pengadaan senilai pagu Rp168 miliar tersebut masih merupakan hal yang perlu diverifikasi, bukan kesimpulan mengenai keterlibatan perusahaan.
Lingkaralam.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi CV Putra Jaya Mandiri maupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan kejelasan pelaksanaan program bantuan benih padi tahun anggaran 2026.
Tim Investigasi Lingkaralam
