TUBAN, Lingkaralam.com — Tata kelola bantuan pertanian di Kabupaten Tuban tahun 2026 menghadapi sejumlah pertanyaan. Mulai dari penyaluran bantuan benih padi, kesesuaian data luas lahan, kemudian distribusi pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya sesuai dengan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi penyaluran bantuan. Lebih jauh, kondisi ini menjadi momentum untuk menguji efektivitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, termasuk fungsi pendampingan dan pengawasan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.
Berdasarkan hasil penelusuran Lingkaralam.com, salah satu kelompok tani di Kabupaten Tuban menerima bantuan benih padi dari Kementerian Pertanian sebanyak 14 ton. Sementara luas lahan sawah sekitar 100 Ha, dan tegalan kurang lebih 200 Ha. Total luas lahan keseluruhan 300 Ha.
Sorotan muncul setelah dokumen pengajuan melalui e-RDKK kelompok tani tersebut mencantumkan luas lahan sekitar 300 hektare. Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sebagian besar lahan yang tercatat merupakan lahan tegalan.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan pendataan dan proses verifikasi sebelum bantuan ditetapkan.
Sebab, luas lahan dalam dokumen pengajuan tidak cukup menjadi satu-satunya dasar perhitungan kebutuhan benih. Jenis lahan, komoditas yang akan ditanam, rencana tanam, serta ketentuan teknis program juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
Kondisi lahan tegalan tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidaksesuaian bantuan. Namun, pemerintah perlu memastikan apakah lahan tersebut memang memenuhi persyaratan teknis program dan memiliki rencana penanaman padi yang jelas.
Nur Ali, salah seorang warga, menyoroti perlunya evaluasi terhadap proses pendataan dan pengawasan bantuan benih padi. Menurutnya, kesesuaian antara data pengajuan dan kondisi faktual lahan perlu diuji agar bantuan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif.
Pupuk Subsidi Juga Menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah Kabupaten Tuban
Persoalan tata kelola pertanian tidak berhenti pada bantuan benih. Distribusi pupuk bersubsidi yang disebut belum sepenuhnya sesuai dengan data e-RDKK juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijelaskan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Dalam mekanisme pupuk bersubsidi, e-RDKK menjadi instrumen pendataan kebutuhan petani yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pengalokasian pupuk.
Karena itu, apabila terdapat perbedaan antara kebutuhan yang tercatat dalam e-RDKK dengan pupuk yang diterima petani, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Apakah ketidaksesuaian terjadi karena perubahan alokasi, keterbatasan stok, persoalan administrasi, atau kendala distribusi di tingkat pengecer?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak berhenti pada keluhan petani tanpa diketahui sumber permasalahannya.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban perlu membuka data pembanding antara kebutuhan dalam e-RDKK, alokasi pupuk bersubsidi, realisasi penebusan, serta jumlah pupuk yang benar-benar diterima petani.
Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi maupun laporan administratif.
Kinerja BPP Kecamatan Perlu Diuji
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki posisi penting dalam sistem pembinaan dan pendampingan petani. Keberadaannya di tingkat kecamatan semestinya membantu memastikan pendataan kebutuhan pertanian sesuai dengan kondisi faktual di wilayah kerja masing-masing.
Dalam persoalan bantuan benih padi di salah satu Kelompok tani, BPP perlu menjelaskan proses pendataan dan verifikasi terhadap pengajuan lahan sekitar 300 hektare tersebut.
Begitu pula dalam distribusi pupuk bersubsidi, BPP perlu memberikan penjelasan mengenai pendampingan kelompok tani, pemutakhiran data kebutuhan, serta mekanisme pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya.
Evaluasi terhadap BPP bukan berarti langsung menyimpulkan adanya kelalaian. Namun, perlu ada pengukuran yang jelas mengenai sejauh mana fungsi pendampingan dan pengawasan telah dijalankan.
Sebab, kualitas pelayanan pertanian tidak cukup diukur dari kegiatan penyuluhan atau kelengkapan laporan. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan memastikan data kelompok tani mencerminkan kebutuhan sebenarnya.
Apabila data lahan tidak akurat atau kebutuhan pupuk tidak sesuai dengan kondisi petani, pemerintah perlu menelusuri pada tahapan mana persoalan tersebut terjadi.
Selisih Data dan Kebutuhan Benih Harus Dijelaskan
Jika menggunakan kebutuhan benih sebesar 70 kilogram per hektare, bantuan sebanyak 14 ton secara matematis setara dengan kebutuhan untuk sekitar 200 Ha.
Sementara luas lahan sawah yang tercantum dalam pengajuan disebut mencapai sekitar 100 Ha.
Perbedaan angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Perhitungan harus tetap mengacu pada petunjuk teknis program, varietas benih, dosis kebutuhan, luas tanam yang disetujui, dan hasil verifikasi lapangan.
Namun, data tersebut layak menjadi dasar permintaan klarifikasi kepada Dinas Pertanian mengenai pertimbangan penetapan bantuan.
Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan alokasi bantuan benih sebanyak 125 ton untuk Kabupaten Tuban, termasuk daftar kelompok tani penerima, volume masing-masing bantuan, luas lahan terverifikasi, serta dokumen serah terima.
Sementara untuk pupuk bersubsidi, diperlukan keterbukaan data mengenai alokasi dan realisasi penebusan agar dapat dibandingkan dengan kebutuhan petani yang tercatat dalam e-RDKK.
Transparansi Menjadi Ukuran Akuntabilitas
Publik memandang persoalan bantuan benih dan pupuk bersubsidi tersebut perlu ditempatkan sebagai evaluasi terhadap tata kelola sektor pertanian di Kabupaten Tuban.
Dinas Pertanian tidak cukup hanya mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah bantuan yang telah disalurkan. Pemerintah juga harus mampu membuktikan bahwa proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pengawasan berjalan sesuai ketentuan.
Begitu pula BPP di tingkat kecamatan. Fungsi pendampingan harus memiliki hasil yang dapat diukur melalui validitas data, kesesuaian kebutuhan, serta kondisi nyata petani di lapangan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah perlu menjelaskan sumber persoalan dan langkah korektif yang dilakukan.
Publik berhak mengetahui apakah bantuan benih dan pupuk bersubsidi telah didistribusikan berdasarkan kebutuhan riil petani atau masih menghadapi persoalan dalam proses pendataan dan pengawasannya.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari berapa ton benih yang disalurkan maupun berapa banyak pupuk yang dialokasikan.
Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pemerintah mampu menjamin ketepatan sasaran, validitas data, ketersediaan sarana produksi, dan keadilan distribusi bagi petani.
Sebab, program pertanian bukan sekadar angka dalam laporan birokrasi. Di dalamnya terdapat kepentingan petani, keberlanjutan produksi pangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban bersama BPP di tingkat kecamatan perlu menjelaskan bagaimana seluruh mekanisme tersebut dijalankan. Evaluasi harus berbasis data, bukan sekadar klaim keberhasilan penyaluran.
Tim Investigasi Lingkaralam.com
