TUBAN, Lingkaralam.com — Pembayaran insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dipertanyakan. Pasalnya, muncul dugaan bahwa insentif yang diterima para guru pada tahun ini hanya dibayarkan selama sembilan bulan, berbeda dengan tahun sebelumnya dibayar penuh12 bulan.

Tak hanya periode pembayaran yang menjadi sorotan. Informasi yang diterima awak media adanya dugaan potongan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.

Jika informasi tersebut benar, maka setiap penerima diduga mengalami selisih pembayaran sekitar Rp900 ribu untuk tiga bulan yang dipersoalkan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan guru PAUD mengenai dasar perubahan mekanisme pembayaran insentif pada tahun berjalan.

“Kalau tahun sebelumnya tidak ada potongan. Insentif dibayarkan selama 12 bulan,” ujar salah seorang guru PAUD yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut sumber tersebut, para guru membutuhkan kejelasan mengenai apakah pembayaran sembilan bulan memang telah ditetapkan sejak awal atau terjadi perubahan dalam proses pelaksanaan program.

Tiga Bulan Tak Terbayar, Anggarannya ke Mana?

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar mengenai dugaan potongan Rp300 ribu setiap bulan.

Yang lebih penting adalah memastikan berapa bulan insentif sebenarnya dianggarkan dan ditetapkan dalam dokumen resmi pemerintah.

Apabila sejak awal program hanya dialokasikan selama sembilan bulan, pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan periode tersebut.

Namun apabila dalam dokumen anggaran maupun kebijakan program tercantum pemberian selama 12 bulan, maka status tiga bulan yang disebut tidak diterima para guru juga perlu dijelaskan secara terbuka.

Begitu pula dengan dugaan potongan Rp300 ribu.

Apakah nominal tersebut merupakan ketentuan resmi? Jika iya, siapa yang menetapkan dan apa dasar hukumnya?

Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa pembayaran yang diterima para guru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guru Minta Kepastian, Bukan Sekadar Informasi Lisan

Para penerima insentif berhak mengetahui dasar pemberian bantuan yang mereka terima. Kepastian tersebut idealnya dapat dilihat melalui dokumen resmi, mulai dari surat keputusan penerima, petunjuk teknis, daftar penerima, besaran bantuan, periode pembayaran hingga dokumen pencairan.

Dengan adanya perbedaan antara pembayaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan, dokumen tersebut menjadi penting untuk memastikan apakah benar terjadi perubahan kebijakan atau hanya perubahan mekanisme pembayaran.

Apalagi jika terdapat potongan dengan nominal tertentu, harus jelas apakah potongan tersebut tercantum dalam ketentuan resmi atau tidak.

Pemkab Tuban Diminta Buka Dasar Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Tuban bersama instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi.

Sedikitnya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:

• – Berapa jumlah guru PAUD penerima insentif di Kecamatan Soko?
• – Berapa besaran insentif yang ditetapkan setiap penerima?
• – Berapa bulan pembayaran yang ditetapkan pada tahun ini?
• – Berapa total anggaran yang dialokasikan?
• – Mengapa pembayaran disebut hanya sembilan bulan?
• – Apa dasar dugaan potongan Rp300 ribu per bulan?
• – Siapa yang menetapkan mekanisme tersebut?
• – Apakah terdapat dokumen resmi yang mengatur potongan tersebut?
• – Bagaimana status anggaran untuk tiga bulan yang disebut tidak dibayarkan?

Keterbukaan tersebut penting bukan hanya bagi para guru penerima, tetapi juga masyarakat sebagai bagian dari publik yang berhak mengetahui tata kelola anggaran pemerintah.

Lingkaralam.com Masih Telusuri dan Buka Ruang Klarifikasi

Lingkaralam.com belum menyimpulkan adanya penyalahgunaan anggaran dan tidak menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran.

Informasi mengenai dugaan pembayaran sembilan bulan dan potongan Rp300 ribu per bulan masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen penganggaran, keputusan penerima, dokumen pencairan serta keterangan resmi dari pihak yang berwenang.

Redaksi masih melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Tuban, dinas terkait, pengelola program maupun pihak lain yang berkepentingan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Sebab, ketika sebelumnya insentif disebut dibayarkan selama 12 bulan tanpa potongan, sementara tahun ini muncul informasi hanya sembilan bulan dengan dugaan potongan Rp300 ribu per bulan, maka publik membutuhkan penjelasan yang terang.

Bukan sekadar berapa yang dibayarkan, tetapi apa dasar kebijakannya, berapa anggaran yang sebenarnya disediakan, dan bagaimana status tiga bulan yang disebut tidak diterima para guru.

Oleh: Suprapto/Redaksi