TUBAN, Lingkaralam.com — Rencana mobilisasi alat berat (rig) untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Lapangan Tawun Gegunung, Kabupaten Tuban, masih membutuhkan penyelarasan dengan pekerjaan peningkatan jalan. Dengan waktu mobilisasi yang semakin dekat, Pemerintah Kabupaten Tuban, PT Tawun Gegunung Energi (TGE), pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan segera menemukan titik temu agar seluruh kepentingan dapat berjalan bersama.

KSO Pertamina EP–PT TGE sebelumnya mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban untuk menunda pekerjaan perbaikan jalan pada ruas Banjarworo-Kumpulrejo selama 10 hari, terhitung 29 Agustus hingga 7 September 2026.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan rencana mobilisasi rig dan kendaraan pendukung operasi yang membutuhkan akses bagi kendaraan bertonase besar. Penyelarasan jadwal diperlukan agar mobilisasi berlangsung aman sekaligus mencegah pekerjaan jalan yang baru selesai kembali terdampak kendaraan berat.

Proyek Jalan Rp 3 Miliar

Pekerjaan yang bersinggungan dengan rencana mobilisasi tersebut merupakan proyek konstruksi berjudul “Peningkatan Jalan Poros Desa Banjarworo–Kumpulrejo–Gemulung”.

Proyek tersebut berada di bawah naungan Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban, dengan alokasi anggaran maksimal atau Pagu/HPS sebesar Rp3.005.000.000.

Dengan nilai pekerjaan yang mencapai miliaran rupiah, penyelarasan antara jadwal pembangunan jalan dan kebutuhan mobilisasi kendaraan berat menjadi penting. Pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tidak kembali mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan berat setelah selesai dikerjakan.

Pada saat yang sama, kebutuhan mobilisasi rig juga berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan operasi migas di Lapangan Tawun Gegunung.

Karena itu, persoalannya bukan memilih antara proyek jalan atau kegiatan migas, melainkan bagaimana kedua kegiatan tersebut dapat diselaraskan.

Jalan Kabupaten, Bukan Jalan Desa

Ruas Banjarworo-Kumpulrejo merupakan jalan kabupaten. Karena itu, pengaturan pekerjaan dan pemanfaatannya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah Desa Kumpulrejo dan masyarakat sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan berat. Kekhawatiran itu terutama berkaitan dengan kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga sehari-hari.

Bagi masyarakat, mobilisasi tetap diharapkan dapat berjalan, tetapi diperlukan kepastian bahwa kendaraan berat tidak membuat kondisi jalan semakin rusak atau mengganggu mobilitas warga.

PT TGE Buka Ruang Koordinasi

Perwakilan PT TGE menyampaikan bahwa permohonan penundaan pekerjaan jalan dilakukan untuk menyesuaikan tahapan mobilisasi rig. Perusahaan juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP Tuban berkaitan dengan kondisi jalur yang digunakan.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP terkait kondisi jalan setelah proses mobilisasi selesai,” kata perwakilan PT TGE, Rabu (2/9/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ruang koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah. Hal ini penting karena mobilisasi kendaraan berat tidak hanya menyangkut kelancaran operasional, tetapi juga kondisi infrastruktur publik yang digunakan.

Koordinasi sebelum mobilisasi dapat menjadi kesempatan untuk menyepakati langkah teknis yang melindungi kepentingan semua pihak.

PUPR Tuban Punya Peran Strategis

Dengan status ruas tersebut sebagai jalan kabupaten dan adanya proyek peningkatan jalan senilai sekitar Rp3 miliar, Dinas PUPR-PRKP Tuban memiliki posisi strategis dalam mencari solusi teknis.

Pemerintah daerah dapat mempertemukan PT TGE, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menyelaraskan jadwal mobilisasi dengan pekerjaan jalan.

Pemeriksaan kondisi jalan sebelum mobilisasi dapat menjadi salah satu langkah awal. Kondisi tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan keadaan jalan setelah seluruh rangkaian kendaraan berat selesai melintas.

Pengaturan waktu mobilisasi, jalur kendaraan, pengamanan lalu lintas, serta mekanisme pemulihan apabila ditemukan kerusakan juga dapat dibahas sejak awal.

Langkah tersebut memberikan kepastian bagi perusahaan sekaligus menjaga agar anggaran pembangunan jalan yang bersumber dari pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Potensi Manfaat Ekonomi

Di sisi lain, mobilisasi rig dan kegiatan operasi di Lapangan Tawun Gegunung tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Aktivitas tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.

Selama tahapan mobilisasi dan pekerjaan berlangsung, kebutuhan terhadap jasa transportasi, angkutan material, konsumsi pekerja, penginapan, hingga kebutuhan logistik dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.

Kegiatan operasi yang berlangsung lebih panjang juga berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan.

Keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha di sekitar wilayah operasi dapat menjadi salah satu bentuk manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Dalam skala yang lebih luas, aktivitas produksi minyak dan gas bumi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui mekanisme yang berlaku di sektor migas.

Namun, manfaat tersebut perlu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Penggunaan infrastruktur publik, termasuk jalan kabupaten, menjadi salah satu aspek yang perlu dikelola bersama agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan persoalan baru.

Pemkab dan Semua Pihak Perlu Segera Cari Titik Temu

Dengan waktu mobilisasi yang semakin dekat, penyelesaian persoalan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas PUPR-PRKP dapat mengambil peran untuk mempertemukan kepentingan operasional PT TGE dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan proyek peningkatan jalan.

PT TGE juga diharapkan terus membuka komunikasi mengenai kebutuhan teknis mobilisasi, termasuk jadwal, kendaraan yang digunakan, serta langkah pengamanan selama proses berlangsung.

Pemerintah desa dan masyarakat dapat menyampaikan kondisi serta kekhawatiran di lapangan. Pada saat yang sama, komunikasi yang terbuka diperlukan agar kepentingan pembangunan dan kegiatan operasi migas dapat berjalan bersama.

Karena waktunya cukup mendesak, titik temu sebaiknya segera dicapai melalui koordinasi bersama. Kesepakatan dapat mencakup waktu mobilisasi, pengaturan kendaraan berat, pemeriksaan kondisi jalan sebelum dan sesudah kegiatan, hingga mekanisme penanganan apabila diperlukan.

Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada boleh atau tidaknya kendaraan berat melintas. Yang lebih penting adalah memastikan kegiatan perusahaan dapat berjalan, proyek jalan kabupaten senilai Rp3,005 miliar tetap terlindungi, dan masyarakat memperoleh kepastian atas keamanan serta keberlangsungan akses mereka.

Kepentingan yang berbeda tidak harus saling berhadapan. Dengan komunikasi terbuka, tanggung jawab yang jelas, dan kemauan untuk mencari titik temu, Pemkab Tuban, PT TGE, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berjalan bersama mencari solusi terbaik.

Pada akhirnya, mobilisasi rig diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan aman, pekerjaan peningkatan jalan tetap berjalan sesuai tujuan, sementara manfaat kegiatan di Lapangan Tawun Gegunung dapat dirasakan secara lebih luas tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

Oleh : M. Zainuddin