TUBAN, Lingkaralam.com — Rencana mobilisasi alat berat (rig) untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Lapangan Tawun Gegunung, Kabupaten Tuban, memasuki tahap yang membutuhkan koordinasi cepat. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, Pemerintah Kabupaten Tuban, PT Tawun Gegunung Energi (TGE), pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan segera menemukan titik temu agar mobilisasi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kepentingan publik.

KSO Pertamina EP–PT TGE sebelumnya mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban untuk menunda pekerjaan perbaikan jalan pada ruas Banjarworo-Kumpulrejo selama 10 hari, terhitung 29 Agustus hingga 7 September 2026.

Penyesuaian jadwal tersebut berkaitan dengan rencana mobilisasi rig dan kendaraan pendukung operasi yang membutuhkan akses bagi kendaraan bertonase besar. Penyelarasan dinilai diperlukan agar proses mobilisasi berlangsung aman sekaligus mencegah pekerjaan jalan yang baru selesai kembali terdampak kendaraan berat.

Ruas Banjarworo-Kumpulrejo merupakan jalan kabupaten. Karena itu, persoalan penggunaan dan pengaturan pekerjaan pada ruas tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan peran Pemerintah Kabupaten Tuban melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap jalan tersebut.

Pemerintah Desa Kumpulrejo dan masyarakat sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan berat. Kekhawatiran itu terutama berkaitan dengan kondisi jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga sehari-hari.

Bagi masyarakat, mobilisasi tetap diharapkan dapat berjalan, tetapi diperlukan kepastian bahwa aktivitas kendaraan berat tidak membuat kondisi jalan semakin rusak atau mengganggu mobilitas warga.

PT TGE Buka Ruang Koordinasi

Perwakilan PT TGE menyampaikan bahwa permohonan penundaan pekerjaan jalan dilakukan untuk menyesuaikan tahapan mobilisasi rig. Perusahaan juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP Tuban setelah proses mobilisasi berkaitan dengan kondisi jalur yang digunakan.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP terkait kondisi jalan setelah proses mobilisasi selesai,” kata perwakilan PT TGE, Rabu (2/9/2027/6).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi koordinasi lebih lanjut antara perusahaan dan pemerintah daerah. Hal ini penting karena mobilisasi kendaraan berat tidak hanya menyangkut kelancaran operasional, tetapi juga kondisi infrastruktur publik yang digunakan.

Koordinasi sebelum mobilisasi juga dapat menjadi kesempatan untuk menyepakati langkah teknis yang dapat melindungi kepentingan semua pihak.

PUPR Tuban Punya Peran Strategis

Dengan status ruas Banjarworo-Kumpulrejo sebagai jalan kabupaten, Dinas PUPR-PRKP Tuban memiliki posisi penting dalam mencari solusi teknis.

Pemerintah daerah dapat mempertemukan PT TGE, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menyelaraskan jadwal mobilisasi dengan pekerjaan jalan.

Pemeriksaan kondisi jalan sebelum mobilisasi dapat menjadi salah satu langkah awal. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai pembanding setelah seluruh rangkaian kendaraan berat selesai melintas.

Selain itu, pengaturan waktu mobilisasi, jalur kendaraan, pengamanan lalu lintas, serta mekanisme pemulihan apabila ditemukan kerusakan dapat dibahas sejak awal.

Dengan mekanisme yang jelas, perusahaan memperoleh kepastian akses, sementara pemerintah daerah dan masyarakat mendapatkan kepastian mengenai perlindungan terhadap jalan kabupaten.

Potensi Manfaat Ekonomi

Di sisi lain, mobilisasi rig dan kegiatan operasi di Lapangan Tawun Gegunung tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Aktivitas tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.

Selama tahapan mobilisasi dan pekerjaan berlangsung, kebutuhan terhadap jasa transportasi, angkutan material, konsumsi pekerja, penginapan, hingga kebutuhan logistik dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.

Kegiatan operasi yang berlangsung lebih panjang juga berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan.

Keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha di sekitar wilayah operasi dapat menjadi salah satu bentuk manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Dalam skala yang lebih luas, aktivitas produksi minyak dan gas bumi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui mekanisme yang berlaku di sektor migas.

Namun, manfaat tersebut perlu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Penggunaan infrastruktur publik, termasuk jalan kabupaten, menjadi salah satu aspek yang perlu dikelola secara bersama agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan persoalan baru.

Pemkab dan Semua Pihak Perlu Segera Cari Titik Temu

Dengan waktu mobilisasi yang semakin dekat, penyelesaian persoalan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Pemerintah Kabupaten Tuban, melalui Dinas PUPR-PRKP, dapat mengambil peran untuk mempertemukan kepentingan operasional PT TGE dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan pekerjaan jalan kabupaten.

PT TGE juga diharapkan terus membuka komunikasi mengenai kebutuhan teknis mobilisasi, termasuk jadwal, kendaraan yang digunakan, serta langkah pengamanan selama proses berlangsung.

Pemerintah desa dan masyarakat dapat menyampaikan kondisi serta kekhawatiran di lapangan. Pada saat yang sama, komunikasi yang terbuka diperlukan agar kepentingan pembangunan dan kegiatan operasi migas dapat berjalan bersama.

Karena waktunya cukup mendesak, titik temu sebaiknya segera dicapai melalui koordinasi bersama. Kesepakatan dapat mencakup waktu mobilisasi, pengaturan kendaraan berat, pemeriksaan kondisi jalan sebelum dan sesudah kegiatan, hingga mekanisme penanganan apabila diperlukan.

Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada boleh atau tidaknya kendaraan berat melintas. Yang lebih penting adalah memastikan kegiatan perusahaan dapat berjalan, pekerjaan jalan kabupaten tetap terlindungi, dan masyarakat memperoleh kepastian atas keamanan serta keberlangsungan akses mereka.

Kepentingan yang berbeda tidak harus saling berhadapan. Dengan komunikasi terbuka, tanggung jawab yang jelas, dan kemauan untuk mencari titik temu, Pemkab Tuban, PT TGE, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berjalan bersama mencari solusi terbaik.

Pada akhirnya, mobilisasi rig diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan aman, pekerjaan infrastruktur tetap berjalan, sementara manfaat kegiatan di Lapangan Tawun Gegunung dapat dirasakan secara lebih luas tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

Oleh : M. Zainuddin