BOJONEGORO , Lingkaralam.com — Ratusan hektare lahan persawahan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, hingga awal Juli 2026 belum dapat ditanami akibat belum tersedianya pasokan air. Kondisi tersebut menyebabkan musim tanam tertunda dan memunculkan kekhawatiran di kalangan petani akan menurunnya hasil produksi hingga potensi gagal panen apabila persoalan pengairan tidak segera diselesaikan.
Bagi masyarakat agraris, air bukan sekadar kebutuhan teknis dalam bercocok tanam, melainkan penentu keberlangsungan mata pencaharian. Mundurnya musim tanam akan memengaruhi seluruh siklus produksi pertanian, mulai dari meningkatnya biaya usaha tani, bergesernya jadwal panen, menurunnya produktivitas, hingga berkurangnya pendapatan rumah tangga petani. Jika berlangsung berkepanjangan di tengah musim kemarau, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan di tingkat lokal.
Padahal, pada musim tanam sebelumnya, pengolahan lahan di wilayah tersebut umumnya telah dimulai sejak Maret hingga paling lambat Mei. Tahun ini, hamparan sawah yang biasanya mulai menghijau masih didominasi tanah kering karena belum memperoleh pasokan air.
Sejumlah warga menduga belum mengalirnya air berkaitan dengan belum beroperasinya sistem pengairan yang selama ini melayani area persawahan setelah adanya perubahan dalam pengelolaannya. Dugaan tersebut masih menjadi perbedaan pandangan di antara para pihak dan hingga kini belum menghasilkan penyelesaian yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para petani.
“Yang kami rasakan hanya satu, sawah belum ada air. Selama air belum mengalir, kami tidak bisa mengolah lahan maupun menanam padi. Akhirnya yang paling dirugikan ya petani,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, kondisi tersebut mulai mengancam penghidupan para petani karena sebagian besar warga menggantungkan ekonomi keluarga dari sektor pertanian.
“Kami berharap Bupati Bojonegoro bisa turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini. Bagi kami, sawah adalah satu-satunya mata pencaharian. Kalau musim tanam terus tertunda karena tidak ada air, kami khawatir tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya.
Ia menambahkan, apabila memang terjadi perubahan dalam mekanisme pengelolaan pengairan, proses transisi seharusnya dipersiapkan secara matang agar pelayanan kepada petani tetap berjalan. Menurutnya, masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang mengelola, selama air tetap mengalir dan petani dapat kembali bercocok tanam.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Desa Mulyorejo belum memberikan tanggapan resmi terkait penyebab belum beroperasinya kembali layanan pengairan sawah maupun langkah-langkah yang sedang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, mantan pengelola jasa pengairan sawah, Sugeng, mengatakan dirinya tidak lagi mengelola pengairan di Desa Mulyorejo sejak adanya musyawarah bersama pemerintah desa pada Februari 2026.
Menurut Sugeng, dalam musyawarah tersebut pemerintah desa menyampaikan beberapa opsi, salah satunya rencana pembelian aset berupa pompa air beserta sarana pendukung yang selama ini digunakan untuk mengairi sawah.
Ia mengaku pada prinsipnya bersedia melepas aset tersebut. Namun, menurutnya, waktu yang diberikan untuk menentukan nilai aset hanya satu hari sehingga dirinya tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan perhitungan.
“Saya hanya diberi waktu satu hari. Ketika saya datang lagi, saya diberi tahu sudah terlambat sehingga peralatan saya tidak jadi dibeli. Pernah juga ada penawaran dengan harga barang bekas yang menurut saya tidak sesuai,” kata Sugeng.
Sugeng menyebut telah mengelola pengairan sawah di Desa Mulyorejo selama sekitar 16 tahun dengan nilai investasi yang diklaim mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Meski demikian, ia mengaku tetap membuka ruang apabila pemerintah desa kembali meminta dirinya mengoperasikan sistem pengairan.
“Kalau pemerintah desa mengizinkan saya mengairi sawah lagi, saya siap. Bahkan kalau bagian yang saya terima diperkecil pun saya tidak keberatan. Yang penting petani bisa kembali menanam,” ujarnya.
Menurut pengakuannya, selama mengelola pengairan dirinya memberikan kontribusi kepada pemerintah desa melalui mekanisme bagi hasil sebesar 15 persen dengan nilai rata-rata sekitar Rp150 juta setiap musim panen atau sekitar Rp300 juta dalam setahun apabila terdapat dua musim tanam. Ia juga menyatakan seluruh sarana pengairan masih berada di Desa Mulyorejo dan siap dioperasikan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian mengenai kapan layanan pengairan di Desa Mulyorejo dapat kembali berjalan normal. Sementara itu, waktu terus berjalan dan musim tanam semakin mundur. Di tengah belum terselesaikannya persoalan tata kelola tersebut, para petani menjadi pihak yang paling menanggung konsekuensi karena lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka masih belum dapat ditanami.
Persoalan ini sesungguhnya telah melampaui perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengelolaan pengairan. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan usaha tani masyarakat, pendapatan keluarga petani, serta kesinambungan produksi pangan di daerah. Dalam konteks tersebut, layanan pengairan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Karena itu, negara melalui Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pemerintah desa, serta instansi teknis terkait dituntut hadir untuk memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Setiap perubahan tata kelola semestinya disertai langkah transisi yang mampu menjamin distribusi air kepada petani tetap berjalan sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari kebuntuan penyelesaian antarpihak. Semakin lama penyelesaian tertunda, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung petani, mulai dari meningkatnya biaya produksi, hilangnya potensi pendapatan, hingga ancaman gagal panen yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap ketahanan pangan daerah.
Oleh : M. Zainuddin
