Lingkaralam.com, Bojonegoro,- Didalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, diduga ada  rekayasa bukan tanpa alasan. Fakta temuan dalam dokumen LHB disinyalir ada kerugian uang negara,Tapi, tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Bojonegoro. Kamis (11/04/2024).

Bisa jadi, Tak bisa tidur nyenyak dan makan enak. Gara-gara, Kepala Desa Talok Samudi, mengungkit dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 yang selama ini disimpan di rumah pribadinya (sekdes). Padahal Pemerintah Daerah sudah memberi fasilitas sebuah kantor desa.

Akhirnya Kepala Desa, Samudi, yang berhasrat untuk mendapatkan dokumen dalam pelaksanaan dana desa tahun 2023, ditolak mentah-mentah oleh Sekdes (sekertaris desa).Berkaitan itu, gagal memperoleh dokumen tersebut, maka berancang-ancang membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Beberapa warga Desa Talok, Mengatakan karena besarnya dana tersebut maka penting bagi semua untuk mengawasi pelaksanaan dana desa. Harus ada keterbukaan dan kejujuran. Semua anggaran yang terpakai, baik untuk fisik dan lainnya, harus mempunyai pertanggungjawaban yang baik dan berkualitas.

“Ada bukti bahwa rakyat ikut merasakan. Partisipasi masyarakat harus didorong dan dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran dana desa, Sayangnya, sambung dia, upaya baik-baik warga utnuk memperoleh transparansi pengelolaan dana desa tahun lalu berseberangan dengan mantan sekertaris desa.

Mekanisme  pengelolaan APBDes Mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawabannya.Ketika ditanya soal musrenbangdes ( musyawarah rencana pembangunan desa) sebagai tahapan awal penyusunan program pembangunan, lagi-lagi dia mengaku tidak paham.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmuddin, ketika dikonfirmasi soal Desa Talok tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakaan,”Silahkan konfirmasi kepada Camat saja.(Red).