Minggu, November 22, 2026
spot_img

BRMP Jatim Periksa Dugaan Penyimpangan Benih Padi Tuban, Bupati Dituntut Buka Pengawasan dan Pertanggungjawaban (Jilid 7)

TUBAN, Lingkaralam.com – Penyaluran Program Bantuan Pemerintah (Banper) Pengelolaan Sistem Perbenihan atau Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, yang mencakup subkegiatan Padi Reguler, Peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam (PAT), Padi Gogo, dan Optimalisasi Lahan (Oplah), kini menjadi sorotan di Kabupaten Tuban. Program ini bersumber utama dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Tuban sesuai alokasi kegiatan masing-masing.

Akuntabilitas program tersebut kini diuji setelah muncul dugaan ketidaksesuaian data penerima, luas lahan, volume distribusi, hingga penggunaan benih. Pemeriksaan lapangan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pangan (BRMP) Jawa Timur yang dipimpin Dr. Ismatul Hidayah, S.P., M.P., menjadi momentum penting untuk mengungkap persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, hasil maupun rekomendasi resmi pemeriksaan belum diterima.

Penelusuran di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Soko, menemukan sejumlah informasi yang memerlukan klarifikasi. Luas persawahan desa tersebut disebut sekitar 62 hektare. Sementara itu, realisasi bantuan benih di desa tersebut mencapai sekitar 14 ton. Perbedaan antara luas lahan faktual dan volume bantuan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penghitungan alokasi serta validitas data calon petani dan calon lokasi (CPCL).

Bahkan, terdapat informasi seorang penerima yang diduga tidak memiliki atau mengelola lahan sawah, tetapi memperoleh bantuan benih sebanyak 35 kilogram.

Persoalan semakin serius ketika muncul dugaan benih bantuan tidak digunakan untuk kegiatan tanam. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, benih tersebut dibawa ke tempat penggilingan padi (selep) dan menghasilkan sekitar 23 kilogram beras dengan banyak pecahan atau menir.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi kepada pihak-pihak terkait. Karena itu, temuan ini belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran administrasi maupun tindak pidana.

Koordinator BPP Soko, Kasmiati, S.P., membenarkan Desa Gunung Anyar menerima bantuan sekitar 14 ton benih. Menurut dia, bantuan tersebut diperuntukkan bagi lahan sawah tadah hujan dengan perhitungan sekitar 70 kilogram per hektare.

Penjelasan tersebut menyisakan persoalan teknis yang perlu dijawab. Sebab, berdasarkan acuan teknis program bantuan benih tahun anggaran 2026, kebutuhan benih padi inbrida reguler, peningkatan indeks pertanaman (IP), dan biofortifikasi pada sawah tadah hujan eksisting ditetapkan 25 kilogram per hektare.

Sementara itu, kebutuhan untuk skema Optimalisasi Lahan (Oplah), pencetakan sawah baru, atau padi gogo ditetapkan 40 kilogram per hektare. Adapun benih padi hibrida, apabila dialokasikan, memiliki kebutuhan sekitar 15 kilogram per hektare.

Dengan volume 14 ton, perhitungan berdasarkan standar 25 kilogram per hektare setara dengan 560 hektare. Jika menggunakan standar 40 kilogram per hektare, cakupannya setara dengan 350 hektare. Perhitungan tersebut bukan bukti kelebihan penyaluran, tetapi menjadi dasar untuk meminta penjelasan mengenai kategori bantuan, standar kebutuhan benih, dan dokumen teknis yang digunakan.

Karena itu, pernyataan mengenai penggunaan takaran 70 kilogram per hektare perlu disertai dasar teknis tertulis. Apakah terdapat ketentuan khusus untuk sawah tadah hujan, ataukah perhitungan tersebut menggunakan skema dan komponen bantuan yang berbeda?

Persoalan ini penting karena bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Bantuan Pemerintah (Banper) Pengelolaan Sistem Perbenihan atau Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, yang mencakup lima subkegiatan, yakni Padi Reguler, Peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam (PAT), Padi Gogo, dan Optimalisasi Lahan (Oplah).

Secara regulasi, program tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026.

Bantuan disalurkan dalam bentuk barang berupa benih padi bersertifikat berlabel biru melalui mekanisme pengadaan E-Katalog, bukan dalam bentuk uang tunai. Karena itu, pertanggungjawabannya tidak hanya menyangkut administrasi pengadaan dan distribusi, tetapi juga ketepatan penerima, kesesuaian lokasi, volume benih, serta pemanfaatannya di lahan pertanian.

Secara substantif, program tersebut diarahkan untuk mempercepat swasembada beras dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satu sasaran utamanya ialah meningkatkan indeks pertanaman sawah tadah hujan dari satu kali menjadi dua kali tanam dalam setahun, sekaligus mendorong perluasan areal tanam.

Penyediaan varietas unggul bermutu seperti Inpari 32, Inpari 42, Situ Bagendit, dan Inpago juga ditujukan untuk mendukung produktivitas pertanian melalui varietas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan budidaya.

Dengan demikian, apabila benih bantuan justru tidak ditanam dan diduga dialihkan untuk digiling menjadi beras, persoalannya bukan hanya menyangkut ketepatan penerima, tetapi juga menyentuh tujuan dan efektivitas program pemerintah.

Dari sisi pendataan, kelompok tani penerima harus terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dengan data yang diperbarui. Pendataan mencakup identitas anggota, NIK, luas lahan garapan riil, serta informasi lokasi hamparan sawah, termasuk titik koordinat atau geotagging.

Proses verifikasi CPCL dilakukan secara berjenjang. Pada tingkat desa, pengurus kelompok tani menyusun daftar usulan calon penerima dan calon lokasi. Selanjutnya, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pengecekan fisik untuk memastikan keberadaan lahan, karakteristik sawah tadah hujan, serta menghindari tumpang tindih dengan bantuan lain.

Pada tingkat kecamatan, Koordinator BPP atau Koordinator Penyuluh melakukan validasi dan pengesahan dokumen CPCL sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara pada tingkat kabupaten, tim teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DKP2P Kabupaten Tuban melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebelum data diproses melalui sistem eBanper untuk penetapan penerima berdasarkan surat keputusan. Untuk kegiatan perluasan areal dan Oplah, verifikasi juga dapat melibatkan unsur Kodim atau Babinsa sesuai skema program.

Rangkaian mekanisme tersebut menempatkan PPL, Koordinator BPP, dan DKP2P pada posisi penting dalam memastikan validitas data penerima.

Karena itu, apabila ditemukan penerima yang tidak memiliki atau mengelola lahan sawah, pertanyaan yang harus dijawab adalah siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, siapa yang mengesahkan, dan berdasarkan dokumen apa bantuan tersebut akhirnya ditetapkan.

Kewajiban penerima juga tidak berhenti setelah benih diterima. Benih bantuan harus ditanam pada lahan yang tercantum dalam usulan dan tidak diperjualbelikan ataupun dikonsumsi. Program juga mendorong penerapan sistem tanam yang lebih produktif, seperti Jajar Legowo.

Dengan ketentuan tersebut, dugaan pengalihan benih untuk digiling menjadi beras perlu ditelusuri. Apakah benar benih tersebut merupakan bantuan pemerintah, siapa penerimanya, bagaimana proses pengalihannya, dan apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau memfasilitasi tindakan tersebut.

Di sinilah tanggung jawab pengawasan pemerintah daerah turut diuji. Meskipun sumber utama anggaran berasal dari APBN, pelaksanaan program di daerah melibatkan DKP2P, BPP, dan jajaran penyuluh pertanian.

Bupati Tuban tidak cukup hanya memastikan bantuan telah tersalurkan. Pemerintah daerah juga perlu menjamin koordinasi, pengawasan, dan evaluasi berjalan efektif agar bantuan benar-benar diterima petani yang memenuhi persyaratan serta digunakan sesuai peruntukannya.

Inspektorat Kabupaten Tuban perlu melakukan pemeriksaan terhadap data penerima, luas lahan faktual, volume benih, dokumen CPCL, berita acara distribusi, serta bukti serah terima. Pemeriksaan juga perlu menjangkau kelompok tani dan penerima yang diduga tidak memiliki atau mengelola lahan pertanian.

Dari sisi hukum, apabila ditemukan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditelaah berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, ketidaksesuaian data maupun dugaan penyalahgunaan bantuan tidak otomatis membuktikan terjadinya korupsi. Pembuktian tetap harus didasarkan pada dokumen, fakta pemeriksaan, hubungan perbuatan dengan kerugian negara, serta terpenuhinya unsur pidana.

Hasil pemeriksaan BRMP Jawa Timur menjadi bagian penting untuk membuka persoalan ini secara objektif. Publik perlu mengetahui apakah pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian data penerima, persoalan volume distribusi, atau penyimpangan penggunaan bantuan.

Kasus Gunung Anyar semestinya tidak berhenti sebagai persoalan satu desa. Temuan tersebut perlu menjadi pintu masuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola bantuan benih padi di Kabupaten Tuban.

Sebab, keberhasilan program bantuan pemerintah tidak semestinya diukur hanya dari jumlah benih yang keluar dari gudang dan sampai kepada kelompok tani. Ukuran sesungguhnya adalah ketepatan penerima, kesesuaian luas lahan, penggunaan sesuai peruntukan, serta manfaat nyata bagi produktivitas pertanian.

BRMP perlu membuka hasil pemeriksaannya. Bupati dan Inspektorat juga harus memastikan setiap tahapan penyaluran dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa transparansi dan evaluasi menyeluruh, bantuan yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan justru berisiko menyisakan persoalan akuntabilitas anggaran negara.(Bersambung)

Oleh : Tim Investigasi Media Lingkaralam.com 

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!