Minggu, November 22, 2026
spot_img

Beras Banpang Masuk Dugaan Jaringan Penadah, Bulog dan Bupati Tuban Didesak Bertindak

TUBAN, Lingkaralam.com – Dugaan penjualan beras Bantuan Pangan (Banpang) kepada pengepul mencuat di wilayah Kecamatan Senori dan Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Sejumlah oknum perangkat desa (pamong) diduga terlibat dalam penjualan beras sisa bantuan kepada pemilik usaha penggilingan padi (selep) yang berada di wilayah Kecamatan Parengan.

Namun, berdasarkan informasi lanjutan yang dihimpun dari sejumlah sumber masyarakat, beras yang diduga diperjualbelikan tersebut bukan merupakan jatah bantuan yang telah diterima masyarakat, melainkan beras sisa akibat penerima bantuan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, atau tidak lagi ditemukan saat penyaluran.

Informasi ini menjadi penting karena status beras sisa tersebut menentukan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Meski tidak lagi dapat diserahkan kepada penerima yang tercatat, beras bantuan tetap merupakan bagian dari program pemerintah yang pengelolaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dari hasil investigasi dan penelusuran informasi sejumlah sumber masyarakat di Kecamatan Senori dan Parengan, beras sisa tersebut diduga ditampung oleh pengepul di wilayah Kecamatan Parengan. Proses pemindahannya disebut menggunakan kendaraan pribadi dan dilakukan pada malam hari.

“Kalau ada pembagian beras bantuan di wilayah sini, ada info valid penadahnya. Ditampung bos-bos selep, diangkut malam-malam,” ungkap salah satu sumber masyarakat, Jumat (20/11/2026).

Sumber lainnya menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum perangkat desa dari kedua kecamatan tersebut dalam penjualan beras sisa bantuan.

Mekanisme Pengelolaan Sisa Bantuan Dipertanyakan

Dalam penyaluran Banpang Tahap III alokasi Oktober–Desember 2026, penerima yang masuk sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1–4, memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan atau 30 kilogram untuk tiga bulan.

Secara regulatif, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan.

Regulasi tersebut menjadi landasan penyelenggaraan, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi bantuan pangan. Karena itu, beras yang tidak tersalurkan akibat penerima meninggal dunia atau pindah tempat tinggal perlu memiliki kejelasan status, pencatatan, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya, apakah beras sisa tersebut telah dilaporkan kepada Bulog? Siapa yang memberikan kewenangan untuk menjual atau mengalihkan beras tersebut? Bagaimana pencatatan hasil penjualannya dan siapa yang bertanggung jawab atas pemanfaatan uang yang diperoleh?

Apabila pengalihan dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur yang sah, serta ditemukan unsur penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum, persoalan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Bulog dan Bupati Tuban Diharapkan Bertindak

Dugaan tersebut menjadi ujian bagi pengawasan Bulog dan pemerintah daerah. Bulog perlu menjelaskan prosedur penanganan beras yang gagal disalurkan, termasuk ketika penerima meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

Bupati Tuban juga diharapkan meminta OPD terkait melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap pengelolaan sisa bantuan di tingkat desa. Inspektorat dapat dilibatkan untuk memeriksa kesesuaian data penerima, jumlah beras yang tidak tersalurkan, dokumen pertanggungjawaban, hingga penggunaan hasil penjualannya apabila transaksi tersebut benar terjadi.

Pengawasan tidak cukup berhenti pada laporan jumlah beras yang telah didistribusikan. Pemerintah harus memastikan setiap beras yang tidak tersalurkan memiliki kejelasan status dan penyelesaian sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih menelusuri lokasi penggilingan padi yang diduga menjadi tempat penampungan beras di Kecamatan Parengan. Konfirmasi juga dilakukan kepada Pemerintah Kecamatan Senori, Pemerintah Kecamatan Parengan, serta Perum Bulog Cabang Bojonegoro untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan sisa bantuan tersebut.

Pada akhirnya, bahwa beras bantuan yang tidak tersalurkan karena penerima meninggal dunia atau pindah tempat tinggal tidak serta-merta menjadi kewenangan pribadi pihak yang menguasainya. Status, pengalihan, dan pemanfaatannya harus memiliki dasar prosedural serta pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, transparansi Bulog dan pengawasan pemerintah daerah diperlukan agar sisa bantuan negara tidak menimbulkan persoalan baru.

Oleh : M. Zainuddin 

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!