Jumat, November 20, 2026
spot_img

Kejari Tuban Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Rehabilitasi Cek Dam Tluwe ke Penyidikan, Proyek Rp2,8 Miliar Dibidik

TUBAN, Lingkaralam.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Rehabilitasi Cek Dam di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Proyek infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2,8 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Ujang Sutisna, membenarkan peningkatan status penanganan perkara tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik saat ini telah memasuki tahap penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

“Saat ini sudah tahap penyidikan,” ungkap Ujang, Kamis (19/11/2026).

Dalam proses penanganannya, sejumlah pihak dikabarkan telah dimintai keterangan. Mereka di antaranya berasal dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban, pihak pelaksana pekerjaan, hingga oknum kepala desa.

Meski demikian, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan secara resmi oleh pihak kejaksaan.

Ujang menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman dengan melibatkan tenaga ahli teknis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta meminta keterangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pendalaman tersebut diperlukan untuk memperjelas aspek teknis pekerjaan maupun proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek rehabilitasi cek dam tersebut.

Kejari Tuban juga memasang target agar penanganan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur itu dapat dituntaskan sebelum pergantian tahun.

“Penanganan kasus ini harus sudah selesai akhir tahun ini,” tegasnya.

Publik Menunggu Transparansi Penanganan Perkara

Peningkatan perkara ke tahap penyidikan menjadi perkembangan penting dalam pengusutan proyek rehabilitasi cek dam senilai Rp2,8 miliar tersebut.

Publik kini menunggu sejauh mana hasil pemeriksaan ahli teknis ITS dan pendalaman aspek pengadaan oleh LKPP dapat mengungkap fakta pelaksanaan proyek, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, dokumen kontrak, volume pekerjaan, serta penggunaan anggaran negara.

Selain itu, keterlibatan sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan juga menjadi bagian dari proses pembuktian yang harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti.

Kejaksaan diharapkan dapat mengungkap secara transparan apabila ditemukan kerugian keuangan negara maupun pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

Hingga adanya pengumuman resmi mengenai tersangka dan hasil penyidikan, seluruh pihak yang disebut atau dimintai keterangan tetap harus dihormati hak hukumnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Oleh: Redaksi Lingkaralam.com 

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!