TUBAN, Lingkaralam.com — Besarnya alokasi bantuan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2026 menyisakan pertanyaan mendasar: sejauh mana keterbukaan informasi mengenai penerima, mekanisme penyaluran, hingga pengawasan pemanfaatannya di tingkat petani?
Berdasarkan data yang dihimpun, nilai bantuan Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Tuban disebut mencapai sekitar Rp27,6 miliar. Program tersebut mencakup bantuan benih padi, benih jagung, serta sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan).
Rinciannya, bantuan benih padi disebut mencapai 125 ton dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar untuk mendukung areal seluas 13.386 hektare. Sementara bantuan benih jagung tercatat sebanyak 90 ton dengan cakupan lahan sekitar 13.488 hektare.
Di luar bantuan benih, terdapat pula dukungan alsintan berupa combine harvester padi, combine harvester jagung, traktor roda dua, traktor roda empat, serta pompa air.
Namun, besarnya nilai dan jumlah bantuan tidak serta-merta menjawab persoalan utama di lapangan. Publik, khususnya petani sebagai kelompok sasaran, membutuhkan informasi yang jelas mengenai siapa penerimanya, bagaimana proses penetapannya, berapa volume yang diterima setiap kelompok, serta apakah bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Transparansi Jangan Berhenti pada Laporan Administrasi
Dalam pelaksanaan program bantuan pertanian yang melibatkan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan), keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya ketimpangan akses.
Sejumlah keluhan petani yang berkembang terkait pengelolaan bantuan melalui kelompok tani perlu menjadi perhatian serius. Keluhan tersebut antara lain menyangkut dugaan belum meratanya akses informasi dan manfaat bantuan, bahkan muncul persepsi bahwa sebagian manfaat lebih banyak dirasakan oleh lingkaran pengurus kelompok.
Keluhan semacam itu tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti penyimpangan. Namun, juga tidak semestinya diabaikan tanpa pemeriksaan. Perlu ada pencocokan antara dokumen penerima, berita acara penyerahan, jumlah bantuan, serta keterangan petani anggota kelompok yang menerima atau tidak menerima manfaat.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah seluruh anggota kelompok mengetahui jenis, jumlah, dan mekanisme pembagian bantuan? Apakah keputusan distribusi dilakukan secara terbuka? Dan apakah petani yang memenuhi kriteria benar-benar memperoleh kesempatan yang setara?
Jika informasi hanya berputar di tingkat pengurus, sementara anggota kelompok tidak mengetahui hak maupun proses distribusinya, maka tujuan pemerataan bantuan patut dievaluasi.
BPP dan PPL Dituntut Hadir Memeriksa Kondisi Riil
Dalam konteks tersebut, peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi penting. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan tertulis atau dokumen administrasi yang disampaikan pengurus kelompok tani.
Penyuluh perlu memastikan kondisi sebenarnya melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Mulai dari mencocokkan data penerima, memeriksa jumlah benih yang disalurkan, memastikan bantuan diterima petani yang berhak, hingga melihat pemanfaatan alsintan sesuai tujuan program.
PPL juga perlu membuka komunikasi dengan petani anggota kelompok, bukan hanya berkoordinasi dengan ketua atau pengurus. Sebab, laporan administratif belum tentu menggambarkan seluruh pengalaman petani di lapangan.
Persoalan pupuk bersubsidi dapat menjadi salah satu contoh pentingnya verifikasi langsung. Informasi mengenai ketersediaan, harga pembelian, jumlah yang diterima, dan kemudahan akses petani tidak cukup hanya diketahui dari laporan distribusi. Kondisi di kios dan pengalaman petani sebagai pengguna akhir juga perlu diperiksa.
Prinsip pengawasan yang sama semestinya diterapkan terhadap bantuan benih dan alsintan. Data di atas kertas harus diuji dengan kondisi nyata.
Data Penerima dan Distribusi Perlu Dibuka
Untuk mengukur keterbukaan program bantuan pertanian 2026 di Tuban, terdapat sejumlah dokumen dan informasi yang layak diminta kepada instansi terkait.
Di antaranya daftar penerima bantuan berdasarkan desa dan kelompok tani, dasar penetapan penerima, jenis serta volume bantuan yang diterima masing-masing kelompok, dokumen serah terima, dan laporan monitoring maupun evaluasi.
Khusus bantuan alsintan, informasi mengenai kelompok penerima, lokasi penempatan, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan, serta mekanisme pemanfaatannya juga penting diketahui. Hal ini diperlukan agar bantuan tidak berhenti sebagai aset yang tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian.
Keterbukaan informasi tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, data pokok pelaksanaan program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan manfaat publik pada prinsipnya perlu dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan.
Landasan Hukum Keterbukaan dan Pengawasan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengatur fungsi dan peran penyuluhan dalam meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha. Ketentuan mengenai kelembagaan penyuluhan dan tugas penyuluh menjadi dasar penting bagi penguatan pendampingan serta pengawasan kegiatan pertanian.
Dengan demikian, keberhasilan program bantuan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai anggaran, jumlah benih yang disalurkan, atau banyaknya alsintan yang tercatat. Ketepatan sasaran, keterbukaan distribusi, dan manfaat yang dirasakan petani juga harus menjadi ukuran.
Dinas Pertanian Perlu Memberikan Penjelasan Terbuka
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban bersama pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai rincian bantuan Kementerian Pertanian tahun 2026 tersebut.
Publik membutuhkan kepastian mengenai sumber dan periode data nilai bantuan, daftar penerima, mekanisme penetapan kelompok, serta pola pengawasan yang dilakukan BPP dan PPL. Termasuk apakah telah dilakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kesesuaian antara dokumen penyaluran dan kondisi di lapangan.
Klarifikasi juga diperlukan mengenai mekanisme pengaduan apabila terdapat petani yang merasa tidak memperoleh informasi atau tidak mendapatkan manfaat bantuan meskipun tercatat sebagai anggota kelompok penerima.
Hingga informasi dan dokumen tersebut dapat dikonfirmasi, dugaan ketimpangan distribusi maupun lemahnya pengawasan harus tetap ditempatkan sebagai persoalan yang perlu diuji, bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran.
Lingkaralam.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, BPP, PPL, pengurus kelompok tani, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Sebab, bantuan pertanian yang bersumber dari program pemerintah bukan milik segelintir pengurus kelompok. Program itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, petani berhak mengetahui prosesnya, memperoleh informasi yang memadai, dan merasakan manfaatnya secara nyata.
Petani berhak tahu, bukan sekadar menjadi nama dalam laporan administrasi.
Tim Investigasi Lingkaralam.com
