TUBAN, Lingkaralam.com — Komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas pihak-pihak yang bermain-main dalam sektor pertanian semestinya menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha perbenihan sekaligus pemerintah daerah. Terlebih, pengadaan dan penyaluran bantuan benih padi menggunakan anggaran negara. Karena itu, legalitas produsen, penyedia, fasilitas produksi, serta kepatuhan terhadap regulasi perbenihan tidak boleh sekadar diperlakukan sebagai kelengkapan administrasi.
Di Kabupaten Tuban, persoalan ini perlu diuji melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap rantai usaha perbenihan, mulai dari badan usaha, perizinan pabrik, kapasitas produksi, sertifikasi, mutu, hingga distribusi benih. Sebab, ketidaksesuaian terhadap regulasi dapat menimbulkan persoalan administratif dan kontraktual. Bahkan, apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, persoalannya dapat masuk ke ranah penegakan hukum.
Legalitas Usaha Bukan Sekadar NIB
Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan. Pemerintah perlu menguji kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan aktivitas riil badan usaha, termasuk apakah pelaku usaha bertindak sebagai pedagang, distributor, penangkar, atau produsen benih.
Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan standar kegiatan usaha sektor pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 menjadi bagian dari kerangka yang perlu diperiksa. Legalitas badan usaha harus sesuai dengan kegiatan sebenarnya, termasuk pemenuhan perizinan dan standar sektoral yang diwajibkan.
Pemeriksaan juga harus menjangkau pabrik, gudang, dan fasilitas produksi. Kesesuaian tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta perizinan lain perlu diuji berdasarkan fungsi bangunan dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan fisik pabrik atau penggunaan bangunan tidak serta-merta membuktikan bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Legalitas Produsen Tidak Otomatis Menjamin Mutu Benih
Persoalan berikutnya adalah membedakan legalitas badan usaha dengan legalitas benih yang diproduksi atau diedarkan. Status sebagai produsen maupun penangkar tidak otomatis membuktikan bahwa setiap kelompok benih telah memenuhi persyaratan mutu, sertifikasi, pelabelan, dan ketentuan peredaran.
Dinas Pertanian perlu memastikan asal-usul benih, identitas produsen, dokumen sertifikasi, label, kapasitas produksi, serta ketertelusuran distribusinya. Jika pengadaan melibatkan pihak ketiga atau pola kemitraan, hubungan tersebut harus dapat dibuktikan secara transparan. Kemitraan tidak otomatis melanggar hukum, tetapi dapat menjadi persoalan apabila digunakan untuk menyamarkan identitas produsen, kapasitas produksi, atau tanggung jawab pihak yang sebenarnya terlibat.
Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada penyedia yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Pabrik benih, penangkar, produsen, hingga pihak yang melakukan pengolahan dan distribusi harus diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.
Celah Regulasi dan Potensi Konsekuensi Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatur ketentuan mengenai perbenihan, termasuk persyaratan mutu, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut perlu menjadi perhatian apabila ditemukan benih yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan. Penerapan Pasal 115, misalnya, harus didasarkan pada pembuktian unsur perbuatan yang diatur di dalamnya.
Namun, ketidaksesuaian administrasi tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Harus dibedakan antara kekurangan perizinan, pelanggaran kontrak, ketidakpatuhan standar mutu, dan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
Potensi pidana dapat menjadi relevan apabila pemeriksaan menemukan, antara lain, penggunaan dokumen palsu atau keterangan tidak benar, peredaran benih yang melanggar ketentuan pidana, maupun penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa pengadaan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Untuk perkara korupsi, misalnya, tidak cukup hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur; unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan serta unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan e-katalog pun tidak menghapus kewajiban verifikasi. Pengadaan secara elektronik tetap menuntut pemeriksaan kualifikasi penyedia, kesesuaian spesifikasi, kontrak, bukti pengiriman, berita acara serah terima, dan realisasi barang yang diterima petani. Produk yang tercantum dalam sistem pengadaan bukan jaminan bahwa legalitas usaha dan mutu barang telah memenuhi seluruh ketentuan.
Seluruh Unsur Berwenang di Tuban Harus Bergerak
Komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas pihak-pihak yang bermain-main dalam sektor pertanian harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di daerah. Pengawasan tidak boleh dibebankan hanya kepada Dinas Pertanian. Seluruh perangkat daerah dan unsur berwenang di Kabupaten Tuban harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya.
Dinas Pertanian perlu memeriksa legalitas produsen, penangkar, sertifikasi, mutu, dan distribusi benih. DPMPTSP memastikan kesesuaian perizinan usaha dan KBLI, sedangkan perangkat daerah yang menangani tata ruang dan bangunan memeriksa legalitas lokasi serta fasilitas produksi. Inspektorat perlu menguji kepatuhan tata kelola program, proses pengadaan, dan penggunaan anggaran.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai perbenihan, bukan hanya penyedia yang namanya tercantum dalam dokumen pengadaan.
Pemerintah Kabupaten Tuban perlu menjelaskan apakah verifikasi tersebut benar-benar telah dilakukan. Apakah legalitas badan usaha sesuai dengan kegiatan sebenarnya? Apakah pabrik dan fasilitas produksinya telah diperiksa? Apakah sertifikasi dan mutu benih ditelusuri hingga sumber produksinya? Apakah barang yang disalurkan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan perbenihan?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar pernyataan bahwa program telah berjalan atau bantuan telah disalurkan.
Pada akhirnya, persoalan perbenihan bukan hanya tentang tersalurkannya bantuan kepada petani. Yang lebih mendasar adalah memastikan seluruh rantai produksi, pengadaan, dan distribusi berlangsung secara legal, memenuhi standar mutu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Instruksi tegas Kementerian Pertanian harus diikuti keseriusan seluruh unsur berwenang di Tuban. Sebab, perlindungan petani, jaminan mutu benih, dan pengamanan uang negara tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus sesuai hukum; jika unsur pidana terpenuhi, proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembinaan administratif.
Oleh : Redaksi Lingkaralam.com
