Tuban, Lingkaralam.com — Pengajuan bantuan benih padi dan jagung dari pemerintah tidak cukup hanya melalui permohonan administratif. Calon penerima harus memenuhi persyaratan kelembagaan kelompok tani, memiliki data petani dan lahan yang jelas, serta melewati tahapan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 169/HK.310/C/12/2023.

Pedoman itu mengatur mekanisme pengajuan, persyaratan kelompok tani, penetapan penerima, hingga standar mutu dan pengawasan penyaluran benih. Dengan demikian, bantuan tidak semestinya diberikan hanya berdasarkan usulan tanpa pemeriksaan kelayakan calon penerima dan lokasi tanam.

Kelompok Tani Harus Memenuhi Persyaratan

Dalam pedoman tersebut, kelompok tani yang mengajukan bantuan wajib terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Data kelompok, anggota, serta lahan yang diusulkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Calon penerima juga harus memiliki atau menguasai lahan yang menjadi lokasi kegiatan. Kelompok tani tidak diperkenankan menerima bantuan sejenis pada musim tanam yang sama, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman, termasuk penanganan dampak bencana.

Selain itu, kelompok penerima harus bersedia menanggung kekurangan kebutuhan benih apabila bantuan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan tanam. Benih bantuan juga tidak boleh diperjualbelikan.

Persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah bantuan salah sasaran, penerima ganda, maupun penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah.

Pengajuan Melalui Dinas Pertanian dan Verifikasi CPCL

Mekanisme pengajuan dilakukan melalui Dinas Pertanian kabupaten/kota dengan melibatkan jalur pendampingan penyuluh, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), petugas lapangan, maupun kelembagaan penyuluhan terkait.

Usulan calon penerima dan lokasi harus dilengkapi data yang diperlukan, termasuk koordinat serta pemetaan poligon lahan. Data tersebut menjadi dasar pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian antara identitas petani, kelompok tani, dan lokasi yang diusulkan.

Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi CPCL dan menetapkan calon penerima sesuai tahapan dalam pedoman. Dokumen usulan diteruskan ke tingkat provinsi untuk pemeriksaan administrasi dan, apabila diperlukan, pemeriksaan lapangan.

Pada tahap berikutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi dan penetapan penerima, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan memiliki tahapan pemeriksaan berjenjang. Keabsahan data dan kelayakan lokasi menjadi dasar sebelum bantuan ditetapkan untuk disalurkan.

Volume Bantuan Diatur Berdasarkan Jenis Benih

Pedoman operasional juga mengatur batas maksimal kebutuhan benih berdasarkan jenis komoditas dan varietas yang digunakan.

Rinciannya sebagai berikut:

Ketentuan volume tersebut menjadi acuan dalam menghitung kebutuhan bantuan berdasarkan luas lahan yang dinyatakan layak.

Selain jumlah, mutu benih juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Benih yang disalurkan wajib memenuhi spesifikasi dan persyaratan mutu sesuai ketentuan dalam pedoman. Karena itu, kesesuaian varietas, kondisi fisik, label, sertifikat, serta jumlah benih perlu diperiksa sebelum diterima.

Penyedia Bertanggung Jawab atas Mutu dan Penyaluran

Pengawasan tidak berhenti pada penetapan kelompok penerima. Penyedia juga memiliki tanggung jawab terhadap mutu, varietas, volume, serta ketepatan waktu dan lokasi penyerahan benih.

Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan penerimaan benih. Aspek yang diperiksa antara lain kesesuaian dokumen, label, sertifikat, kondisi fisik, jumlah, varietas, nomor lot, dan masa berlaku benih.

Tahapan tersebut penting untuk memastikan benih yang diterima petani sesuai dengan spesifikasi pengadaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, persoalan itu perlu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan kontrak dan aturan yang berlaku.

Ketepatan Sasaran Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Bantuan benih merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan produksi pertanian. Namun, manfaat program sangat bergantung pada ketepatan penerima, kesesuaian lahan, kualitas benih, dan ketertiban proses distribusi.

Karena itu, Dinas Pertanian dan jajaran terkait perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai pedoman. Data kelompok tani, luas lahan, lokasi tanam, serta realisasi penyaluran harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah bantuan diterima pihak yang tidak memenuhi persyaratan atau dialihkan dari tujuan semula.