TUBAN, Lingkaralam.com — Lima unit dump truk yang merupakan hasil operasi penertiban aktivitas pertambangan galian C di wilayah Kabupaten Tuban terlihat terparkir di area depan masjid Mapolres Tuban. Keberadaan kendaraan tersebut menjadi perhatian publik, terutama menyangkut konsistensi aparat dalam menangani barang sitaan hasil operasi pertambangan.
Sorotan ini mengemuka di tengah proses hukum perkara dugaan pertambangan tanpa izin di Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, atas nama terdakwa Cancoko. Dalam perkara tersebut, satu unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2014 bernomor polisi S 8807 UE menjadi barang bukti.
Perkara tersebut turut memunculkan persoalan mengenai status dan perlakuan terhadap kendaraan yang telah diamankan aparat. Bahkan, pemilik kendaraan mengajukan permohonan agar armada tersebut tidak dirampas untuk negara.
Situasi ini menjadi perhatian ketika lima unit dump truk dari operasi tambang di lokasi berbeda kini juga berada di lingkungan Mapolres Tuban.
Jangan Ada Perbedaan Perlakuan
Publik berharap aparat penegak hukum menerapkan standar penanganan yang sama terhadap seluruh kendaraan hasil operasi pertambangan, tanpa membedakan lokasi penindakan maupun pihak yang terlibat.
Artinya, setiap kendaraan yang diamankan harus mendapatkan kepastian status hukum, prosedur penanganan yang transparan, serta perlakuan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Perkara di Desa Ngandong dan keberadaan lima dump truk hasil operasi di lokasi lain menjadi dua peristiwa yang patut dilihat dalam kerangka konsistensi penegakan hukum.
Jangan sampai muncul kesan adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan barang sitaan, sementara keduanya sama-sama berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang ditertibkan aparat.
Publik Menunggu Ketegasan Polres Tuban
Pertanyaan mendasar yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah bagaimana standar Polres Tuban dalam menentukan status dan tindak lanjut kendaraan hasil operasi pertambangan.
Apakah seluruh kendaraan yang diamankan akan melalui mekanisme hukum yang sama? Bagaimana kepastian penanganan barang bukti, termasuk proses penyitaan, pengembalian, maupun kemungkinan perampasan untuk negara?
Polres Tuban diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap barang sitaan dari perkara pertambangan yang berbeda.
Penindakan terhadap tambang ilegal memang harus dilakukan secara tegas. Namun, ketegasan itu harus disertai konsistensi, transparansi, dan kesetaraan dalam penerapan hukum.
Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya banyaknya kendaraan yang berhasil diamankan, melainkan juga bagaimana seluruh barang sitaan ditangani berdasarkan standar hukum yang sama.
Hukum harus berlaku sama. Tidak boleh tajam pada satu perkara, tetapi berbeda dalam perkara lainnya.
Tim Investigasi Lingkaralam.com
