TUBAN, Lingkaralam.com — Ketersediaan BBM jenis solar subsidi di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Tuban kembali menjadi sorotan. Antrean panjang kendaraan dan keluhan para sopir disebut masih terjadi akibat pasokan solar yang kerap kosong.
Keluhan tersebut diharapkan tidak berhenti pada persoalan antrean semata. Pemerintah daerah dan pihak Pertamina harus hadir menyeluruh untuk memastikan penyebab persoalan serta pola distribusi solar subsidi di SPBU.
Di tengah keluhan tersebut, muncul informasi mengenai keberadaan sejumlah lapak atau tempat penampungan sementara yang diduga menampung solar sebelum kembali dijual dengan harga lebih tinggi kepada pihak industri, termasuk ke wilayah Surabaya dan Gresik.
Namun, informasi mengenai dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelusuran dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
CCTV dan Barcode Bisa Menjadi Data Pembuktian
Jika pemerintah ingin melihat persoalan ini secara objektif, salah satu langkah yang dapat dilakukan membuka dan memeriksa rekaman CCTV di SPBU wilayah Tuban serta mencocokkannya dengan data transaksi dan barcode pembelian.
Data tersebut dapat digunakan untuk menelusuri siapa yang membeli solar subsidi, berapa volume yang dibeli, seberapa sering transaksi dilakukan, serta apakah transaksi tersebut sesuai dengan kuota yang diperbolehkan.
Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan mencocokkan antara identitas kendaraan, nomor polisi, waktu transaksi, volume pembelian, serta data barcode yang tercatat dalam sistem.
Dengan demikian, persoalan tidak hanya berdasarkan dugaan, keluhan, maupun informasi dari lapangan. Pemerintah dan Pertamina dapat melihat pola distribusi berdasarkan data transaksi yang tersedia.
Apabila ditemukan pola pembelian yang tidak wajar, pembelian berulang dalam jumlah hesar, atau ketidaksesuaian antara data transaksi dengan kondisi di lapangan, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebaliknya, apabila data menunjukkan distribusi telah berjalan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan kepada publik agar tidak muncul spekulasi mengenai penyalahgunaan solar subsidi.
Keluhan Sopir Perlu Mendapat Respons
Para sopir yang selama ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi berharap pemerintah daerah dan Pertamina tidak hanya menunggu laporan, tetapi ikut turun melihat kondisi di sejumlah SPBU.
Persoalan antrean dan kekosongan solar perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi pasokan, distribusi, transaksi di SPBU, hingga dugaan adanya penampungan dan penjualan kembali di luar jalur resmi.
Informasi mengenai dugaan solar subsidi yang ditampung kemudian dijual kepada pihak industri di Surabaya dan Gresik juga perlu diverifikasi. Penelusuran dapat dilakukan mulai dari sumber pasokan hingga tujuan akhir BBM tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Pertamina maupun pemerintah daerah mengenai keluhan para sopir, kondisi pasokan solar subsidi, serta dugaan adanya penampungan dan penjualan kembali kepada pihak industri.
Redaksi Lingkaralam.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Oleh: M Zainuddin
