TUBAN, Lingkaralam.com — Dugaan pembelian BBM bersubsidi secara berulang dan dalam jumlah besar di sejumlah SPBU Kabupaten Tuban menyisakan satu pertanyaan penting: apakah transaksi tersebut merupakan pembelian normal atau menunjukkan pola yang perlu diperiksa lebih lanjut?

Informasi yang diterima Lingkaralam.com mengarah pada sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Plumpang, Jenu, Bancar, Jatirogo, dan Singgahan, Kabupaten Tuban.

Informasi tersebut belum dapat disebut sebagai fakta hukum. Namun, apabila terdapat pola pengisian berulang oleh kendaraan tertentu, jejak digital transaksi dan rekaman CCTV semestinya menjadi salah satu bahan penting dalam proses verifikasi.

Bukan Sekadar Satu Transaksi

Dalam konteks pengawasan BBM bersubsidi, satu transaksi tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.

Yang perlu diuji justru rangkaian transaksinya.

Kapan kendaraan mengisi BBM? Berapa volumenya? Jenis BBM apa yang dibeli? Berapa kali kendaraan yang sama melakukan pengisian? Di SPBU mana saja transaksi berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dicocokkan dengan rekaman CCTV.

Jika nomor polisi kendaraan dalam data transaksi dapat diidentifikasi, pemeriksaan berikutnya dapat diarahkan pada kesesuaian antara data transaksi, waktu pengisian, kendaraan dan rekaman visual.

Dari sana, pola yang sebelumnya hanya berupa informasi dapat diuji berdasarkan bukti.

CCTV → transaksi → nomor polisi → frekuensi pengisian → lintasan antar-SPBU.

Jejak Antarwilayah Perlu Diperiksa

Wilayah yang disebut dalam informasi tersebut tidak hanya berada pada satu kecamatan. Dugaan aktivitas mencakup SPBU di Plumpang, Jenu, Bancar, Jatirogo hingga Singgahan.

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat satu SPBU secara terpisah apabila memang ditemukan kendaraan atau pola transaksi yang saling berkaitan.

Data antar-SPBU dapat menjadi penting untuk mengetahui apakah terdapat transaksi berulang pada kendaraan yang sama dalam rentang waktu tertentu.

Namun, adanya transaksi di beberapa SPBU juga tidak dengan sendirinya membuktikan penyalahgunaan. Konteks waktu, volume, jenis BBM, kendaraan dan tujuan penggunaannya tetap harus diperiksa.

CCTV Bisa Menjawab Apa yang Tidak Terlihat di Data

Data transaksi pada dasarnya mencatat aktivitas pembelian. Sementara CCTV dapat memberikan konteks visual mengenai kendaraan yang melakukan pengisian.

Karena itu, pemeriksaan dapat diarahkan pada pencocokan,

• waktu transaksi dengan waktu pada rekaman CCTV;
• nomor polisi dengan kendaraan yang terlihat;
•  jenis dan volume BBM dengan aktivitas pengisian;
• frekuensi transaksi dalam periode tertentu;
• kemungkinan pengisian pada lebih dari satu SPBU.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pola yang memerlukan penjelasan, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari Pompa BBM ke Jejak Distribusi

Pemeriksaan juga tidak harus langsung diarahkan pada dugaan lokasi penyimpanan atau pihak tertentu.

Tahap awal yang lebih terukur adalah memastikan terlebih dahulu apakah pola transaksinya memang ada.

Jika data menunjukkan adanya pola yang tidak biasa, pemeriksaan berikutnya dapat mengikuti jejak aktivitas kendaraan dan pihak terkait sesuai kewenangan.

Dengan pendekatan tersebut, dugaan tidak dibangun berdasarkan asumsi, melainkan melalui rangkaian bukti yang dapat diuji.

Pada titik inilah transparansi pengawasan menjadi penting. Apalagi BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kebijakan subsidi pemerintah.

Lingkaralam.com menempatkan informasi ini sebagai bahan investigasi dan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Pihak SPBU, pemilik kendaraan maupun pihak lain yang berkaitan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Setiap dugaan harus diuji melalui data, bukti, dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh: Tim LA