TUBAN, Lingkaralam.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran 2026 dihadapkan pada dinamika kepentingan strategis sektor energi. Salah satunya terlihat dari penghentian sementara pekerjaan perbaikan ruas jalan Banjarworo–Kumpulrejo selama 10 hari guna mendukung mobilisasi rig milik Kerja Sama Operasi (KSO) Tawun Gegunung Energi.
Penundaan tersebut bermula dari surat permohonan KSO Tawun Gegunung Energi bernomor 177/08-26/GM/TGE tertanggal 28 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Kabupaten Tuban.
Dalam surat tersebut, perusahaan meminta agar pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan dihentikan sementara mulai 29 Agustus hingga 7 September 2026. Permohonan diajukan karena adanya kegiatan mobilisasi rig dari Lapangan Tawun Gegunung yang akan melintasi ruas jalan Banjarworo–Kumpulrejo.
Manajemen perusahaan beralasan kondisi jalan yang bebas dari aktivitas konstruksi diperlukan untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan ketertiban selama proses perpindahan rig beserta peralatan pendukungnya berlangsung.
Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban membenarkan adanya permohonan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah telah memberikan ruang waktu kepada perusahaan untuk menyelesaikan proses mobilisasi.
“Iya, dikasih waktu 10 hari,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi awak media.
Persetujuan tersebut secara otomatis menyebabkan pekerjaan perbaikan ruas jalan Banjarworo–Kumpulrejo dihentikan sementara selama masa mobilisasi berlangsung.
Keputusan ini menarik perhatian karena muncul di tengah instruksi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang mendorong percepatan pelaksanaan seluruh program pembangunan daerah. Dalam kegiatan Diseminasi Peningkatan Kualitas Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tuban Tahun 2026, Bupati menekankan pentingnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Waktu kita tersisa kurang lebih empat bulan. Artinya, setelah P-APBD disetujui, jangan sampai ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan lebih awal,” tegas Aditya Halindra Faridzky.
Secara substansial, persoalan ini tidak semata-mata berbicara mengenai penghentian pekerjaan jalan selama 10 hari. Lebih jauh, peristiwa tersebut memperlihatkan adanya persinggungan kepentingan antara agenda pembangunan daerah dengan kebutuhan operasional sektor energi yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Di satu sisi, infrastruktur jalan merupakan urat nadi mobilitas masyarakat dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Karena itu, penghentian sementara pekerjaan jalan untuk mendukung mobilisasi rig sesungguhnya membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai tata kelola pembangunan daerah. Publik tentu berkepentingan mengetahui sejauh mana koordinasi antar instansi agar kebutuhan investasi dan operasional sektor energi dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan target pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah.
Terlebih, memasuki triwulan akhir tahun anggaran, percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi salah satu indikator penting dalam penyerapan anggaran daerah. Setiap penundaan, meskipun bersifat sementara, berpotensi mempengaruhi jadwal penyelesaian pekerjaan apabila tidak diikuti langkah percepatan setelah kegiatan mobilisasi berakhir.
Masyarakat kini menanti kepastian bahwa penghentian sementara tersebut tidak akan berdampak terhadap target penyelesaian perbaikan ruas jalan Banjarworo–Kumpulrejo. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan bahwa kepentingan pelayanan publik dan keberlangsungan investasi strategis dapat berjalan secara seimbang dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Oleh: Redaksi
