TUBAN, Lingkaralam.com – Ada perubahan di lokasi proyek penggalian saluran air di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi sorotan pemberitaan media.

Pihak Pmerintah Desa Bangunrejo kini terlihat memasang papan informasi kegiatan di sekitar lokasi pekerjaan. Sebelumnya, keberadaan papan informasi tersebut belum terlihat ketika aktivitas penggalian saluran berlangsung.

Perubahan itu menjadi catatan tersendiri dalam konteks transparansi pembangunan desa. Sebab, papan informasi bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen penting agar masyarakat dapat mengetahui dari mana uang pembangunan berasal, berapa nilainya, apa volumenya, siapa pelaksananya, dan kapan pekerjaan harus diselesaikan.

Persoalannya kemudian bukan berhenti pada munculnya papan informasi.

Justru dari informasi yang tercantum di dalamnya, publik memiliki ruang untuk menguji apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan sebagaimana dokumen dan perencanaan yang ditetapkan.

Alat Berat dan Pertanyaan tentang Pola Swakelola

Sebelum papan informasi terpasang, sejumlah warga mempertanyakan metode pelaksanaan penggalian saluran yang menggunakan alat berat.

Kekhawatiran warga terutama berkaitan dengan penggunaan Dana Desa (DD) yang dalam pelaksanaannya memiliki prinsip pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau menggunakan alat manual untuk tapal batas tidak rusak seperti ini. Ini anggaran dari DD, seharusnya mengutamakan padat karya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Keluhan tersebut bukan semata soal penggunaan alat berat. Di baliknya terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan yang menggunakan uang desa?

Sebab, pembangunan desa pada hakikatnya bukan hanya tentang selesainya sebuah saluran air. Ada dimensi pemberdayaan yang melekat di dalamnya, terutama ketika anggaran yang digunakan bersumber dari Dana Desa.

Warga lainnya mengaku memilih tidak berbicara terbuka karena khawatir persoalan tersebut justru berujung pada stigma.

“Kami orang kecil, Mas. Kita takut dicap, soalnya ini proyek pemerintah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan lain yang sering luput dari perhatian: partisipasi publik tidak cukup hanya tersedia secara formal. Masyarakat juga harus merasa aman untuk menyampaikan kritik terhadap pembangunan yang dibiayai uang publik.

Kecamatan Janji Klarifikasi

Sorotan tersebut kemudian mendapat respons dari Plt. Camat Soko, Dwi Putri Novianie.

Pihak kecamatan menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Bangunrejo untuk memastikan persoalan yang dipersoalkan warga dapat dilihat secara objektif berdasarkan kondisi di lapangan.

“Terima kasih infonya. Terkait hal yang dipersoalkan, kami akan koordinasi ke pemerintah desa, dengan kondisi di lapangan dapat diklarifikasi secara objektif,” kata Dwi Putri.

Respons tersebut penting, sebab setiap dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan desa semestinya tidak berhenti pada persepsi. Fakta lapangan, dokumen kegiatan, mekanisme penganggaran, serta metode pelaksanaan perlu ditempatkan dalam satu meja klarifikasi.

Tidak berselang lama setelah pemberitaan muncul, papan informasi kegiatan terlihat telah terpasang di lokasi penggalian saluran.

Papan Informasi Bukan Titik Akhir

Kemunculan papan informasi patut diapresiasi sebagai langkah menuju keterbukaan. Namun, transparansi tidak berhenti pada keberadaan sebuah papan di pinggir proyek.

Papan tersebut justru menjadi titik awal bagi publik untuk melakukan pengawasan.

Informasi mengenai sumber anggaran, nilai kegiatan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, hingga pelaksana kegiatan dapat menjadi dasar untuk mencocokkan antara perencanaan dan realisasi.

Demikian pula penggunaan alat berat. Keberadaan alat berat tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran. Namun, apabila pekerjaan menggunakan Dana Desa, tetap terdapat pertanyaan publik yang layak dijawab: apa dasar kebutuhan penggunaan alat berat, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan sejauh mana tenaga kerja masyarakat desa dilibatkan?

Pertanyaan tersebut penting agar pengawasan tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu dini.

Sebuah pekerjaan dapat terlihat selesai secara fisik, tetapi kualitas tata kelolanya tetap harus diuji. Sebaliknya, penggunaan alat berat juga tidak dapat langsung diposisikan sebagai kesalahan tanpa melihat dokumen perencanaan dan ketentuan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan.

Uang Desa dan Hak Publik untuk Mengawasi

Dana Desa pada akhirnya bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang publik yang penggunaannya melekat dengan kepentingan masyarakat desa.

Karena itu, keterbukaan seharusnya hadir sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Papan informasi hanyalah salah satu instrumen dari keseluruhan prinsip tersebut.

Yang lebih penting adalah apakah informasi yang dipasang benar-benar menggambarkan pekerjaan yang berlangsung di lapangan.

Jika volume tertulis sesuai dengan realisasi, anggaran dapat ditelusuri, pelaksana kegiatan jelas, dan masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi serta mengawasi, maka papan informasi memiliki fungsi substantif.

Namun jika ia sekadar menjadi simbol setelah pekerjaan mendapatkan sorotan, maka esensi transparansi belum sepenuhnya menjawab persoalan.

Di sinilah publik menunggu kerja pengawasan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Lingkaralam.com akan terus memantau perkembangan proyek saluran air tersebut, termasuk mencermati kesesuaian antara informasi pada papan kegiatan dengan kondisi pekerjaan di lapangan serta hasil koordinasi Pemerintah Kecamatan Soko dengan Pemerintah Desa Bangunrejo.

Sebab pembangunan desa yang sehat bukan hanya pembangunan yang terlihat selesai.

Lebih dari itu, pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus dapat dijelaskan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Oleh: Redaksi