Editorial
TUBAN, Lingkaralam.com – Pemerintah melalui mengklaim telah memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram (gas melon). Namun di sisi lain, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya selaras, dengan antrean panjang dan kelangkaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, pemantauan distribusi terus ditingkatkan. Kepala Diskopumdag Tuban, Gunadi, menyebut koordinasi dengan terus dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan.
“Secara umum distribusi masih berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina sekaligus memperkuat pemantauan di lapangan,” ujar Gunadi, Sabtu (4/4/2026).
Pengawasan Diperketat hingga Kecamatan
Diskopumdag juga melibatkan camat se- Kabupaten Tuban untuk melakukan pengecekan langsung di pangkalan tingkat desa. Camat diminta segera melaporkan jika terjadi kekosongan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Masyarakat diimbau membeli LPG di pangkalan resmi dengan harga sesuai HET Rp18.000. Pemerintah juga menegaskan LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, serta dilarang digunakan oleh sektor non-sasaran, termasuk SPPG dalam.
Realita Lapangan Belum Berubah
Meski berbagai langkah dilakukan, kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Antrean panjang tetap terjadi, bahkan sejak pagi hari. Tidak sedikit warga yang harus pulang tanpa mendapatkan gas.
Harga di tingkat pengecer pun dilaporkan melampaui HET, menandakan distribusi belum sepenuhnya terkendali.
Suara Warga: Antre Lama, Pulang Tanpa Gas
Sejumlah warga mengaku menjadi pihak yang paling terdampak dari kondisi ini.
“Saya sudah antre dari pagi, tapi tetap tidak kebagian. Katanya habis, padahal yang antre masih banyak,” ujar salah seorang warga yang juga pelaku usaha kecil ikut mengantre, Minggu (5/4/2026).
“Kalau di pangkalan memang Rp18 ribu, tapi sering tidak dapat. Di luar bisa sampai Rp20 ribu lebih, itu pun susah dicari,” imbuh ia.
Kesenjangan Upaya dan Kenyataan
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya pemerintah dan realita di lapangan. Sejumlah indikasi penyimpangan distribusi sebelumnya juga masih menjadi sorotan, mulai dari dugaan penjualan ke luar daerah, praktik pengoplosan, hingga penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Harapan Akan Langkah Nyata
Masyarakat berharap langkah yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi juga disertai tindakan nyata di lapangan.
Penertiban distribusi, pengawasan ketat hingga tingkat pangkalan, serta penindakan terhadap pelanggaran dinilai menjadi kunci untuk mengatasi kelangkaan.
Tanpa langkah konkret dan konsisten, kelangkaan LPG 3 kg di Tuban dikhawatirkan akan terus berulang, dengan masyarakat kecil sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya.
Kesimpulan
Situasi kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Tuban menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata pada ketersediaan stok, melainkan juga pada sinyalemen lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan distribusi di lapangan.
Selama penanganan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun penegakan aturan, maka kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan akan terus terjadi.
Pemkab Tuban bersama aparat penegak hukum didorong untuk lebih bertindak tegas dan transparan, tidak hanya memastikan pasokan, tetapi juga membongkar potensi “permainan” dalam distribusi.
Tanpa langkah konkret dan penegakan hukum yang tegas, kelangkaan LPG 3 kg di Tuban berpotensi terus berulang, dengan masyarakat kecil sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya.
Oleh M. Zainuddin
