BOJONEGORO, Lingkaralam.com — Pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro menghadapi persoalan riil di lapangan. Sejumlah pengelola mengeluhkan kewajiban pengajuan dan pengunggahan menu harian yang dinilai tidak selaras dengan kondisi ketersediaan bahan baku di pasar tradisional.
Berdasarkan ketentuan (BGN), setiap SPPG wajib menyusun, melaporkan, dan mengunggah menu harian melalui sistem digital sebagai bentuk transparansi, pengendalian harga, serta memastikan pemenuhan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut justru menimbulkan beban operasional.
Sejumlah kepala SPPG menyebut, menu yang telah diajukan sehari sebelumnya bersifat “mengikat” dan sulit diubah, sementara kondisi pasar pada hari pelaksanaan kerap tidak sesuai dengan perencanaan.
“Menu sudah masuk sistem. Tapi saat belanja, bahan yang direncanakan tidak selalu ada. Kalau dipaksakan cari, harganya pasti melonjak. Kalau diganti, harus ubah di sistem dulu, itu butuh waktu,” ujar salah satu pengelola yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (3/4/2026).
Pengelola SPPG mengungkapkan bahwa bahan sederhana seperti tempe pun kerap menjadi kendala karena tidak selalu tersedia di pasar atau kualitasnya tidak memenuhi kebutuhan. Sementara itu, sistem pelaporan yang mengikat membuat mereka tidak leluasa melakukan penggantian bahan secara cepat tanpa berisiko dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional.
“Contohnya tempe. Di menu sudah kami ajukan sebagai sumber protein, tapi saat belanja di pasar sering tidak tersedia atau kualitasnya tidak layak. Kalau diganti, kami harus ubah dulu di sistem. Sementara waktu di lapangan tidak memungkinkan menunggu,” ujar salah satu pengelola SPPG.
Tambahan temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pengelola SPPG membutuhkan jeda waktu yang memadai dalam penyusunan menu. Mereka menilai, sistem pengajuan harian yang terlalu singkat membuat proses perencanaan tidak optimal, terutama untuk memastikan ketersediaan bahan baku di pasar.
“Kalau ada jeda waktu, kami bisa survei dulu bahan di pasar, jadi menu yang diajukan benar-benar siap. Tidak seperti sekarang, sudah diajukan tapi bahan belum tentu ada,” ujar salah satu pengelola.
Pasokan Tidak Stabil, Harga Berubah Cepat
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pasokan bahan pangan di pasar tradisional Bojonegoro belum stabil, terutama untuk komoditas protein hewani seperti telur, ayam, dan ikan. Selain faktor distribusi, fluktuasi harga harian juga memengaruhi kemampuan SPPG dalam memenuhi komposisi menu sesuai perencanaan awal.
Di sisi lain, SPPG diarahkan untuk menyerap bahan baku dari pasar lokal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini dinilai baik secara konsep, tetapi belum diikuti dengan jaminan stabilitas pasokan.
Akibatnya, pengelola sering melakukan penyesuaian menu secara langsung di dapur. Namun perubahan tersebut berisiko dianggap tidak sesuai dengan data yang telah diunggah di sistem.
“Kalau tidak sesuai, bisa dianggap pelanggaran SOP. Ini yang membuat kami serba salah,” kata pengelola.
Menu Dikritik, DPRD Turun Tangan
Seperti diketahui, Kondisi tersebut berdampak pada kualitas sajian. Sejumlah warga mengeluhkan menu yang dinilai tidak variatif dan cenderung didominasi karbohidrat, terutama pada periode Ramadan lalu.
Persoalan ini kemudian dibahas dalam forum evaluasi di DPRD Bojonegoro. Sebanyak 133 kepala SPPG dihadirkan untuk menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi, mulai dari teknis penyusunan menu hingga kendala distribusi bahan baku.
Dalam forum tersebut, muncul fakta bahwa sebagian SPPG tidak sepenuhnya dapat menjalankan menu sesuai standar karena keterbatasan bahan di pasar.
Dana Tersendat, Layanan Sempat Berhenti
Sebelumnya persoalan tidak berhenti pada aspek teknis. Keterlambatan pencairan dana operasional juga memperburuk situasi. Sejumlah SPPG dilaporkan sempat menghentikan kegiatan sementara karena tidak memiliki dana talangan untuk pengadaan bahan baku.
Tanpa kepastian anggaran, pengelola kesulitan menjaga kontinuitas layanan, terutama ketika harus membeli bahan dengan harga fluktuatif di pasar.
Butuh Penyesuaian Kebijakan
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan realitas di lapangan. Sistem pelaporan harian yang ketat belum diimbangi dengan fleksibilitas mekanisme perubahan menu secara cepat.
Pengelola SPPG berharap ada evaluasi menyeluruh, terutama terkait: mekanisme perubahan menu harian yang lebih adaptif, kepastian dan ketepatan waktu pencairan anggaran, serta penguatan rantai pasok bahan pangan lokal.
Tanpa pembenahan pada aspek tersebut, pelaksanaan program berisiko tidak optimal, bahkan berpotensi menurunkan kualitas layanan gizi yang menjadi tujuan utama.
Di tengah tuntutan akuntabilitas, para pelaksana di lapangan kini dihadapkan pada dilema: mengikuti sistem secara kaku atau menyesuaikan kondisi riil dengan konsekuensi administratif. Situasi inilah yang hingga kini masih menjadi persoalan utama dalam operasional SPPG di Bojonegoro.
Oleh: Zainuddin
