Bojonegoro, Lingkaralam.com – Pembangunan jembatan di Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik. Proyek yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar itu belum juga rampung hingga akhir Februari 2026.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan konstruksi jembatan masih belum selesai sepenuhnya. Sejumlah bagian terlihat belum tuntas, meski proyek tersebut seharusnya telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
Selain keterlambatan, proyek ini juga menuai keluhan dari warga terkait dugaan penggunaan material urug yang disebut-sebut berasal dari tambang tanpa izin di kawasan perhutani.
“Pengakuan dari beberapa warga, material untuk urugan diduga berasal dari tambang di kawasan perhutani yang tidak memiliki dokumen perizinan resmi. Jika benar dari lahan perhutani tanpa izin, maka tak salah ketika warga menyebut urugan proyek jembatan tersebut ilegal,” ungkap salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Dugaan tersebut menambah daftar persoalan proyek, mengingat penggunaan material dari sumber yang tidak memiliki izin dapat berimplikasi pada aspek hukum dan administrasi.
Tak hanya itu, kondisi fisik bangunan jembatan juga mendapat kritik. Di lokasi proyek, tampak beberapa bagian beton terlihat keropos dan berongga. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait mutu dan ketahanan struktur jembatan dalam jangka panjang.
Warga menilai, apabila pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, dikhawatirkan konstruksi jembatan tidak akan bertahan lama dan berpotensi membahayakan pengguna.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pemerintah desa maupun instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pekerjaan maupun dugaan penggunaan material ilegal tersebut.
Lingkaralam.com akan terus berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam proyek pembangunan infrastruktur desa.
Oleh: Redaksi
