TUBAN, Lingkaralam.com – Pemasangan portal sepihak menggunakan media tong diisi cor semen di jalan poros kabupaten, tepatnya di Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, merupakan kategori tindakan ilegal yang melanggar regulasi keselamatan lalu lintas dan hukum pidana jalan raya.

Dinas PU Tegaskan Pemasangan Portal Ilegal

Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan penghalang beton tersebut, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Tuban memberikan pernyataan tegas mengenai status jalan dan regulasi kepemilikan aset daerah.

“Kami dari pihak Dinas PU tidak pernah memasang atau memberikan izin pemasangan portal berupa tong cor semen di ruas jalan poros Desa Pekuwon,” kata perwakilan dari Dinas PU Tuban, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, jalan tersebut merupakan jalan poros kabupaten, sehingga segala bentuk pembatasan sarana jalan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui prosedur resmi, bukan atas inisiatif perorangan atau kelompok warga.

“Tindakan tersebut murni ilegal dan melanggar hukum,” tambah ia.

Warga dan Pengendara Keluhkan Minimnya Penerangan

Keluhan senada disampaikan oleh warga setempat dan para pengendara yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Mereka menyayangkan tindakan egois oknum warga yang mengabaikan keselamatan pengguna jalan umum.

“Pemasangan portal ini sangat merugikan dan melanggar hak kami sebagai pengguna jalan. Kalau siang saja sudah mengganggu arus kendaraan, apalagi kalau malam hari,” kata salah seorang pengendara yang mengaku bernama Arif.

“Selain itu, sasana jalan di sini agak redup dan minim penerangan. Kalau ada pengendara yang melaju kencang dan tidak melihat ada tong semen di tengah jalan, ini bisa berakibat kecelakaan fatal. Kami minta aparat segera turun tangan membongkarnya sebelum ada korban jiwa,” imbuh ia.

• UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ) Pasal 28 jo. Pasal 274: Mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Pelanggar diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp24.000.000.
• UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12 jo. Pasal 63: Menetapkan sanksi pidana hingga 18 bulan penjara atau denda paling banyak Rp1.500.000.000 bagi setiap orang yang sengaja mengganggu fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
• Pasal 359 KUHP (Kelalaian): Mengingat kondisi jalan yang redup, jika rintangan portal cor tersebut sampai menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa seseorang, oknum pemasang dapat dituntut atas pasal kelalaian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.