*)Catatan Redaksi

Lingkaralam.com – Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan erat kaitannya dengan transparansi informasi yang selama ini menjelma menjadi hal yang tabu. Seperti halnya informasi ihwal laporan keuangan maupun kinerja pemerintahan.

Adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya bisa berdampak positip bagi kepentingan masyarakat. Dari situlah masyarakat bisa lebih mudah mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari kebijakan yang diambil.

Namun kesadaran akan makna transparansi publik kelihatannya belum berlaku di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tersirat saat media ini mencoba melakukan konfirmasi terkait pengelolaan anggaran di Dinas tersebut.

Konfirmasi media ini ke Dinas PU SDA diantarnya mengenai :

• Kondisi eksisting bangunan Check Dam di beberapa titik wilayah di Bojonegoro terkait representasi anggaran Rp 4.6 miliar di P-APBD 2023 dengan implementasi pelaksanaannya.
• Anggara penyediaan bahan bacaan
  dan peraturan perundang-
  undangan Rp 19,3 juta di P-APBD 2023, mengingat saat ini era transformasi digitalisasi.

Bagi kami, asas transparansi publik bisa mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam memantau penggunaan anggaran. Transparansi anggaran merupakan langkah positip menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik dan layanan publik yang berkualitas.(redaksi).