BOJONEGORO, Lingkaralam.com – Seperti diketahui, kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor berkedok pinjaman dana tunai menimpa Syaiful, warga asal Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Niat hati mencari pinjaman uang dengan menjaminkan satu unit mobil pikap Mitsubishi L300 miliknya, kendaraan tersebut justru raib dan diduga kuat telah dipindahtangankan secara ilegal ke luar kota sebelum masa jatuh tempo berakhir.
Peristiwa ini bermula ketika Syaiful membutuhkan dana pinjaman sebesar Rp30 juta dengan jaminan unit mobil L300 miliknya. Proses transaksi pinjaman beserta penyerahan unit jaminan tersebut berlangsung di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dengan melibatkan dua orang berinisial I dan L.
Dalam kesepakatan awal saat transaksi di Kapas itu, Syaiful menerima pencairan dana tunai sebesar Rp27 juta, terpotong di awal sebesar Rp3 juta, dengan perjanjian bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut secara utuh sebesar Rp30 juta dalam tempo satu minggu atau tujuh hari.
Namun, baru berjalan tiga hari dari kesepakatan, Syaiful bermaksud melunasi pinjaman tersebut dan mengambil kembali mobilnya. Betapa terkejutnya ia saat mendapati mobil L300 miliknya sudah tidak berada di tangan pihak pemegang jaminan maupun diketahui keberadaannya.
“Kesepakatan awalnya jelas, jatuh temponya satu minggu dan saya harus kembalikan utuh Rp30 juta. Ini baru tiga hari, uang sudah saya siapkan untuk melunasi, tapi saat saya mau ambil unitnya, mobil saya malah sudah tidak ada,” ujar Syaiful saat menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya, Kamis (19/11/2026).
Ironisnya, saat dimintai pertanggungjawaban terkait keberadaan kendaraan tersebut, pihak berinisial I dan L terkesan saling lempar tanggung jawab dan seolah “cuci tangan”.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, I dan L berdalih bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi di Kapas tersebut dan mengaku tidak mengetahui keberadaan mobil saat ini.
“Dulu waktu proses transaksi pinjaman di Kapas, inisial I dan L ini yang berperan aktif menjembatani dan meyakinkan saya. Sekarang pas mobilnya hilang, mereka berdalih cuma perantara dan mendadak mengaku tidak tahu,” keluh Syaiful.
Berdasarkan penelusuran dan informasi sementara yang dihimpun korban, mobil L300 tersebut diduga kuat telah “dilempar” pihak lain di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, pelat nomor asli kendaraan tersebut dikabarkan sudah dicopot dan diganti untuk mengaburkan jejak kepemilikan.
Seperti diketahui, secara hukum, tindakan mengalihkan, menggadaikan ulang, atau menjual unit jaminan tanpa seizin pemilik sah—terlebih masa jatuh tempo belum berakhir dan pemilik sudah beritikad baik melunasi—bukan lagi sekadar sengketa utang-piutang perdata, melainkan sudah masuk ke ranah tindak pidana murni.
Pihak utama yang menguasai dan memindahtangankan kendaraan tersebut berpotensi kuat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan maupun Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jika sejak awal terdapat tipu muslihat, yang masing-masing diancam pidana penjara maksimal empat tahun.
Sementara itu, pengakuan I dan L yang berdalih hanya sebatas perantara serta mengaku tidak tahu tidak serta-merta membuat keduanya kebal dari jerat hukum. Apabila dalam proses penyelidikan kepolisian terbukti keduanya ikut merencanakan, memfasilitasi penyerahan unit dari lokasi transaksi di Kapas ke pihak ketiga, atau sengaja menyembunyikan identitas dan keberadaan pemegang unit utama, mereka dapat dijerat dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai pihak yang turut serta (medepleger) maupun membantu melakukan tindak pidana (medeplichtige).
Tak hanya itu, pihak di Pasuruan yang menerima atau yang diduga menguasai mobil tersebut, apalagi disertai tindakan mengganti pelat nomor untuk menyamarkan identitas kendaraan—juga berpotensi dijerat Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Merasa dirugikan secara materiil dan menjadi korban dugaan tindak pidana terstruktur.
Syaiful menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia berencana segera melaporkan kasus ini secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Polres Bojonegoro dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan, bukti transaksi di Kapas, serta riwayat komunikasi dengan pihak berinisial I dan L.
“Saya punya itikad baik mau melunasi sesuai janji, bahkan lebih cepat dari tempo. Karena unit saya diduga sudah digelapkan dan pelatnya diganti di Pasuruan, saya akan segera bawa masalah ini ke ranah hukum agar semua pihak yang terlibat diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata Syaiful.(red)

