TUBAN, Lingkaralam.com — Persoalan bantuan benih pertanian di Kabupaten Tuban ternyata tidak hanya berkutat pada komoditas jagung. Setelah sebelumnya muncul dugaan pungutan penebusan, pengalihan bantuan ke kios pertanian, hingga persoalan label masa berlaku benih jagung, penelusuran lanjutan menemukan sejumlah persoalan pada bantuan benih padi.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah adanya benih padi bantuan yang justru dibawa ke tempat penggilingan atau selep untuk dikonsumsi. Sejumlah petani disebut memilih langkah tersebut karena tidak yakin terhadap kualitas maupun potensi hasil benih yang diterima.
Keraguan itu berkaitan dengan risiko usaha tani. Biaya pengolahan lahan, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, hingga kebutuhan produksi lainnya membutuhkan modal besar. Sebagian petani bahkan mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai musim tanam. Jika benih tidak menghasilkan panen sesuai harapan, kerugian yang ditanggung petani bisa berlipat.
Akibatnya, bantuan yang semestinya meringankan beban produksi justru berisiko tidak dimanfaatkan sesuai tujuan program. Kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian varietas, mutu benih, kebutuhan petani, dan proses penetapan bantuan.
Persoalan lain menyangkut ketepatan penerima. Muncul informasi adanya penerima bantuan benih padi yang tidak memiliki lahan sawah. Pada saat bersamaan, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara luas lahan yang diajukan dengan volume benih yang diterima. Bahkan, jumlah bantuan disebut melebihi kebutuhan riil petani.
Menanggapi persoalan tersebut, salah seorang tokoh masyarakat, menilai pemerintah tidak boleh hanya menjadikan tersalurkannya bantuan sebagai ukuran keberhasilan program.
“Jangan sampai bantuan yang menggunakan anggaran negara hanya selesai secara administratif, tetapi tidak benar-benar dimanfaatkan petani. Kalau benih justru digiling untuk dikonsumsi, sementara ada dugaan penerima tidak memiliki lahan dan volume bantuan tidak sesuai kebutuhan, ini harus dievaluasi secara serius,” kata mantan aktivis yang saat ini berprofesi sebagai akademisi ini, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyoroti risiko yang harus ditanggung petani. Bantuan pemerintah, menurutnya, semestinya memberikan kepastian terhadap sarana produksi dan mengurangi beban biaya, bukan menambah keraguan petani dalam menghadapi musim tanam.
Ketepatan sasaran dan kewajiban pemerintah
Dari sisi regulasi, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui Pasal 19 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, dan dengan harga terjangkau. Benih termasuk sarana produksi yang harus memenuhi standar mutu.
Sementara itu, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatur penyelenggaraan sistem budi daya, termasuk pengadaan dan peredaran benih tanaman. Ketentuan teknisnya kini juga perlu dibaca bersama PP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tersebut, yang mengatur standar mutu, sertifikasi, pelabelan, peredaran benih, serta pengawasan dan sanksi administratif.
Dengan kerangka tersebut, pemerintah tidak cukup hanya membuktikan bahwa benih telah diserahkan kepada kelompok tani. Harus ada kepastian bahwa benih sesuai spesifikasi, memenuhi persyaratan mutu, dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penetapan penerima juga perlu diuji melalui daftar calon petani dan calon lokasi (CPCL), data luas lahan garapan, kebutuhan benih per hektare, musim tanam, serta berita acara penyaluran. Tidak memiliki lahan atas nama sendiri tidak otomatis berarti seseorang tidak layak menerima bantuan, karena petani penggarap atau penyewa juga dapat menjalankan usaha tani. Persoalannya adalah apakah penerima benar-benar mengusahakan lahan dan memenuhi kriteria program.
Membuka ruang pemeriksaan potensi pidana
Lebih jauh, proses pengelolaan bantuan benih perlu ditelusuri dari hulu hingga hilir. Mulai perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pemilihan penyedia, penerimaan barang, pemeriksaan mutu dan volume, penetapan penerima, hingga distribusi di lapangan.
Apabila ditemukan data luas lahan atau daftar penerima yang sengaja dimanipulasi untuk memperoleh alokasi lebih besar, terdapat indikasi penyimpangan yang perlu diperiksa. Demikian pula jika volume benih dalam dokumen pengadaan atau berita acara serah terima tidak sesuai dengan barang yang benar-benar diterima.
Potensi persoalan hukum dapat berkembang apabila ditemukan bukti bahwa benih yang disalurkan tidak sesuai spesifikasi kontrak, jumlahnya dikurangi, kualitasnya tidak memenuhi ketentuan tetapi tetap dinyatakan sesuai, atau terdapat rekayasa dokumen untuk mencairkan pembayaran.
Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut dapat ditelusuri menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 antara lain mengatur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Namun, ketidaktepatan sasaran atau buruknya perencanaan tidak serta-merta merupakan korupsi. Harus dibuktikan perbuatan, kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan, keuntungan yang diperoleh, serta unsur kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, apabila ditemukan pemalsuan dokumen pengajuan, tanda tangan penerima, berita acara distribusi, atau dokumen pemeriksaan mutu, aspek pemalsuan surat atau dokumen juga perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Apabila benih yang diedarkan terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu atau melanggar ketentuan perbenihan, jalur penegakan aturan perbenihan dan sanksi administratif juga perlu diperiksa.
Ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: keamanan benih yang digiling untuk dikonsumsi. Pemerintah perlu memastikan apakah benih tersebut telah diberi perlakuan atau bahan kimia tertentu yang membuatnya tidak layak dikonsumsi. Label kemasan, keterangan produsen, dan pemeriksaan Pengawas Benih Tanaman (PBT) harus menjadi dasar untuk menjawab persoalan ini.
Pengawasan jangan berhenti pada laporan penyaluran
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban perlu menjelaskan dasar penetapan penerima, mekanisme verifikasi luas lahan, perhitungan kebutuhan benih, spesifikasi dan mutu benih, serta pengawasan pemanfaatannya.
Pemeriksaan juga perlu menelusuri apakah terdapat penerima ganda, data lahan yang tidak sesuai, pengajuan volume yang melebihi kebutuhan, atau perbedaan antara jumlah yang dibayar dengan jumlah yang diterima kelompok tani.
Gemtar menilai evaluasi harus menyentuh seluruh rantai pengelolaan bantuan, bukan hanya menanyakan apakah benih sudah dibagikan. Sebab, ketika bantuan tidak sesuai kebutuhan atau tidak dipercaya kualitasnya, tujuan program untuk membantu petani patut dipertanyakan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bantuan benih bukan sekadar jumlah kemasan yang tersalurkan atau kelompok tani yang tercatat sebagai penerima. Ukurannya adalah ketepatan penerima, kesesuaian volume, mutu benih, dan manfaat nyata bagi usaha tani.
Ketika benih bantuan justru berakhir di penggilingan, sementara muncul dugaan ketidaktepatan penerima dan ketidaksesuaian volume, pemerintah perlu membuka data dan menjelaskan proses pengelolaannya.
Sebab, anggaran bantuan pertanian seharusnya mengurangi risiko petani, bukan sekadar memenuhi target penyaluran di atas kertas.
Oleh : Redaksi Lingkaralam.com.

