Tuban, Lingkaralam.com – Tuban dikenal sebagai salah satu lumbung jagung utama di Jawa Timur. Namun, besarnya potensi produksi daerah ini tidak serta-merta menjamin kebijakan bantuan benih pemerintah berjalan efektif. Persoalannya bukan sekadar berapa banyak benih disalurkan, melainkan apakah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan petani, benar-benar ditanam, dan mampu meningkatkan produktivitas.
Efektivitas Bantuan dan Risiko Ekonomi Petani
Dalam program bantuan benih jagung, Tuban memperoleh alokasi untuk lahan seluas 13.488 hektare dengan volume 90 ton. Angka ini perlu diuji dari sisi kecukupan, ketepatan sasaran, kesesuaian varietas, hingga pemanfaatannya di lapangan.
Jika dibagi rata, alokasi tersebut setara sekitar 6,67 kilogram per hektare. Perhitungan ini belum cukup untuk menyimpulkan adanya kekurangan karena kebutuhan benih bergantung pada varietas dan pola tanam. Namun, pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan volume tersebut: apakah untuk memenuhi seluruh kebutuhan petani atau hanya sebagian.
Persoalan lebih mendasar muncul ketika sebagian petani justru memilih benih komersial yang sudah mereka kenal, meskipun menerima bantuan. Pilihan itu bukan semata-mata penolakan terhadap program pemerintah. Petani mempertimbangkan daya tumbuh, ketahanan terhadap penyakit, ukuran tongkol, produktivitas, hingga kualitas hasil panen yang diterima pasar.
Bagi petani, mengganti varietas bukan perkara sederhana. Biaya sewa lahan, pengolahan tanah, pupuk, pestisida, herbisida, dan tenaga kerja dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sebagian modal bahkan bersumber dari pinjaman perbankan. Menggunakan benih yang belum teruji di lahan sendiri berarti mempertaruhkan keseluruhan modal produksi.
“Kalau benih jagung bantuan itu tidak tumbuh serempak atau daya kecambahnya jelek, bukan cuma benihnya yang hilang. Modal puluhan sampai ratusan juta yang sudah masuk ke tanah ikut terancam,” ungkap seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Petani lain mengaku lebih memilih varietas yang telah lama digunakan karena hasilnya sudah dikenal dan memiliki pasar. Mengganti benih yang sudah terbukti dengan varietas yang belum diketahui karakteristiknya di lahan mereka dinilai sebagai risiko.
Kesaksian tersebut perlu diuji melalui penelusuran lebih luas. Namun, hal itu menjadi peringatan bahwa kebijakan bantuan benih tidak boleh hanya berangkat dari ketersediaan barang dan target penyaluran. Pemerintah harus memahami karakter lahan, pengalaman petani, kebutuhan pasar, serta risiko usaha tani yang mereka tanggung.
Ada pula persoalan yang perlu ditelusuri: apakah seluruh benih yang dinyatakan tersalurkan benar-benar ditanam? Apakah ada benih yang hanya diterima secara administratif, tetapi tidak dimanfaatkan? Jika kondisi tersebut terjadi, laporan distribusi 100 persen belum tentu mencerminkan keberhasilan program.
Dinas Pertanian perlu melakukan evaluasi sampai tingkat lahan, mencakup jumlah benih yang ditanam, alasan benih tidak digunakan, tingkat pertumbuhan, dan hasil panen. Penyuluh pertanian juga harus berperan aktif dalam pendampingan teknis, bukan sekadar menjadi perantara penyaluran.
Legalitas Penyedia dan Potensi Pelanggaran Hukum
Di luar efektivitas bantuan, aspek legalitas penyedia dan kepatuhan pengadaan juga harus diuji. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian perizinan usaha, bidang usaha atau KBLI, kapasitas penyedia, identitas produsen, serta rantai distribusi benih yang dipasok.
Dalam pengadaan benih, legalitas badan usaha tidak otomatis membuktikan bahwa produk yang disediakan memenuhi standar teknis. Identitas varietas, sertifikasi, label, mutu, daya kecambah, dan ketentuan peredaran benih harus diverifikasi sesuai regulasi perbenihan yang berlaku.
Penggunaan katalog elektronik pun tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk memeriksa spesifikasi dan kualitas barang. Penyedia yang tercantum dalam sistem pengadaan tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kontraktual. Karena itu, perlu dipastikan apakah barang yang diterima kelompok tani benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam pengadaan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, persoalannya tidak boleh langsung disederhanakan sebagai tindak pidana. Harus dibedakan antara kekurangan administrasi, pelanggaran kontrak, pelanggaran ketentuan perbenihan, hingga dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Potensi pidana dapat diuji apabila terdapat bukti mengenai rekayasa dokumen, penyampaian keterangan tidak benar, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi secara sengaja, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Namun, kesimpulan hukum harus didasarkan pada alat bukti dan proses pemeriksaan, bukan semata-mata dugaan atas ketidaklengkapan dokumen.
Karena itu, Dinas Pertanian perlu membuka penjelasan mengenai proses penentuan penyedia, spesifikasi benih, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi. DPMPTSP perlu memastikan aspek perizinan usaha sesuai kewenangannya, sedangkan Inspektorat perlu menguji kepatuhan pengelolaan anggaran sekaligus efektivitas program. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Subsidi Harus Berpihak pada Kebutuhan Petani
Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan pola bantuan yang lebih adaptif. Salah satunya melalui skema pembiayaan atau voucher benih bersertifikat yang memberi ruang bagi petani memilih varietas sesuai karakter lahan dan kebutuhan pasar. Skema tersebut tetap harus disertai pengendalian harga, mutu, legalitas penyedia, dan pertanggungjawaban anggaran.
Tuban memiliki potensi besar sebagai sentra produksi jagung. Karena itu, kebijakan bantuan benih seharusnya memperkuat kapasitas petani, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
Ukuran keberhasilan subsidi bukan hanya benih yang sampai ke kelompok tani atau laporan distribusi yang dinyatakan tuntas. Ukurannya adalah apakah benih benar-benar ditanam, tumbuh baik, meningkatkan produktivitas, dan melindungi modal usaha petani.
Pada akhirnya, negara tidak cukup hadir melalui penyaluran bantuan. Negara juga harus memastikan kualitas barang, kepatuhan penyedia, transparansi pengadaan, dan manfaat nyata bagi petani. Sebab, di lumbung jagung seperti Tuban, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran pemerintah, melainkan juga keberlanjutan usaha tani dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Oleh : Redaksi Lingkaralam.com

