TUBAN, Lingkaralam.com — Penyaluran bantuan benih jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2026 di Kabupaten Tuban menyisakan persoalan di tingkat petani. Sejumlah penerima bantuan di wilayah Kecamatan Grabagan mengaku tidak bersedia menanam benih jagung bantuan merek PITON N137 karena khawatir mengalami kegagalan pertumbuhan yang berujung kerugian ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian lantaran petani harus menunggu datangnya hujan dalam waktu yang cukup lama sebelum memulai musim tanam. Dalam kondisi demikian, keputusan menggunakan benih menjadi pertimbangan penting bagi keberlangsungan usaha tani mereka.
Petani mengaku tidak ingin mengambil risiko menanam benih bantuan yang belum diyakini kualitas dan hasilnya. Apabila benih tidak tumbuh setelah ditanam, petani bukan hanya kehilangan benih, tetapi juga berpotensi menanggung biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, serta kebutuhan produksi lainnya.
“Daripada ditanam tetapi tidak tumbuh, kami yang menanggung kerugian. Menunggu hujan saja sudah lama,” demikian keluhan petani di wilayah Kecamatan Grabagan.
Bagi petani, musim tanam merupakan momentum yang tidak bisa diperlakukan sebagai percobaan tanpa kepastian. Keterbatasan modal dan ketergantungan terhadap kondisi cuaca membuat mereka harus lebih berhati-hati dalam memilih benih.
Akibatnya, bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian justru berpotensi tidak digunakan oleh penerima.
Bantuan Diterima, tetapi Petani Tidak Berani Menanam
Pada kemasan benih yang didokumentasikan, tercantum keterangan benih jagung hibrida N137 merek PITON dengan berat bersih 1 kilogram. Kemasan tersebut juga memuat tulisan bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan larangan diperjualbelikan.
Namun, pencantuman identitas benih pada kemasan belum cukup untuk menjawab keraguan petani. Mereka membutuhkan kepastian mengenai mutu, daya tumbuh, dan kesesuaian benih dengan kondisi lahan serta musim tanam.
Kondisi ini semestinya menjadi perhatian instansi teknis, terutama penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Pengawasan tidak cukup hanya memastikan bantuan telah diterima kelompok tani. Perlu diketahui pula alasan petani tidak menanam benih tersebut, termasuk apakah terdapat persoalan dalam penentuan varietas maupun kesesuaian dengan kebutuhan petani.
Efektivitas Bantuan Perlu Dievaluasi
Dengan alokasi bantuan benih jagung di Kabupaten Tuban yang disebut mencapai 90 ton untuk mendukung luas tanam hingga 13.488 hektare pada 2026, persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program.
Publik perlu mengetahui apakah penentuan merek dan varietas benih PITON N137 merupakan hasil usulan petani melalui kelompok tani atau ditetapkan melalui mekanisme perencanaan dan pengadaan oleh pihak terkait.
Sebab, apabila petani sebagai penerima manfaat justru tidak bersedia menanam benih yang disalurkan, maka kesesuaian antara perencanaan bantuan dan kebutuhan riil di lapangan patut dievaluasi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penentuan varietas, proses pengusulan, pengawasan mutu, serta langkah yang dilakukan terhadap bantuan yang tidak dimanfaatkan petani.
Jangan sampai keberhasilan program hanya dihitung berdasarkan jumlah benih yang telah disalurkan, sementara pemanfaatannya di tingkat petani tidak berjalan sebagaimana tujuan program.
Bagi petani, bantuan bukan sekadar barang yang diterima. Mereka membutuhkan benih yang dapat dipertanggungjawabkan mutunya dan sesuai dengan kebutuhan usaha tani.
Sebab, ketika petani gagal tanam, risiko kerugian bukan ditanggung oleh pihak yang mengadakan bantuan, melainkan oleh petani yang mengolah lahannya.
Lingkaralam.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Dinas Pertanian, BPP, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta pihak penyedia benih untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
Tim Investigasi Lingkaralam
