Senin, November 16, 2026
spot_img

Bantuan Benih Jagung Tuban : Dugaan Pungutan Tebus, Pengalihan ke Kios, hingga Persoalan Label Kedaluwarsa (Jilid 2) 

TUBAN, Lingkaralam.com — Penelusuran lanjutan distribusi bantuan benih jagung di Kabupaten Tuban memunculkan sejumlah persoalan serius. Mulai dari dugaan pungutan kepada petani, pengalihan benih bantuan ke toko pertanian, hingga indikasi perubahan informasi masa berlaku pada kemasan.

Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut efektivitas program, tetapi juga menguji akuntabilitas penyedia, pengawasan Dinas Pertanian, serta integritas rantai distribusi bantuan pemerintah.

Dugaan Pungutan dan Tanggung Jawab Penyedia

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Dusun Gembong, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, penyaluran benih jagung kemasan 5 kilogram diduga disertai kewajiban pembayaran Rp15.000 per kilogram. Artinya, petani harus mengeluarkan Rp75.000 untuk setiap kemasan.

Seorang tokoh masyarakat  Tuban yang namanya enggan dipublikasikan menilai, biaya transportasi dan distribusi yang telah menjadi kewajiban penyedia berdasarkan kontrak semestinya tidak kembali dibebankan kepada petani.

“Petani jangan sampai dibebani biaya tambahan. Kalau transportasi dan distribusi sudah menjadi kewajiban penyedia, mengapa masih harus ada pungutan kepada penerima bantuan?” ujar mantan aktivis inj, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, dugaan pungutan tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen kontrak dan petunjuk teknis untuk memastikan tidak terjadi pembebanan biaya ganda.

Persoalan ini menjadi penting untuk menguji apakah harga kontrak telah mencakup biaya transportasi, bongkar muat, dan penyerahan benih kepada kelompok penerima. Apabila biaya tersebut sudah diperhitungkan dalam kontrak, tetapi kembali ditarik dari petani, muncul persoalan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan.

Dinas Pertanian perlu menjelaskan dasar pungutan tersebut, termasuk apakah terdapat ketentuan resmi yang membenarkan penarikan biaya dari penerima manfaat.

Informasi lapangan menyebutkan sejumlah petani memilih tidak mengambil bantuan karena keberatan dengan kewajiban pembayaran. Kondisi ini patut dievaluasi karena bantuan yang semestinya meringankan biaya produksi justru berpotensi menambah beban petani.

Bantuan Tidak Terserap, Diduga Masuk Jalur Komersial

Persoalan berikutnya adalah dugaan pengalihan benih yang tidak diambil petani ke toko-toko pertanian.

Jika benar terjadi, perpindahan barang tersebut harus dapat dijelaskan melalui dokumen administrasi yang sah. Siapa yang menguasai benih setelah tidak diambil penerima? Siapa yang memberikan persetujuan pengalihan? Apakah terdapat berita acara penolakan, pengembalian, atau perubahan alokasi?

Benih bantuan yang telah dialokasikan untuk penerima tertentu tidak semestinya berubah menjadi komoditas perdagangan tanpa kejelasan status dan prosedur pertanggungjawabannya.

Dinas Pertanian perlu membuka data pengadaan, volume distribusi, daftar penerima, berita acara serah terima, serta jumlah benih yang tidak tersalurkan.

Apabila pengalihan dilakukan tanpa kewenangan atau prosedur yang sah, persoalannya dapat mengarah pada penyimpangan peruntukan bantuan. Jika ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara, aspek pidananya perlu diuji lebih lanjut.

Dugaan Perubahan Label Kedaluwarsa

Temuan yang tidak kalah serius adalah informasi mengenai dugaan penutupan label masa berlaku benih menggunakan tempelan baru yang mencantumkan masa berlaku hingga 2027.

Informasi ini perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik kemasan, nomor lot, dokumen produksi, sertifikasi, serta konfirmasi kepada produsen atau pemegang merek.

Dalam perspektif regulasi, peredaran benih harus memenuhi persyaratan mutu, sertifikasi, dan pelabelan sesuai ketentuan perbenihan. UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menjadi salah satu dasar untuk menguji kepatuhan tersebut.

Jika perubahan label dilakukan secara sengaja untuk menyamarkan masa berlaku sebenarnya, persoalannya tidak lagi sebatas kesalahan administrasi. Tindakan tersebut berpotensi masuk ranah pemalsuan atau pemberian informasi produk yang tidak benar, bergantung pada fakta dan unsur hukum yang dapat dibuktikan.

Sementara ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga relevan, khususnya mengenai hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang yang diterima.

Risikonya langsung ditanggung petani. Benih yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan daya kecambah dapat mengancam keberhasilan tanam. Petani berpotensi kehilangan biaya pengolahan lahan, pupuk, tenaga kerja, hingga modal usaha yang sebagian diperoleh melalui pinjaman.

Menguji Akuntabilitas Penyedia dan Dinas Pertanian

Rangkaian dugaan tersebut memperlihatkan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap rantai pengadaan dan distribusi.

Penyedia harus menjelaskan spesifikasi benih, legalitas peredaran, masa berlaku, serta kewajiban pengiriman berdasarkan kontrak. Sementara Dinas Pertanian harus membuka mekanisme pengawasan mutu, penetapan penerima, distribusi, dan penanganan bantuan yang tidak terserap.

Pengawasan Pengawas Benih Tanaman (PBT) juga perlu diuji. Apakah pemeriksaan mutu dan label dilakukan sebelum benih disalurkan? Apakah nomor lot dan masa edar sesuai dengan dokumen resmi produsen?

Dalam konteks hukum, dugaan pungutan tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Namun, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, keuntungan bagi pihak tertentu, serta unsur kerugian keuangan negara sesuai konstruksi pasal yang diterapkan, persoalan tersebut dapat diuji berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula, dugaan perubahan label harus ditelusuri untuk memastikan siapa yang melakukan, atas perintah siapa, dan apakah terdapat unsur kesengajaan memberikan informasi yang tidak benar.

Inspektorat Kabupaten Tuban perlu menguji pertanggungjawaban administrasi dan kemungkinan penyimpangan pengelolaan bantuan. Apabila ditemukan bukti permulaan tindak pidana, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi langkah yang diperlukan.

Komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menindak penyimpangan bantuan pertanian semestinya tidak berhenti sebagai pernyataan di tingkat pusat. Pengawasan harus menjangkau penyedia, distributor, pengelola kelompok tani, hingga kios yang diduga menerima benih bantuan.

Pada akhirnya, persoalan ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah bantuan benih jagung benar-benar dikelola untuk melindungi petani, atau justru membuka ruang transaksi dan penyimpangan di sepanjang rantai distribusinya?

Sebab, keberhasilan bantuan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah benih yang tercatat telah disalurkan. Ukurannya adalah ketepatan penerima, kualitas barang, transparansi distribusi, dan tidak adanya pembebanan biaya yang tidak sah kepada petani.

Oleh : Redaksi Lingkaralam.com.

Baca juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Terkini

error: Konten diproteksi!