TUBAN, Lingkaralam.com — Penyaluran bantuan benih jagung dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2026 perlu ditelusuri secara menyeluruh. Salah satu petunjuk yang menjadi pintu masuk investigasi adalah ditemukannya kemasan benih jagung hibrida merek PITON dengan kode varietas N137.
Pada bagian depan kemasan tercantum tulisan “Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan” disertai peringatan “Dilarang Diperjualbelikan”. Kemasan tersebut juga mencantumkan berat bersih satu kilogram.
Identitas pada kemasan itu memperlihatkan bahwa produk tersebut menggunakan label peruntukan bantuan pemerintah. Namun, temuan kemasan belum otomatis membuktikan bahwa benih tersebut merupakan bagian dari pengadaan bantuan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Tuban.
Justru di titik inilah penelusuran perlu dilakukan. Siapa perusahaan yang memproduksi atau menyediakan benih tersebut? Dari mana sumber pengadaannya? Berapa volume yang dialokasikan untuk Kabupaten Tuban, dan kepada kelompok tani mana saja benih itu disalurkan?
Menelusuri Jejak Pengadaan, Bukan Sekadar Merek
Investigasi terhadap benih PITON N137 tidak cukup berhenti pada identitas merek dan tulisan bantuan pemerintah.
Ada sejumlah dokumen yang perlu dicocokkan, mulai dari spesifikasi teknis benih, dokumen pengadaan, kontrak penyediaan, surat jalan, berita acara serah terima, hingga bukti distribusi kepada kelompok tani.
Pencocokan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah varietas PITON N137 memang tercantum dalam spesifikasi pengadaan bantuan benih jagung Kementerian Pertanian tahun 2026.
Apabila benar menjadi bagian dari program tersebut, informasi mengenai perusahaan penyedia, jumlah pengadaan, nilai kontrak, sumber anggaran, serta wilayah distribusinya harus dapat ditelusuri berdasarkan dokumen resmi.
Sebaliknya, apabila benih tersebut berasal dari program atau tahun anggaran berbeda, identitas dan riwayat distribusinya juga perlu dijelaskan agar tidak terjadi pencampuran informasi antarprogram.
Kinerja Dinas Pertanian dan BPP Perlu Diuji
Persoalan berikutnya menyangkut mekanisme penentuan penerima bantuan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program di tingkat daerah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) perlu menjelaskan proses pendataan dan verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
Verifikasi tidak semestinya hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi. Kesesuaian identitas kelompok tani, luas lahan, kebutuhan benih, serta kondisi faktual lahan harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
Sebab, ketidaktepatan data pada tahap perencanaan berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran ketika bantuan direalisasikan.
Karena itu, publik berhak mengetahui apakah jumlah benih yang disalurkan benar-benar sesuai dengan luas lahan dan kebutuhan petani yang tercantum dalam dokumen pengajuan.
Tujuh Dokumen Kunci yang Perlu Dibuka
Untuk menguji akuntabilitas program bantuan benih jagung tahun 2026 di Kabupaten Tuban, setidaknya terdapat tujuh kelompok informasi yang perlu dikonfirmasi:
- Dokumen jenis dan varietas benih jagung yang ditetapkan dalam program bantuan tahun 2026.
- Jumlah keseluruhan benih yang dialokasikan dan direalisasikan dalam satuan kilogram atau ton.
- Nilai anggaran serta dokumen pengadaan benih.
- Identitas perusahaan produsen, distributor, atau penyedia.
- Daftar kelompok tani penerima berdasarkan desa dan kecamatan.
- Berita acara serah terima dan bukti distribusi benih.
- Data luas lahan serta jumlah petani yang menjadi dasar penetapan bantuan.
Dokumen tersebut menjadi instrumen untuk menguji kesesuaian antara perencanaan, pengadaan, dan realisasi penyaluran.
Label Dilarang Diperjualbelikan Bukan Sekadar Tulisan
Pencantuman tulisan “Dilarang Diperjualbelikan” pada kemasan memiliki arti penting dalam pengawasan distribusi bantuan.
Artinya, peruntukan benih harus jelas dan penyalurannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan indikasi benih bantuan diperjualbelikan atau dialihkan dari peruntukannya, dugaan tersebut perlu diuji melalui bukti transaksi, keterangan penerima, serta dokumen distribusi.
Namun, keberadaan label saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan.
Pengawasan harus dilakukan dengan menghubungkan bukti fisik di lapangan dengan dokumen resmi pengadaan dan penyaluran. Dengan demikian, setiap persoalan dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Transparansi Menjadi Ukuran Akuntabilitas
Program bantuan benih yang bersumber dari anggaran negara tidak cukup dinilai dari besarnya volume bantuan yang diumumkan kepada publik.
Ukuran keberhasilannya juga terletak pada ketepatan varietas, kualitas benih, kesesuaian penerima, luas lahan, serta manfaat nyata yang diterima petani.
Jika data pengadaan dan distribusi tidak dapat dijelaskan secara terbuka, ruang pengawasan publik menjadi terbatas. Karena itu, Dinas Pertanian tidak semestinya hanya menyampaikan angka penyaluran, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi dan pertanggungjawabannya.
Lingkaralam.com akan menelusuri lebih lanjut asal pengadaan benih jagung PITON N137, identitas perusahaan penyedia, volume bantuan, nilai anggaran, hingga daftar kelompok tani penerima di Kabupaten Tuban.
Konfirmasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, BPP terkait, serta perusahaan yang identitasnya tercantum dalam dokumen pengadaan akan menjadi bagian dari pendalaman investigasi.
Klarifikasi dan hak jawab dari seluruh pihak terkait tetap terbuka untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim Investigasi Lingkaralam
