TUBAN, Lingkaralam.com — Sejumlah petani di wilayah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah setelah membeli benih jagung dari salah satu toko pertanian di Desa Ngandong. Diduga benih yang dibeli telah melewati masa kedaluwarsa, tetapi pada kemasannya disinyalir ditutup menggunakan Lebel baru.
Persoalan mencuat setelah benih jagung yang ditanam para petani tidak tumbuh sebagaimana diharapkan. Akibatnya, petani harus menanggung kerugian berlapis, mulai dari biaya tenaga kerja dan proses penanaman.
Kerugian yang dialami sejumlah petani tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan harga benih, tetapi juga pengeluaran yang telah digunakan untuk kegiatan budidaya.
Setelah mengetahui adanya dugaan persoalan masa kedaluwarsa pada benih, sejumlah petani kemudian rame rame mendatangi toko pertanian tersebut untuk meminta pertanggungjawaban.
Petani yang membeli benih jagung kadawarsa diketahui berasal dari warga Dusun Secang, Desa Ngandong, serta sejumlah petani dari wilayah Ngembong Lor.
Dalam penyelesaian awal, pemilik toko akhirnya mengembalikan uang pembelian benih sesuai nominal transaksi masing-masing petani.
Namun, pengembalian uang tersebut belum sepenuhnya memulihkan kerugian. Sebab, biaya tenaga kerja, persiapan lahan, dan proses penanaman yang telah dikeluarkan petani tidak otomatis tergantikan.
Dugaan Label Kedaluwarsa Ditutup, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Persoalan yang lebih serius terletak pada dugaan penutupan label lama menggunakan label baru pada kemasan benih jagung.
Apabila dugaan tersebut benar, perlu ditelusuri siapa pihak yang melakukan penutupan atau penggantian label, sejak kapan dilakukan, serta apakah toko mengetahui kondisi masa berlaku produk sebelum menjualnya kepada petani.
Penelusuran juga perlu diarahkan kepada pemasok dan distributor. Dari mana benih tersebut diperoleh? Apakah produk berasal dari jalur distribusi resmi? Bagaimana proses pemeriksaan masa berlaku sebelum benih dipasarkan?
Pertanyaan tersebut penting karena petani merupakan konsumen akhir yang menggantungkan keberhasilan budidayanya pada mutu benih yang dibeli.
Pengembalian Uang Tidak Menghapus Kerugian Petani
Pengembalian uang pembelian oleh pemilik toko menjadi salah satu bentuk penyelesaian transaksi. Namun, persoalan kerugian puluhan juta rupiah yang diklaim petani tetap membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Kerugian tenaga kerja dan biaya operasional penanaman menjadi bagian yang perlu diperhitungkan. Apalagi, kegagalan tumbuh dapat berdampak terhadap jadwal tanam dan kebutuhan pengadaan benih pengganti.
Karena itu, penyelesaian persoalan tidak semestinya hanya berhenti pada pengembalian harga benih, tetapi juga perlu memastikan penyebab kegagalan tumbuh dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait.
Dinas Pertanian Diminta Turun Melakukan Pemeriksaan
Dugaan peredaran benih dengan persoalan label tersebut perlu mendapat perhatian Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Jawa Timur.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan identitas produsen, nomor lot produksi, masa berlaku, keaslian label, serta status sertifikasi dan mutu benih.
Pengujian laboratorium terhadap daya berkecambah juga penting dilakukan agar penyebab benih tidak tumbuh dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan.
Selain itu, instansi berwenang perlu memastikan apakah masih terdapat stok benih dengan identitas dan kondisi kemasan serupa yang berpotensi dipasarkan kepada petani lainnya.
Kasus ini menyisakan pertanyaan mendasar: bagaimana benih yang diduga telah kedaluwarsa bisa sampai dipasarkan kepada petani? Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi label kemasan? Dan apakah terdapat petani lain yang mengalami kerugian serupa?
Redaksi Lingkaralam.com masih membuka ruang konfirmasi kepada pemilik toko, pemasok atau distributor, produsen benih, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan.
Sebab, ketika kerugian petani mencapai puluhan juta rupiah, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengembalikan uang pembelian. Aspek mutu, keamanan informasi produk, dan tanggung jawab distribusi harus turut diungkap secara transparan.
Tim Investigasi Lingkaralam
