TUBAN, Lingkaralam.com — Pengadaan benih padi bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Tuban menjadi perhatian dari aspek legalitas badan usaha dan kesesuaian administrasi penyedia. Penelusuran redaksi menemukan nama CV Putra Jaya Mandiri Azhari tercantum pada kemasan benih bermerek Si Bibit Super Jumbo dengan keterangan sebagai produk.
Pada kemasan tersebut tertulis “Diproduksi oleh CV Putra Jaya Mandiri Azhari”. Selain itu, tercantum keterangan “Terdaftar di UPT PSBTPH Jatim” dengan nomor registrasi 0042/UPT.PSBTPH/PRD.PNG/TBN/X/2024
Pencantuman identitas tersebut menjadi pintu masuk penelusuran redaksi terhadap kesesuaian legalitas perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta kedudukan badan usaha dalam rantai pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).
Persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar keberadaan identitas perusahaan pada kemasan. Lebih jauh, perlu dipastikan apakah kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan perizinan dan apakah perusahaan memenuhi persyaratan administratif sesuai kedudukannya dalam pengadaan pemerintah.
Legalitas Perusahaan dan Kesesuaian NIB Perlu Diperiksa
CV Putra Jaya Mandiri Azhari disebut beralamat di Dusun Klubuk RT 02/RW 01, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
Namun, pencantuman nama dan alamat perusahaan pada kemasan belum dengan sendirinya membuktikan kesesuaian seluruh aspek legalitas badan usaha.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada akta pendirian CV beserta perubahan terakhir, NIB, dan KBLI yang tercantum dalam sistem perizinan berusaha.
Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Melalui dokumen tersebut dapat diketahui identitas badan usaha, bidang kegiatan yang didaftarkan, serta perizinan yang dipersyaratkan sesuai jenis dan tingkat risiko kegiatan usahanya.
Pertanyaan mendasarnya, apakah bidang usaha yang tercantum dalam NIB dan KBLI perusahaan telah sesuai dengan kegiatan yang dinyatakan pada kemasan sebagai produsen benih?
Sebab, legalitas badan usaha harus memiliki kesesuaian antara identitas perusahaan, bidang usaha yang didaftarkan, dan aktivitas yang dijalankan.
Dengan demikian, pemeriksaan NIB dan KBLI menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan memiliki dasar perizinan yang sesuai ketentuan.
Nomor Registrasi UPT PSBTPH Jawa Timur Perlu Dikonfirmasi
Selain legalitas perusahaan, nomor registrasi 0042/UPT.PSBTPH/PRD.PNG/TBN/X/2024 yang tercantum pada kemasan juga memerlukan verifikasi.
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Jawa Timur perlu memberikan penjelasan mengenai keabsahan nomor tersebut, termasuk identitas pemegang registrasi, kategori pendaftaran, ruang lingkup kegiatan, dan status keberlakuannya.
Konfirmasi ini diperlukan untuk memastikan apakah nomor registrasi benar diterbitkan atas nama CV Putra Jaya Mandiri Azhari serta apakah pencantumannya pada kemasan sesuai dengan peruntukan administrasi perbenihan.
Perlu dipahami bahwa registrasi pelaku usaha perbenihan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh produk benih yang diedarkan telah memenuhi persyaratan mutu.
Legalitas pelaku usaha dan sertifikasi mutu produk merupakan dua aspek berbeda yang harus diperiksa melalui dokumen masing-masing.
Pada kemasan Si Bibit Super Jumbo juga tercantum varietas Inpari 32. Keterangan tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen sertifikasi dan label benih untuk kelompok benih yang bersangkutan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, khususnya Pasal 30, menjadi salah satu landasan pengaturan mengenai peredaran benih unggul dan pemenuhan persyaratan mutu.
Karena itu, keabsahan nomor registrasi perusahaan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa produk benih telah memenuhi seluruh ketentuan teknis.
Kualifikasi Penyedia dalam Pengadaan Pemerintah Harus Jelas
Dalam perspektif pengadaan barang dan jasa pemerintah, kedudukan perusahaan menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri.
Landasan hukum PBJ antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menekankan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Dalam konteks pengadaan benih bantuan Kementan tahun 2026 di Tuban, perlu dipastikan apakah CV Putra Jaya Mandiri Azhari merupakan penyedia yang berkontrak langsung dengan pemerintah atau pihak yang memiliki kedudukan lain dalam transaksi pengadaan.
Perbedaan kedudukan tersebut memiliki konsekuensi administratif dan kontraktual yang berbeda.
Apabila perusahaan bertindak sebagai penyedia langsung, persyaratan administrasi dan kualifikasi dalam dokumen pengadaan harus dicocokkan dengan identitas serta legalitas badan usaha.
Sementara itu, identitas perusahaan yang tercantum pada kemasan perlu dicocokkan dengan identitas penyedia dalam kontrak, dokumen transaksi, maupun berita acara serah terima barang.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan nama perusahaan yang tercetak pada karung benih. Harus ada kesesuaian antara dokumen legalitas, identitas penyedia, dan dokumen transaksi pengadaan.
Dokumen Pengadaan Menjadi Kunci Verifikasi
Untuk memastikan kedudukan CV Putra Jaya Mandiri Azhari dalam program bantuan benih Kementan 2026, redaksi memandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen.
Di antaranya:
- Akta pendirian CV dan perubahan terakhir.
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- Perizinan berusaha sesuai kegiatan dan tingkat risiko.
- Dokumen registrasi UPT PSBTPH Jawa Timur.
- Identitas penyedia dalam proses pengadaan.
- Dokumen pemilihan atau penetapan penyedia sesuai metode pengadaan.
- Kontrak atau surat pesanan.
- Spesifikasi teknis dan persyaratan mutu benih.
- Dokumen pengiriman, pemeriksaan barang, dan berita acara serah terima.
Apabila pengadaan dilakukan melalui E-Purchasing, identitas penyedia dan produk yang ditransaksikan juga perlu dicocokkan dengan dokumen transaksi serta barang yang diterima.
Rangkaian dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk menguji kesesuaian antara legalitas perusahaan, kedudukan penyedia, dan mekanisme pengadaan yang dilaksanakan.
Instansi Berwenang dan Perusahaan Perlu Memberikan Klarifikasi
Penelusuran ini membutuhkan keterbukaan informasi dari sejumlah pihak terkait.
UPT PSBTPH Jawa Timur perlu menjelaskan keabsahan nomor registrasi yang tercantum pada kemasan, termasuk kategori dan ruang lingkup registrasinya.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan mutu serta distribusi benih bantuan kepada kelompok tani.
Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, juga perlu menjelaskan mekanisme penetapan penyedia dan persyaratan administratif dalam pengadaan benih bantuan tahun 2026.
Sementara itu, CV Putra Jaya Mandiri Azhari perlu diberikan ruang untuk menjelaskan legalitas badan usaha, NIB, KBLI, status registrasi, serta kedudukannya dalam pengadaan benih bantuan tersebut.
Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada pertanyaan, tetapi memperoleh kepastian berdasarkan dokumen dan keterangan resmi.
Akuntabilitas Pengadaan Tidak Cukup Berhenti pada Label Kemasan
Pengadaan benih bantuan pemerintah bukan sekadar proses pemenuhan kebutuhan barang bagi petani. Di dalamnya terdapat tanggung jawab administratif, teknis, dan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Legalitas badan usaha harus sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Kualifikasi penyedia harus memenuhi ketentuan pengadaan. Sementara produk yang diserahkan harus sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang dipersyaratkan.
Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai siapa penyedia resmi dalam pengadaan, perusahaan mana yang tercantum sebagai produsen, serta berdasarkan dokumen apa benih bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani.
Redaksi Lingkaralam.com menegaskan bahwa pencantuman nama perusahaan dan nomor registrasi pada kemasan belum menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Persoalan legalitas, kesesuaian perizinan, dan kualifikasi penyedia masih memerlukan verifikasi dokumen serta klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Sebab, dalam pengadaan yang menggunakan sumber daya negara, setiap identitas badan usaha, kewenangan kegiatan, dan kedudukan penyedia harus memiliki dasar administrasi yang jelas serta dapat diuji secara terbuka.
Tim Investigasi Lingkaralam.com
