TUBAN, Lingkaralam.com — Pengadaan benih padi melalui program bantuan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 semestinya tidak berhenti pada terpenuhinya kebutuhan distribusi kepada petani. Lebih dari itu, program yang menggunakan anggaran negara harus menjamin kepastian legalitas penyedia, autentisitas produk, standar mutu benih.
Persoalan tersebut menjadi relevan setelah ditemukan kemasan benih padi bermerek Si Bibit Super Jumbo yang mencantumkan keterangan bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian TA 2026.
Pada kemasan tersebut tertulis “tidak untuk diperjualbelikan”, produksi oleh CV Putra Jaya Mandiri Azhari. Turut dicantumkan nomor 0042/UPT.PSBTPH/PRD.PNG/TBN/X/2024.
Informasi pada kemasan itu bukan dengan sendirinya merupakan bukti adanya penyimpangan. Namun, identitas produsen dan nomor yang dicantumkan merupakan informasi administratif yang patut diuji melalui dokumen resmi.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi pengadaan tidak cukup hanya membuktikan bahwa barang telah tersedia dan diserahkan kepada penerima. Kepatuhan administratif, legalitas kegiatan usaha, dan kesesuaian mutu produk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban anggaran publik.
Legalitas Badan Usaha Bukan Sekadar Formalitas Administratif
Keberadaan sebuah perusahaan dalam rantai pengadaan pemerintah harus didukung legalitas yang dapat diverifikasi.
Untuk CV Putra Jaya Mandiri Azhari, dokumen yang relevan untuk diperiksa meliputi akta pendirian, bukti pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum, akta perubahan terakhir apabila ada, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga menjadi aspek penting. Sebab, bidang usaha yang tercantum dalam perizinan harus relevan dengan aktivitas perusahaan yang sebenarnya.
Namun, terdapat satu prinsip yang perlu dipahami: kepemilikan NIB tidak otomatis memberikan legitimasi untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha tanpa memenuhi persyaratan sektoral yang berlaku.
Karena itu, perlu dibedakan antara legalitas badan usaha, perizinan kegiatan usaha, dan persyaratan teknis sebagai produsen maupun penyalur benih.
Ketiga aspek tersebut memiliki ruang lingkup dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Sertifikasi Benih Menentukan Kepastian Mutu
Dalam industri perbenihan, legalitas perusahaan hanya merupakan satu bagian dari sistem pengawasan. Aspek yang tidak kalah penting jaminan mutu dan keaslian benih yang diedarkan.
Produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman memiliki ketentuan tersendiri, antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018.
Oleh sebab itu, asal-usul benih, identitas varietas, kelas benih, hasil pengujian mutu, serta dokumen sertifikasi dan pelabelan perlu dipastikan.
Nomor 0042/UPT.PSBTPH/PRD.PNG/TBN/X/2024 yang tercantum pada kemasan menjadi salah satu titik penting dalam penelusuran.
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Jawa Timur perlu menjelaskan apakah nomor tersebut benar diterbitkan oleh instansi berwenang, siapa pemegangnya, serta apa ruang lingkup dan status dokumen yang mendasarinya.
Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam memahami fungsi sebuah nomor administrasi. Nomor registrasi atau identitas produsen tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai sertifikat mutu untuk setiap produk benih yang dipasarkan atau disalurkan.
Produsen, Distributor, dan Penyedia Memiliki Kedudukan Berbeda
Aspek lain yang perlu mendapatkan kejelasan adalah posisi CV Putra Jaya Mandiri Azhari dalam pengadaan bantuan benih tahun anggaran 2026.
Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, produsen tidak selalu identik dengan penyedia yang terikat kontrak.
Sebuah perusahaan dapat bertindak sebagai produsen, distributor, pemasok, atau penyedia kontrak. Masing-masing memiliki hubungan hukum dan tanggung jawab berbeda.
Karena itu, pencantuman nama perusahaan sebagai produsen pada kemasan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut merupakan pemenang tender atau penerima pembayaran dari anggaran negara.
Pengujian harus dilakukan melalui dokumen penetapan penyedia, kontrak atau surat pesanan, spesifikasi teknis, volume pengadaan, berita acara pemeriksaan dan serah terima, serta dokumen pembayaran.
Jika pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme selain tender, dasar penunjukan dan dokumen pelaksanaannya juga perlu diperiksa.
Dari dokumen tersebut dapat diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, siapa yang memproduksi benih, dari mana sumber pasokannya, serta siapa yang bertanggung jawab apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Transparansi Pengadaan Merupakan Hak Publik
Penggunaan anggaran negara selalu mengandung konsekuensi akuntabilitas. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan bahwa sejumlah benih telah didistribusikan kepada kelompok tani.
Publik juga berhak mengetahui apakah barang yang dibeli sesuai spesifikasi, apakah penyedianya memenuhi kualifikasi, dan apakah produk yang diterima memiliki jaminan mutu sebagaimana dipersyaratkan.
Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, UPT PSBTPH Jawa Timur, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Klarifikasi setidaknya mencakup legalitas CV Putra Jaya Mandiri Azhari, kesesuaian bidang usaha, status nomor yang tercantum pada kemasan, identitas produsen sebenarnya, serta kedudukan perusahaan dalam rantai pengadaan bantuan benih TA 2026.
Informasi mengenai pagu anggaran, nilai kontrak, volume pengadaan, spesifikasi teknis, dan realisasi distribusi juga penting dibuka sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Menguji Sistem, Bukan Menghakimi Perusahaan
Persoalan benih bantuan pemerintah seharusnya ditempatkan dalam kerangka pengawasan tata kelola, bukan sekadar penilaian terhadap nama perusahaan yang tercantum pada kemasan.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh mata rantai pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan: mulai dari kualifikasi penyedia, legalitas produsen, sertifikasi benih, pemeriksaan mutu, hingga pertanggungjawaban pembayaran.
Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, dokumen resmi semestinya dapat menjelaskan dan membuktikannya. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini disusun, redaksi Lingkaralam.com masih melakukan penelusuran terhadap legalitas CV Putra Jaya Mandiri Azhari, keabsahan nomor yang tercantum pada kemasan, serta keterlibatan perusahaan dalam pengadaan bantuan benih Kementerian Pertanian TA 2026.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada perusahaan, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, UPT PSBTPH Jawa Timur, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta pihak terkait lainnya.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari penelusuran dokumen dan informasi publik. Pencantuman nama perusahaan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan atau kesimpulan adanya pelanggaran. Setiap persoalan harus diuji berdasarkan bukti, dokumen resmi, keterangan para pihak, serta asas praduga tak bersalah dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
Tim Investigasi Lingkaralam
